... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Penghayat Kepercayaan Masuk KTP, Ustadz Fadlan: Dampak Tak Tersentuh Dakwah

Foto: Ustadz Fadlan Garamatan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ustadz Fadlan Garamatan turut memberikan tanggapan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat penghayatan aliran kepercayaan bisa dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dia menilai hal itu terkait dengan proses dakwah yang tidak berjalan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kata ‘agama’ yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan’

Dai asal Papua Ustadz Fadlan Garamatan menyesalkan keputusan tersebut, yang dinilainya erat dengan politik. “Kita sebagai orang beriman harus menafsirkan pancasila itu yang benar, bukan karena politik,” ungkapnya kepada Kiblat di Pondok Pesantren Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN) Nuu Waar, Setu, Bekasi pada Kamis (09/11/2017).

Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Pancasila. “Karena Ketuhanan Yang Mahaesa itu pengakuan kepada Allah yang Tungal, Allah Ahad,” ujarnya.

Fadlan menegaskan bahwa keputusan MK memasukkan kepercayaan dalam memaknai agama bukan tanpa konsekuensi. Nantinya keputusan itu akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah.

Dia juga menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada kemunculan aliran sesat dan nabi palsu, yang jumlahnya ratusan. Ustadz Fadlan menilai hal itu akan sangat berdampak kepada umat Islam.

Ustadz Fadlan berpendapat keputusan hakim MK tersebut dampak dari dakwah yang tak berjalan dengan baik. “Dakwah di Indonesia tidak jalan, kalau dakwah jalan berarti MK yang beragama Islam harus tahu diri donk keputusan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

BACA JUGA  Pasca Teror Masjid, Selandia Baru Kembangkan RUU Persenjataan

“Kalau mereka tersentuh dengan dakwah pasti mereka takut kepada Allah,” pungkas Ustadz Fadlan.

Dalam putusannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017), ketua MK Arief Hidayat menyebut kata agama pada Pasal 61 dan 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk kepercayaan.

Pasal 61 ayat 1 menyebutkan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama pengakuan kepala keluarga dan anggota keluarga NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, status perlawanan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.

Sedangkan untuk Pasal 61 ayat 2 itu menyatakan keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

“Itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Arief.

Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Penuh Haru, Pria Muslim di Amerika Ini Rela Maafkan Pembunuh Putranya

Abdul Mumin Sombat Jitmoud lebih memilih untuk memaafkan pelaku pembunuh putra kesayangannya itu. Bahkan, dalam sidang itu ia menasehati Relford dengan kata-kata yang santun dan lembut.

Kamis, 09/11/2017 18:45 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jum’at: Tiga Ciri Orang yang Dicintai Allah

Contoh dalam masalah ini adalah Saad bin Muadz Radiallahu anhu. Ibnu Al Jauzi mengisahkan ketika Saad bin Muadz sedang menderita sakit, maka beliau menangis karena melihat banyak temannya yang dekat dengan dirinya tidak menjenguk

Kamis, 09/11/2017 17:29 12

Malaysia

Pemerintah Malaysia Pastikan Dakwah Zakir Naik Bebas dari Terorisme

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa dakwah yang disampaikan Zakir Naik bebas dari pemikiran terorisme.

Kamis, 09/11/2017 16:15 1

Turki

Turki Jalin Kerja Sama dengan Iran Lawan Kurdi PKK

Turki dan Iran saling menjalin kerja sama dalam melawan kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Sejumlah media Turki melaporkan bahwa militer kedua negara baru-baru ini berbagi intelijen untuk menghadapi kelompok PKK di Iraq utara.

Kamis, 09/11/2017 15:58 0

Suriah

Suriah dan Iran Sesumbar Kuasai Idlib dalam Waktu Dekat

Velayati mengklaim pasukan Suriah akan segera mengambil kendali provinsi Idlib yang dikuasai oposisi dari Haiah Tahrir Syam dan juga wilayah timur Suriah yang didominasi pasukan Kurdi dukungan AS.

Kamis, 09/11/2017 13:42 0

News

Ada Muatan Politis dalam Isu Intoleransi dan Radikalisme

"Saya tidak tau siapa di belakangnya, tapi memang sekarang ini tidak berimbang, satu kelompok disebut intoleran, sedangkan kelompok lain terkesan dibiarkan," tukasnya.

Kamis, 09/11/2017 12:19 0

Yaman

Syiah Hutsi Tawarkan Suaka Politik untuk Keluarga Al-Saud

Pemberontak Syiah Hutsi menawarkan suaka politik kepada pangeran Saudi di tengah kampanye anti-korupsi yang diinisiasi oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Sebelumnya, Saudi telah menahan 11 pangeran dan sejumlah pejabat tinggi pada Sabtu lalu atas dugaan korupsi.

Kamis, 09/11/2017 10:51 0

Suriah

Rezim Derita Kerugian dalam Pertempuran Pedesaan Hama

Hai’ah Tahrir Al-Syam (HTS), Rabu malam (08/11), kembali merebut desa Balil di pedesaan Hama Utara, Suriah Tengah, setelah pertempuran sengit dengan militer rezim Bashar Assad.

Kamis, 09/11/2017 10:12 0

Video News

Kiblat Review: Diskriminasi Etnis dan Pasal Karet

KIBLAT.NET – Sebagai negara hukum sudah selayaknya masalah dikembalikan kepada hukum yang ada. Namun, bagaimana...

Kamis, 09/11/2017 10:10 0

Suriah

Tahrir Al-Syam Serahkan Pelayanan Publik ke “Pemerintah Darurat”

Hai’ah Tahrir Al-Syam (HTS) menyerahkan seluruh Administrasi Pelayanan Sipil di wilayah yang sudah dibebaskan di Suriah utara kepada “Pemerintah Penyelamat Suriah”, yang dibentuk pekan lalu. Seluruh pelayanan publik di Idlib khususnya selama ini dipegang oleh HTS, sebagai kelompok oposisi paling dominan.

Kamis, 09/11/2017 08:33 0

Close