... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Serangan New York: Trump Minta Tersangka Dipenjara di Guantanamo

Foto: Guantanamo. (telegraph)

KIBLAT.NET, Washington – Inisiatif Presiden AS Donald Trump untuk mengirim tersangka serangan truk di New York ke pusat penahanan Teluk Guantanamo menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia.

Pada hari Rabu (01/10/2017), Trump mempertimbangkan untuk mengirim tersangka Sayfullo Saipov, imigran dari Uzbekistan ke pusat penahanan yang terletak di Kuba tersebut.

Menanggapi inisiatif Trump, Ibrahim Hooper, Direktur Komunikasi Nasional di Council on American Islamic Relations (CAIR), mengatakan bahwa mengirim tersangka ke Guantanamo adalah tindakan inkonstitusional.

“Ini akan menjadi preseden yang sangat berbahaya untuk memperlakukan orang Amerika secara berbeda berdasarkan kepercayaan, etnisitas atau asal negara. Selain dapat menciptakan sistem hukum dua tingkat,” katanya sembari menyebut Trump menerapkan standar ganda terkait sejumlah serangan di AS.

Untuk diingat, kamp penahanan Teluk Guantanamo didirikan oleh mantan Presiden George W Bush pada tahun 2002 dan menahan 684 tahanan pada puncaknya. Sebagian besar narapidana ditahan tanpa melalui persidangan. Bentuk-bentuk penyiksaan di kamp tersebut dikenal paling kejam sehingga memicu reaksi dunia.

Mantan Presiden Barack Obama, menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk menutup kamp tersebut pada tahun 2009. Namun fasilitas tersebut tetap dibuka. Pada Januari 2017, setidaknya 41 tahanan ditahan di Guantanamo. Trump berjanji agar kamp Guantanamo tetap dibuka.

Sementara itu, Wade McMullen, seorang pengacara di Pusat Hak Asasi Manusia Robert F Kennedy yang berbasis di Washington, menyuarakan hal yang sama.

BACA JUGA  Trump Masih Anggap Hydroxychloroquine Ampuh untuk Covid-19

“(Sebenarnya) tidak layak untuk mempertanyakan apakah usulan presiden untuk mengirim tersangka ini ke (Guantanamo) legal atau bahkan efektif. Ini jelas-jelas tidak (legal dan efektif),” ujarnya.

McMullen kemudian menyinggung reaksi Trump atas serangan mematikan pada sebuah demonstrasi supremasi kulit putih di Charlottesville, Virginia, 12 Agustus lalu. Dimana pelakunya diduga kuat berhubungan dengan neo-Nazi.

Meskipun Trump kemudian mencela serangan tersebut dan menolak sejumlah organisasi supremasi kulit putih yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut, dia bersikeras mengatakan bahwa “ada orang-orang yang sangat baik” di antara supremasi kulit putih tersebut.

“Apa yang seharusnya kita tanyakan adalah mengapa presiden ini cepat menggunakan bahasa radikal dan ekstrem semacam itu setelah tragedi di New York, namun setelah serangan teror di Charlottesville, hanya bisa mengumpulkan sesuatu tentang bagaimana ‘ada orang yang sangat baik di kedua sisi’,” kata McMullen.

“Rasisme dan Islamophobia tidak akan menghasilkan kebijakan kontraterorisme yang tepat, legal atau efektif,” tegasnya.

American Civil Liberties Union (ACLU), juga mengutuk kesombongan Trump untuk menerapkan inisiatifnya tersebut. “Mengirim Saipov ke Guantanamo atau memperlakukannya sebagai ‘pejuang musuh’ akan melanggar proses hukum dan peraturan,” kata Anthony D Romero, Direktur Pelaksana ACLU.

“Sayang sekali Trump menggunakan serangan ini sebagai platform untuk mendorong agenda anti-imigran dan anti-Muslimnya,” tukasnya.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Kiblat Review : Ujaran Kebencian

KIBLAT.NET – Surat Edaran Hate Speech yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Badrodin...

Kamis, 02/11/2017 13:42 0

Indonesia

Makarim Wibisono Ungkap Kekejaman Israel terhadap Anak Palestina

Mantan Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Palestina, Makarim Wibisono mengungkapkan bahwa bangsa Palestina setiap hari mendapat perlakuan keji dari Israel.

Kamis, 02/11/2017 11:11 0

Indonesia

Soal Kelompok Bersenjata Papua, Komisi I DPR: Pemerintah Harus Tegas

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Ia menegaskan bahwa jangan ada korban lagi karena kekerasan ini.

Kamis, 02/11/2017 10:41 0

Video News

Melihat dari Dekat Lantai Maksiat di Alexis

KIBLAT.NET – Pemprov DKI Jakarta telah menyetop izin operasi Hotel dan Griya Pijat Alexis. Hotel...

Kamis, 02/11/2017 09:55 0

Indonesia

Indonesia Diminta Tindaklanjuti Rekonsiliasi Hamas-Fatah

"Indonesia sebagai salah satu anggota OKI dapat terus menggalang dukungan internasional untuk Palestina. Di antaranya dengan mendorong OKI agar membentuk komite khusus yang bertugas menindaklanjuti 23 isi kesepakatan KTT Luar Biasa OKI 2016 lalu di Jakarta yang lebih dikenal dengan Deklarasi Jakarta," ujarnya pada Rabu (01/11).

Kamis, 02/11/2017 08:46 0

Indonesia

Komisi I DPR Imbau Indonesia Turut Rawat Rekonsiliasi Hamas-Fatah

Sukamta menyoroti, setidaknya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Ia menjelaskan, faktor internal yaitu di antaranya adalah ketidaksolidan Palestina.

Kamis, 02/11/2017 07:11 0

Feature

Fakta di Balik Alexis (Bag:1): Gedung ‘Surga’ yang Minim Fasilitas

Meski dijuluki 'surga', nyatanya wartawan tak diajak ke aula justru dikumpulkan ke sebuah mini bar. Selain itu, rupanya gedung 7 lantai ini tak memiliki tangga emergency

Kamis, 02/11/2017 07:04 0

Indonesia

Harga Dolar Naik Melebihi yang Diperkirakan

Kenaikan dolar kali ini melebihi yang diperkirakan dalam Anggaran APBN yang disahkan sebelumnya. Dalam anggaran itu, dolar diprediksi maksimal 13.400 rupiah

Kamis, 02/11/2017 06:28 0

Indonesia

Kemkominfo Akan Sanksi SIM Card yang Tak Registrasi Ulang

Pemerintah akan menjatuhkan sanksi pada pengguna layanan selular bila tidak melakukan registrasi kartu prabayar sesuai dengan identitas resmi, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Kamis, 02/11/2017 05:59 0

Indonesia

Tekan Israel, Indonesia Diminta Boikot Produk Israel

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya menegaskan bahwa Indoensia tidak akan membuka diplomatik dengan Israel. Sebab, Israel saat ini melakukan kedzaliman ke bangsa Palestina.

Rabu, 01/11/2017 22:09 0

Close