Tertutup dan Dijaga Ketat, Reklamasi Seperti Negara dalam Negara

KIBLAT.NET, Jakarta- Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Najmudin Romli menegaskan bahwa kawasan reklamasi adalah negara dalam negara. Sebab, kawasan tersebut sangat tertutup dan dijaga dengan ketat.

“Bagaimana bisa mereka mengatakan nelayan bisa bebas melakukan apa saja. Sedangkan wartawan saja dilarang masuk. Ada ada tukang pukul yang menjaga daerah itu. Itu sama halnya negara di dalam negara,” katanya kepada Kiblat.net di Gedung MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (31/10).

Maka, kata dia, Majelis Ulama Indonesia mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Najmudin Romli

“Karena nelayan mencari mencari rezekinya, mencari kehidupannya itu justru dilarang oleh bodyguard-bodyguard yang menggunakan speedboat yang ada di depan reklamasi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa laut merupakan salah-satu aset yang dimiliki negara dan harus dijaga untuk rakyatnya. Oleh sebab itu, ia menegaskan laut seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia.

“Itu merupakan perintah konstitusi. Maka saya kira, siapapun pemerintahannya, harus sesuai dengan regulasi yang ada dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tukasnya.

 

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat