... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Menhan: Militan di Arakan Kalau Tak Ditangani Bisa Jadi ISIS

Foto: Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu berbicara diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Staf Kepresidenan

KIBLAT.NET, Jakarta – Indonesia turut andil dalam penanganan kasus kemanusiaan hingga pemberantasan terorisme baik di Asia maupun Internasional. Salah satunya krisis kemanusiaan di Rakhine (Arakan). Alih-alih berperan, nyatanya tujuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah agar tidak terbentuknya militansi ISIS di wilayah mayoritas Muslim Myanmar tersebut.

Hal itu diutarakan oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Staf Kepresidenan, Kamis, (19/10). Dia mengatakan, Indonesia punya peran penting dalam penanganan krisis kemanusiaan dan kasus terorisme. Bahkan, klaim Menhan Indonesia diakui oleh Internasional.

“Tak hanya soal Marawi, kita mewaspadai krisis yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Militan di sana bisa berbahaya jika krisis kemanusiaan tak diselesaikan. Ini kalau tak ditangani bisa jadi ISIS,” kata dia.

Seperti diketahui, sekelompok warga Rohingya di Rakhine melakukan perlawanan bersenjata setelah lama menghadapi penindasan. Mereka menamakan diri Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Dalam pernyataannya, ARSA menegaskan tak terkait dengan kelompok teror manapu di luar negari.

Dia melanjutkan terkait pertempuran antara pemerintah Filipina dengan militansi Marawi, pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung bahwa kondisi tersebut kini sudah kembali aman. Sehingga Filipina diumumkan telah terbebas dari ISIS.

“Di sana saya bertemu dengan Menhan Filipina, Amerika, China, Australia, Jepang dan Korsel membahas isu terorisme. Sekaligus memastikan Filipina aman dari ISIS dan mencegah penyebaran militansi tersebut pasca tewasnya pemimpin mereka,” ujarnya.

BACA JUGA  PTUN Jabar Putus Pencabutan Asimilasi Habib Bahar Tidak Sah

Ryamizard menuturkan Tentara Indonesia turut andil dalam menjaga perbatasan dari pergerakan militansi radikal, ISIS dan ancaman negara. Sehingga program selama tiga tahun Jokowi-JK adalah memperkuat TNI dan membentuk tentara profesionalitas.

“Kini persoalan Natuna dan konflik laut Cina Selatan telah mereda atau aman. Ancaman yang belum terselesaikan adalah idiologi radikalisme dan pergerakan militansi radikal atau ISIS,” pungkasnya.

Reporter : Hafidz Salman
Editor: Hunef Ibrahim


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Polri Antisipasi Militan Marawi Sentuh Indonesia, Begini Caranya

"Ada dua strategi pengawasan yang kita lakukan, front door dan back door. Front Door merupakan jalur udara yang meliputi Jakarta, Manila, dan Filipina. Kemudian Back Door adalah pengawasan melalui kepulauan yang ada di utara Indonesia, yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Staf Kepresidenan, Kamis, (19/10).

Jum'at, 20/10/2017 06:27 0

Indonesia

KSHUMI: Perppu Ormas Radikal, DPR Wajib Tolak

Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa Perppu Ormas sangat kejam.

Kamis, 19/10/2017 21:44 0

Indonesia

Munarman Nilai Perppu Ormas Lebih Kejam dari Hukum Pidana

KIBLAT.NET, Jakarta- Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman menegaskan bahwa Perppu Ormas masih menyisakan...

Kamis, 19/10/2017 21:13 0

Indonesia

Wiranto Klaim BNPT Telah Deradikalisasikan 999 Teroris

program deradikalisasi telah membina sebanyak 999 mantan teroris, yang terdiri dari 266 orang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 733 orang di luar lapas

Kamis, 19/10/2017 20:47 0

Indonesia

Kapan Presiden Boleh Terbitkan Perppu? Ini Penjelasan Munarman

Munarman menjelaskan keadaan-keadaan yang membolehkan presiden mengeluarkan Perppu.

Kamis, 19/10/2017 20:13 0

Indonesia

Perppu Ormas Isi Kekosongan Hukum, Munarman: Nggak Nyambung

Munarman menampik bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengisi kekosongan hukum yang ada pada undang undang ormas sebelumnya, UU Nomor 17 Tahun 2013. Sebab, Perppu ini justru menghapus banyak pasal.

Kamis, 19/10/2017 19:57 1

Indonesia

Menkopolhukam Klaim Indonesia Sasaran Terbesar Terorisme

Menkopolhukam Wiranto ancaman saat ini adalah ancaman siber

Kamis, 19/10/2017 17:50 0

Indonesia

Tolak Perppu Ormas Berarti Anti Pancasila adalah Logika Dangkal

Perppu Ormas berpotensi digunakan untuk politik balas dendam

Kamis, 19/10/2017 17:16 0

Indonesia

Perppu Ormas, DPR: Siapa Berhak Hakimi Anti Pancasila?

Perppu Nomor 2 tahun 2017 Ormas menghilangkan mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas

Kamis, 19/10/2017 16:24 0

Indonesia

Mendagri Akui Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, e-KTP Belum Tuntas

Selain mengalami berbagai kendala dalam proses pembuatannya. Rupanya, dana proyek negara ini juga dikorupsi oleh sejumlah pejabat.

Kamis, 19/10/2017 15:46 0

Close
CLOSE
CLOSE