... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Fraksi Gerindra: Perppu Ormas Harus Ditolak

Foto: Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengakui bahwa Perppu Ormas banyak mengandung kelemahan. Diantaranya kewenangan luas eksekutif (pemerintah.red) dalam ruang lingkup yudikatif (pengadilan.red).

“Perppu ini memang banyak kelemahannya. Harus direvisi, harus ada jalan tengah, kalau diberlakukan sangat berbahaya,” ujarnya kepada Kiblat.net di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Kelemahan lain yang ada dalam Perppu ini adalah hukuman pidana yang berlebihan. Yaitu lima sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup. Bahkan, kata dia, anggota yang bersifat pasif bisa dihukum.

“Ini melanggar prinsip keadilan, demokrasi, prinsip HAM,” tegasnya.

Riza mengaku pihaknya sudah menerima berbagai masukan ormas terkait Perppu ini. Oleh sebab itu, fraksi-fraksi lain juga diharapkan bisa memahami dan mengerti tentang bahaya Perppu nomor 2 tahun 2017 ini.

Menurutnya jika Perppu disahkan akan ada pergeseran negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal inilah yang menurut partai Gerindra, Perppu ini harus ditolak.

“Pemerintah tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dan terbukti tidak ada kegentingan yang memaksa. Padahal Perppu ada jika ada kegentingan yang memaksa, ada kekosongan hukum,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Kemenag: Liberalisme Lebih Berbahaya daripada Radikalisme

Kementerian Agama tidak setuju dengan istilah deradikalisasi untuk mencegah pemikiran radikal. Alasannya, kata Sekretaris Jenderal Kementrian Agama, Nur Syam, deradikalisasi hanya menstigma kepada satu kelompok saja, dalam hal ini agama Islam.

Jum'at, 20/10/2017 18:10 0

Indonesia

Tiga Tahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum dan Ekonomi Dinilai Jalan di Tempat

"Kenaikan tarif dasar listrik beberapa kali dan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur telah mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat menurun," tegas Riko.

Jum'at, 20/10/2017 17:40 0

Indonesia

Dewan Pertahanan Nasional Akan Kendalikan Usaha Bela Negara

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto membeberkan sejumlah terobosan untuk mewujudkan tugas pokok bidang polhukam. Terobosan itu, antara lain mengupayakan adanya usaha bela negara.

Jum'at, 20/10/2017 16:57 1

Video Kajian

Khutbah Jumat : 6 Penyebab Kemaksiatan (Ust. Abu Muhammad Nabil, S.Pd.I)

KIBLAT.NET – Kita sebagai manusia tentu saja takkan terlepas dari dosa. Bahkan seorang ulama sekalipun...

Jum'at, 20/10/2017 16:04 0

Indonesia

Di DPR, MUI Sampaikan Sikap Tegas terkait Perppu Ormas

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sikap terkait munculnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

Jum'at, 20/10/2017 15:16 0

Indonesia

Amnesty International Soroti Kasus Pembakaran Balai Muhammadiyah di Aceh

Amnesty International Indonesia mengecam dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa pembakaran balai dan bangunan awal masjid milik Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, Aceh.

Jum'at, 20/10/2017 14:50 0

Indonesia

Soal Reklamasi dan Meikarta, Komisi II: Jangan Ada Negara dalam Negara

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria memberikan komentar soal pelarangan meliput salah satu jurnalis stasiun televisi di kawasan reklamasi, Jakarta Utara. Ia menegaskan, hal itu berlebihan.

Jum'at, 20/10/2017 14:24 0

Opini

Menyoal Istilah Radikalisme

Radikalisme memiliki beberapa arti, yakni paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; atau sikap ekstrem dalam aliran politik.

Jum'at, 20/10/2017 13:04 0

Indonesia

GP Ansor Angkat Bicara soal Pembakaran Balai Muhammadiyah di Aceh

Ketua PP GP Ansor Luthfi Thomafi mengatakan bahwa tidak benar telah terjadi pembakaran masjid di Desa Sanga, Biruen, Aceh. Menurut Luthfi, belum ada bangunan masjid di tempat tersebut.

Jum'at, 20/10/2017 12:12 3

Indonesia

Pembakaran Balai Muhammadiyah di Aceh Dipicu Isu Wahabi

Tempat pengajian tersebut, ungkap Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah berdiri bertahun-tahun. Begitupun masjid juga resmi mendapatkan izin pendirian bangunan, IMB.

Jum'at, 20/10/2017 11:14 0

Close