... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Filipina Mulai Bersihkan Dampak Perang di Marawi

Foto: Asap hitam membubung dari bangunan yang terbakar di wilayah komersial di jalan Osmena, kota Marawi, Filipina, Rabu (14/6/2017). (REUTERS/Romeo Ranoco)

KIBLAT.NET, Marawi – Perang terus berlanjut di tengah-tengah reruntuhan kota Marawi di Filipina. Namun, operasi pemulihan dampak perang dilakukan.

Di bawah penjagaan puluhan personil polisi dan tentara, sebanyak 100.000.000 sampai 200.000 penduduk Marawi yang meninggalkan kota menghindari pertempuran yang berlangsung selama 150 hari mulai dipulangkan. Ini merupakan bagian dari operasi pemulihan Marawi.

Menurut pantauan Reuters pada Kamis (19/10), truk tentara berkonvoi di jalan-jalan sepi di Marawi memindahkan pengungsi ke daerah aman di kota tersebut. Sementara suara tembakan dan ledakan masih terdengar. Militer terus mendesak milisi jihadis di Marawi. Saat ini, menurut Reuters, mereka terdesak di wilayah kecil di kota tersebut.

Truk-truk militer juga memindahkan puing-puing, sampah dan barang-barang yang berserakan jalanan, termasuk mainan anak-anak. Barang-barang tersebut berserajan karena kekacauan akibat pertempuran yang berlangsung sejak 23 Mei lalu.

“Hal ini sangat penting untuk mengembalikan Marawi kepada kondisi semula karena kami mengimbau kepada (penduduk) untuk kembali ke rumah sehingga kami perlu mempersiapkannya,” kata Letnan Kolonel Rosendo Abad, komandan pasukan gabungan di Marawi.

Para pejabat pertahanan mengatakan bahwa rekonstruksi belum bisa mulai bulan Januari, mengingat banyaknya bom yang masih berserakan. Begitu juga, banyak fasilitas publik yang hancur akibat serangan udara.

Operasi militer di Marawi telah menghabiskan biaya sekitar 5 miliar peso ($ 97 juta). Pemerintah memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi bisa lebih dari sepuluh kali lipat jumlahnya. Bank dunia dan internasional dikabarkan akan memberi bantuan untuk proses rekonstruksi Marawi.

Sumber: Reuters Arabic
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Polri Antisipasi Militan Marawi Sentuh Indonesia, Begini Caranya

"Ada dua strategi pengawasan yang kita lakukan, front door dan back door. Front Door merupakan jalur udara yang meliputi Jakarta, Manila, dan Filipina. Kemudian Back Door adalah pengawasan melalui kepulauan yang ada di utara Indonesia, yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Staf Kepresidenan, Kamis, (19/10).

Jum'at, 20/10/2017 06:27 0

Indonesia

KSHUMI: Perppu Ormas Radikal, DPR Wajib Tolak

Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menegaskan bahwa Perppu Ormas sangat kejam.

Kamis, 19/10/2017 21:44 0

Indonesia

Munarman Nilai Perppu Ormas Lebih Kejam dari Hukum Pidana

KIBLAT.NET, Jakarta- Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman menegaskan bahwa Perppu Ormas masih menyisakan...

Kamis, 19/10/2017 21:13 0

Indonesia

Wiranto Klaim BNPT Telah Deradikalisasikan 999 Teroris

program deradikalisasi telah membina sebanyak 999 mantan teroris, yang terdiri dari 266 orang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 733 orang di luar lapas

Kamis, 19/10/2017 20:47 0

Indonesia

Kapan Presiden Boleh Terbitkan Perppu? Ini Penjelasan Munarman

Munarman menjelaskan keadaan-keadaan yang membolehkan presiden mengeluarkan Perppu.

Kamis, 19/10/2017 20:13 0

Indonesia

Perppu Ormas Isi Kekosongan Hukum, Munarman: Nggak Nyambung

Munarman menampik bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengisi kekosongan hukum yang ada pada undang undang ormas sebelumnya, UU Nomor 17 Tahun 2013. Sebab, Perppu ini justru menghapus banyak pasal.

Kamis, 19/10/2017 19:57 1

Indonesia

Menkopolhukam Klaim Indonesia Sasaran Terbesar Terorisme

Menkopolhukam Wiranto ancaman saat ini adalah ancaman siber

Kamis, 19/10/2017 17:50 0

Indonesia

Tolak Perppu Ormas Berarti Anti Pancasila adalah Logika Dangkal

Perppu Ormas berpotensi digunakan untuk politik balas dendam

Kamis, 19/10/2017 17:16 0

Indonesia

Perppu Ormas, DPR: Siapa Berhak Hakimi Anti Pancasila?

Perppu Nomor 2 tahun 2017 Ormas menghilangkan mekanisme pengadilan dalam pembubaran ormas

Kamis, 19/10/2017 16:24 0

Indonesia

Mendagri Akui Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, e-KTP Belum Tuntas

Selain mengalami berbagai kendala dalam proses pembuatannya. Rupanya, dana proyek negara ini juga dikorupsi oleh sejumlah pejabat.

Kamis, 19/10/2017 15:46 0

Close