... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

4 Poin Penting yang Disoroti DDII dalam Perppu Ormas

Foto: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

KIBLAT.NET, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) yang diadakan oleh Komisi II DPR RI terkait PERPPU Ormas, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII) menyampaikan pendapatnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pewakilan dari bebagai Ormas tersebut, ada beberapa poin penting yang disoroti oleh DDII terkait Perppu Ormas.

Pertama, tidak adanya kegentingan yang memaksa dalam menerbitkan Perppu. Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Kuasa Hukum DDII dalam Pengujian Perppu Ormas, Rangga Lukita Desnata.

“Penetapan Perppu dengan alasan kegentingan memaksa tidak beralasan, karena tidak terdapat ancaman nyata yang membahayakan negara seperti perang maupun separatisme yang elumpuhkan penyelenggaraan negara,” kata Rangga kepada Kiblat.net, Rabu (18/10).

Menurutnya, bukti tidak terdapat kegentingan yang memaksa adalah hingga saat ini DPR atau MK belum memutus keabsahan Perppu tersebut.

“Bahkan karena hal itu Perppu menjadi sumber masalah baru dengan berpecah belahnya masyarakat di bawah secara tajam dan rentan menjadi bencana sosial,” tambahnya.

Yang kedua, Pemerintah dapat membungkam Ormas secara subjektif yang menimbulkan ketakutan terhadap Ormas kususnya dalam kegiatan berdakwah, karena dapat dicap sepihak oleh Pemerintah sebagai Ormas anti Pancasila.

Rangga menjelaskan, dalam keterangan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.

BACA JUGA  Politisi PKS: Pemerintah Jangan Asal Lakukan Relaksasi PSBB

Dia mengungkapkan, hal itu rentan disalah gunakan pemerintah untuk membubarkan Ormas Islam sehubungan dengan dakwah yang berkaitan dengan kehidupan madani masyarakat Islam.

“Rumusan frasa “paham lain” dari penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut sangat luas yang dapat digunakan untuk membungkan Ormas-ormas Islam yang kritis terhadap pemerintah, termasuk DDI,” jelas Rangga.

Selanjutnya,tidak adanya parameter yang jelas dalam konteks “anti-pancasila dan UUD”. Sebab orang dapat dilabel sebagai pengurus atau anggota Ormas terlarang tanpa pernah dibuktikan sebelumnya mengenai kejahatan atau pelanggaranyang dilakukan.

Yang terakhir, dapat menjerat pengurus atau anggota Ormas meskipun sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana yang dilarang pada Perppu, karena terdapat ambiguitas dan multi tafsir.

“Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4),”kutip Rangga.

Selain itu, lanjutnya, frasa “secara tidak langsung” pada rumusan Pasal 82A Perppu dapat menjerat pengurus atau anggota Ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena dakwah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai faktor penyebab “secara tidak langsung” dari perbuatan pidana Pasal 82A.

Reporter: Qoid
Editor: Hunef Ibrahim


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Sekulerisasi Seksualitas

Orientasi ekonomi yang sekuleristik akan melahirkan perilaku ekonomi yang melanggar etika agama

Rabu, 18/10/2017 17:11 0

Suriah

5 Fakta Penting tentang Raqqah, Bekas Ibukota ISIS di Suriah

Raqqa adalah provinsi di Suriah pertama yang direbut oleh pejuang Suriah setelah pecahnya revolusi di awal tahun 2011. 

Rabu, 18/10/2017 15:50 0

Opini

‘Pribumi’ di Zaman Nabi

Saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekkah, mereka disambut baik oleh pribumi Madinah. Para pribumi memberikan rumah, harta, lapangan kerja bahkan jodoh bagi para pendatang, Nabi dan para sahabatnya.

Rabu, 18/10/2017 15:18 0

Turki

Bukan Jawab Kuis Presiden, Bocah-bocah Ini Dapat Sepeda Karena Rutin Shalat Shubuh

Anak-anak di Istanbul, Turki menerima hadiah sepeda karena telah beribadah Shalat Shubuh selama 40 hari berturut-turut secara berjamaah di masjid.

Rabu, 18/10/2017 14:42 0

Philipina

Apakah Perang Marawi Benar-benar Usai?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa 17 Oktober 2017 menyatakan bahwa Kota Marawi telah dibebaskan setelah pertempuran selama lima bulan melawan militan Maute.

Rabu, 18/10/2017 13:33 1

Afghanistan

Bom Taliban Hantam Markas Kepolisian Paktia, Kapolda Jadi Korban

Dua serangan bom Taliban berhasil membunuh seorang Kapolda di provinsi Paktia. Selain itu, serangan terkoordinasi oleh tim skuat berani mati ini juga menewaskan puluhan aparat keamanan dan “collateral-damage” sejumlah warga sipil.

Rabu, 18/10/2017 10:11 0

Palestina

Israel Tolak Negosiasi dengan Pemerintahan Rekonsiliasi Palestina

"Pemerintah Israel tidak akan bernegosiasi secara politis dengan pemerintah Palestina apabila Hamas ikut serta di dalamnya," kata Kantor Perdana Menteri Israel pada Selasa (17/10).

Rabu, 18/10/2017 09:20 0

Suriah

Koalisi AS: 400 Anggota ISIS Raqqah Menyerahkan Diri

"Dalam beberapa hari terakhir saja, sekitar 350 militan di Raqqah menyerah diri kepada Pasukan Demokratik Suriah, termasuk beberapa pejuang asing, dan mereka ditahan setelah diinterogasi," kata Dillon sebuah teleconference kepada media, seperti dilansi Sky News Arabic.

Rabu, 18/10/2017 08:47 0

Yaman

Lagi, Jet UEA Jatuh di Yaman

Dua pilot pesawat tempur tentara Uni Emirat Arab (UEA) tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat di Yaman.

Rabu, 18/10/2017 08:00 0

Afrika

Syaikh Al-Azhar “Serang” Seruan Kesetaraan Gender di Tunisia

Grand Syaikh Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, Selasa (17/10), kembali mengkritik keras seruan kesetaraan gender dan bolehnya Muslim menikah dengan non-Muslim oleh presiden Tunisia. Seruan itu dinilai menyerang ajaran Islam.

Rabu, 18/10/2017 07:31 0

Close