... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kisruh Senjata TNI-Polri, IPW Salahkan Regulasi

Foto: Mabes Polri tunjukkan senjata impor untuk Korps Brimob

KIBLAT.NET, Jakarta – IPW menyebut sejumlah regulasi perlu direvisi agar polemik persenjataan Polri tidak menjadi konflik TNI Polri.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai ketiga regulasi yang perlu direvisi itu adalah Keppres No 125 thn 1999 tentang bahan peledak, Inpres No 9 Thn 1976 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api serta Peraturan Menteri Pertahanan yang mengatur persenjataan. Sebab ketiga regulasi itu bertentangan dengan sejumlah undang undang.

“Jika regulasi ini tidak direvisi akan terus terjadi polemik dan sikap salah kaprah dari kedua institusi, TNI maupun Polri dalam menyikapi persenjataan mereka,” ungkap Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Rabu (11/10).

Dalam beberapa pernyataannya, IPW menilai, sejumlah kalangan sudah salah kaprah dalam menyikapi persenjataan Polri. Sejak reformasi di mana Polri terpisah dari TNI, secara hukum TNI tidak lagi bisa mencampuri urusan institusi kepolisian.

“TNI dan Polri saat ini berada dalam posisi setara sesuai dengan UUD 1945. Polri dan TNI memiliki undang undang sendiri. TNI tidak diperbolehkan mengintervensi Polri. Sebaliknya, Polri juga tidak boleh mengintervensi TNI,” ungkap Neta.

Neta melanjutkan, bahwa dalam UUD 1945 sudah diatur mengenai tugas TNI yang menjaga pertahanan, sedangkan, tugas Polri adalah menjaga keamanan serta melakukan penegakan hukum.

“Jadi, dalam mengimpor senjata untuk melengkapi kebutuhan personelnya Polri memiliki otoritas sendiri. Tapi anehnya kenapa TNI mengintervensi dan menahan senjata Brimob di Bandara Soetta Jakarta dan berbagai pihak mendiamkannya. DPR sebagai pengawal regulasi dan mitra kerja TNI – Polri tidak bersuara,” ujar Neta.

Padahal, lanjut Neta, payung hukum yang digunakan TNI untuk menahan persenjataan Polri tersebut sangat lemah, yakni Inpres nomor 9 tahun 1976 yang dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan nomor 7 tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010. Seharusnya setelah pemisahan TNI Polri, inpres tersebut tidak berlaku lagi.

Sejak terpisahnya Polri dari TNI dalam struktur kenegaraan, tidak dikenal lagi lembaga yang bernama kementerian pertahanan dan keamanan. Sementara inpres yang digunakan masih mengacu kepada keberadaan menteri pertahanan dan keamanan.

“Kesemrawutan hukum inilah yang membuat polemik persenjataan tersebut mencuat ke permukaan, dan seharusnya DPR harus menatanya agar tidak terjadi benturan antara TNI dan Polri akibat salah kaprah mempersepsikan payung hukum persenjataan Polri ini,” tukas Neta.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

 

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Irak

Presiden Kurdistan Tolak Dialog Bersyarat dengan Iraq

Presiden wilayah otonomi Kurdistan, Masoud Barzani, mengatakan dirinya siap untuk melakukan dialog terbuka dengan pemerintah pusat di Baghdad. Namun tanpa prasyarat.

Rabu, 11/10/2017 12:54 0

Rusia

Rusia Sebut AS Hanya Pura-pura Perangi ISIS di Iraq

Pemerintah Rusia menyebut AS hanya berpura-pura memerangi kelompok ISIS di Iraq. Jubir militer Rusia, Igor Konashenkov mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk mengusir ISIS di provinsi Deir Zour Suriah. Namun kedatangan ISIS dari Iraq meningkatkan jumlah mereka.

Rabu, 11/10/2017 11:48 0

Yaman

Pasukan Saudi dan Hutsi Saling Serang, 13 Warga Sipil Jadi Korban

Dengan artileri pemberontak (Hutsi) menargetkan pasukan Saudi, yang mengenai desa Mashnaqa dan menewaskan empat warga sipil lainnya dalam baku tembak perbatasan yang berlangsung beberapa jam pada hari Senin.

Rabu, 11/10/2017 10:33 0

Suriah

Mayoritas HTS Dikabarkan Tak Setuju Konfrontasi dengan Turki

Kabar tersebut beredar di saat HTS belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru di wilayah yang mayoritas di kuasai oposisi itu. Sementara isu menjadi perhatian banyak pihak.

Rabu, 11/10/2017 08:30 0

Suriah

SU-24 Rusia Jatuh Saat Lepas Landas di Suriah

"Pesawat Su-24 berguling dari landasan pacu dan putus saat mempercepat lepas landas. Awak pesawat tidak sempat keluar dan meninggal," katanya dalam sebuah pernyataan.

Rabu, 11/10/2017 07:15 0

Myanmar

Perjalanan Tim Kemanusiaan ONECARE untuk Rohingya Tembus Myanmar

Demi meringankan beban etnis muslim Rohingya, ONECARE kembali mengutus tim relawan kemanusiaan langsung ke Myanmar

Selasa, 10/10/2017 16:27 0

Manhaj

Rambu-rambu Maslahat Menurut Dr. Thoriq Abdul Halim

Dalam menyimpulkan sebuah hukum, ada salah satu kaidah dasar yang disepakati oleh para ulama yaitu Jalbul Mashalih Wa Dar-ul Mafasid yakni mengambil kemaslahatan serta menghindari bahaya atau kerusakan.

Selasa, 10/10/2017 15:30 0

Foto

Penampakan Masjid Tertua di Arab Saudi Selatan

Masjid Sadreed, yang terletak di utara provinsi Al-Namas di Arab Saudi Selatan, dianggap sebagai salah satu masjid tertua dan bersejarah yang dibangun pada tahun 787 Masehi.

Selasa, 10/10/2017 14:00 0

Palestina

Recoki Proses Rekonsiliasi, Israel Halangi 3 Pemimpin Hamas Berangkat ke Mesir

KIBLAT.NET, Ramallah – Pemerintah Israel dilaporkan telah melarang tiga pemimpin Hamas yang berada di Tepi...

Selasa, 10/10/2017 12:39 0

Video Kajian

Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram – Ust. Dr. A. Zain An Najah .MA.

KIBLAT.NET – Sering muncul pertanyaan, bolehkah perempuan keluar rumah tanpa ada Mahram ? Anda punya...

Selasa, 10/10/2017 10:33 0