Densus Anti-Korupsi Akan Dibentuk, IPW: Tantangan Terbesar Kepercayaan Publik

KIBLAT.NET, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, persoalan korupsi di negeri ini terus tumbuh dan berkembang. Meski KPK sudah melakukan penangkapan dan makin agresif melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), korupsi bukannya habis tapi malah makin marak.

Kini Komisi III DPR sudah membahas keberadaan Densus Antikorupsi dan anggarannya Rp 975 miliar untuk tahun 2018, Neta pun mempertahnyakan, apakah lembaga baru ini mampu bekerja sama dengan KPK dan bahu membahu memberantas korupsi.

“Pantauan IPW, penyelenggara negara dan pengusaha yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan seakan tidak peduli dan tidak takut dengan KPK. Kalau pun ada yang tertangkap mereka menilai yang bersangkutan sedang sial,” ungkap Neta melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Selasa (10/10).

“Mereka yang tertangkap pun nekat pasang badan karena uang hasil korupsi sebelum tertangkap, sudah mereka kumpulkan sedemikian rupa itu tetap di luar. Dan begitu bebas dari penjara mereka malah makin kaya raya,” lanjut Neta.

Menurut Neta, fakta-fakta inilah yang membuat korupsi makin tumbuh subur di negeri ini, walau sudah ada KPK. Artinya, tutur dia, keberadaan KPK dianggap enteng oleh para pejabat, koruptor, dan pengusaha penyuap.

“Mereka tidak takut pada KPK, aparat penegak hukum, dan pemerintah karena mereka semua tidak kunjung berhasil membuat efek jera. Bahkan, KPK malah sering dituding tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap Neta.

BACA JUGA  HNW Usul Mahfud MD Silaturahim ke Habib Rizieq

Neta pun menyebutkan, luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah institusi serta banyaknya jumlah pejabat penyelenggara negara, tentu membuat KPK tidak berdaya dan tidak mampu mengamankan negeri ini dari jarahan pejabat korup.

Apalagi, ujarnya, berbagai inspektorat yang ada di setiap institusi tidak melakukan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi seakan tidak membawa hasil maksimal.

“Melihat makin maraknya korupsi dan makin tidak berdayanya KPK, usulan perlunya Densus Antikorupsi menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi, usulan itu datang dari Polri,” tuturnya.

Neta pun melontarkan pertanyaan lagi, selama ini Polri ‘ke mana saja?’. “Bukankah di Polri sudah ada Dirtipikor, Lalu seperti apa peran dan gebrakannya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini?,” ungkapnya.

Neta mengatakan, memang keberadaan Dirtipikor Polri dipenuhi keterbatasan, mulai dari terbatasnya anggaran operasional, peralatan kerja, hingga wewenang.

Inilah yang membuat Dirtipikor Polri sering tidak berdaya menghadapi para koruptor. Sehingga, usulan dibentuknya Densus Antikorupsi bisa dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan kekuatan aparatur penegak hukum dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Ia menekankan, ada tantangan besar yang akan dihadapi lembaga baru ini, dan tantangan terbesar adalah tidak munculnya kepercayaan publik, mengingat citra Polri begitu buruk di masyarakat. Persoalan ini, paparnya, perlu menjadi prioritas utama bagi Densus Antikorupsi untuk dibenahi dengan kerja nyata.

BACA JUGA  Slamet Maarif: Reuni 212 Tahun Ini Ditunda

“Persoalan lainnya, agar kepercayaan publik muncul, Densus Antikorupsi harus segera membersihkan lingkungan kepolisian dari dugaan korupsi, suap, dan pungli. Sehingga, kesan sapu kotor untuk membersihkan rumah yang kotor tidak berkembang memojokkan Densus Antikorupsi,” tukas Neta.

Reporter: Muhammad Jundi
Editor: Hunef Ibrahim

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat