... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pasca Referendum, AS Hentikan Suntikan Dana bagi Kurdi

Foto: Pasukan Kurdi Peshmerga.

KIBLAT.NET, Washington – Amerika Serikat berhenti mendanai pasukan Kurdi di Iraq. Hal itu sebagaimana diungkapkan Pentagon kepada Al-Monitor, Kamis (05/10/2017).

“Departemen saat ini tidak mendanai pembayaran gaji untuk Peshmerga,” kata juru bicara Departemen Pertahanan Eric Pahon.

“Nota kesepahaman antara Departemen Pertahanan dan KRG yang memfasilitasi dukungan dana selama operasi Mosul berakhir pada bulan Juli 2017, dan pembayaran terakhir dibayarkan pada awal September.”

Pemerintahan Obama membuat kesepakatan untuk mendanai Peshmerga demi Perang ISIS. Pejabat AS menyebut kesepakatan itu telah kadaluarsa dan tidak akan memperpanjang.

Sementara itu, KRG juga dihadapkan pertempuran dengan Iraq, Iran, Turki setelah mereka memutuskan untuk melaksanakan referedum kemerdekaan. Pejabat Kurdi meyakini keputusan AS secara khusus terkait dengan referendum tersebut.

Pejabat Kurdi mengungkapkan pihaknya akan melakukan kesepakatan dengan Donald Trump untuk memperbarui pendanaan sebelum referendum berlangsung. Namun menjelang referendum, semua pembicaraan diputus dan uang dan persenjataan mengering.

Sumber: Antiwar
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “Pasca Referendum, AS Hentikan Suntikan Dana bagi Kurdi”

  1. rupanya di danai sama mamarika,…

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Jenderal Gatot: Senjata Saja Dibuat Ribut

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait impor senjata.

Ahad, 08/10/2017 12:28 3

Indonesia

Begini Pandangan Ketum Muhammadiyah tentang TNI

Haedar menjelaskan, Islam, TNI dan kedaulatan bangsa adalah satu napas serta satu jiwa. Kedaulatan bangsa tidak akan lepas dari umat Islam dan TNI. Tanpa TNI dan umat Islam, tidak akan tegak kedaulatan Bangsa Indonesia.

Ahad, 08/10/2017 10:51 0

Indonesia

Di Hadapan Warga Muhammadiyah, Panglima TNI Bicara Sosok KH. Ahmad Dahlan

Pengajian bulanan Muhammadiyah mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai salah satu pembicara. Di hadapan ratusan warga Muhammadiyah, Gatot menceritakan perihal kemerdekaan Indonesia karena umat Islam.

Ahad, 08/10/2017 10:20 0

Video Kajian

Bersatu Selamatkan Muslim Rohingya – Ust. Farid Ahmad Okbah, MA.

KIBLAT.NET – Konflik Rohingya belum selesai sampai sekarang. Muslimin disana masih ditempa dan menderita didera...

Ahad, 08/10/2017 10:18 0

Indonesia

Lokasi Pesta Gay di Harmoni Digerebek Setelah Polisi Terima Laporan Masyarakat

Penggerebekan lokasi pesta gay di T-1 Sauna dan Gym, Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat bermula dari laporan masyarakat

Sabtu, 07/10/2017 19:37 0

Indonesia

Polisi Gerebek Lokasi Pesta Gay di Harmoni, 7 WNA Turut Diamankan

Polisi mengamankan 51 orang di lokasi pesta gay T-1 Sauna dan Gym, Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat

Sabtu, 07/10/2017 19:11 0

Indonesia

Panglima TNI Diisukan Berpolitik, Begini Komentar Din Syamsuddin

"Apa yang dilakukan Panglima TNI sekarang pada hemat saya positif, tidak perlu disikapi dengan sinisme, apalagi dengan kecurigaan,"

Sabtu, 07/10/2017 16:34 0

Indonesia

Dekatkan Umat dengan Al Quran, Laznas Yatim Mandiri Gelar Acara Jumpa Juara Hafidz Indonesia

Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri mendatangkan juara Hafidz Indonesia 2017, Ahmad dan Kamil

Sabtu, 07/10/2017 15:49 0

Indonesia

Tiga Tahun di Bawah Jokowi, Demokrasi Dinilai Kian Terancam

Ketua Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto SIP, menilai bahwa tiga tahun kepemimpinan Jokowi, demokrasi justru semakin terancam. Menurutnya, hal itu terlihat dari munculnya Perppu ormas.

Sabtu, 07/10/2017 09:45 0

Indonesia

Rezim Jokowi Dicurigai Neo Liberal dalam Sektor Ekonomi

Ketua Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto SIP, mengeluhkan keadaan ekonomi Indonesia setelah tiga tahun pemerintahan Jokowi. Menurutnya, ada ketidakadilan dalam pemungutan pajak.

Sabtu, 07/10/2017 09:10 0

Close