... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Dievaluasi, Rektor UNS Umumkan Surat Edaran Tata Tertib Berpakaian Tak Berlaku

Foto: Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi saat memberikan keterangan pers terkait Surat Edran Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian UNS, Kamis (05-10-20170

KIBLAT.NET, Surakarta – Univestitas Sebelas Maret (UNS) mengumumkan surat tentang Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian UNS Surakarta akan dievaluasi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

“Surat edaran Dekan mengenai Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian UNS akan kami evaluasi,” kata Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi dalam konferensi pers yang digelar di Kampus UNS, Kamis (05/10/2017).

Dia menyebut surat edaran tidak sah menurut aturan hukum surat menyurat. Hal itu terlihat dari tanggal penandatanganan surat yanag dilakukan oleh dekan Fakultas Pertanian.

Ravik menjelaskan Surat Edaran tentang Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian (UNS) yang beredar ditanda tangani oleh dekan Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS tanggal 20 September 2017. Namun, dalam klausulnya surat tersebut merujuk pada Keputusan Rapat Senat Fakultas Pertanian UNS yang digelar pada Rabu tanggal 27 September 2017.

“Secara aturan hukum surat menyurat sebenarnya sudah pasti surat ini tidak sah untuk mengatur aturan,” ungkapnya.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Ravik Karsidi memberikan keterangan terkait beredarnya surat edaran Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian UNS. Ravik melakukan jumpa pers tanpa didampingi Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS yang sedang berada di luar negeri. Dia menemui awak media bersama Wakil Dekan II Joko Sutrisno dan ketua Senat, serta beberapa unsur unversitas lainnya.

BACA JUGA  Darurat Sipil di Tengah Wabah Corona dan Kegagalan Mao Zedong

Pihak unversitas telah sepakat membentuk Tim AdHoc untuk mengevaluasi surat edrat tersebut. Rektorat dan senat UNS sepakat menunjuk Sekretaris Senat Universitas Prof. Sahid Teguh Widodo sebagai ketua tim itu.

“Karena surat edaran Dekan Fakultas Pertanian tersebut sedang proses dievaluasi oleh Tim AdHoc maka SE atau surat edaran tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi,” pungkas Ravik.

Sebelumnya telah tersebar surat edaran tentang Tata Tertib Berpakaian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Surat bernomor 2702/UN27.07/HK/2017 tersebut salah satunya menyatakan wajah wajib terlihat bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Reporter: Reno
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Eropa

Spanyol Tolak Mediasi Internasional soal Referendum Catalonia

Madrid bersikeras bahwa tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Bahkan pemerintah pusat bekas negara kolonial ini menuntut para pemimpin Catalan untuk menghormati hukum dengan tidak menindaklanjuti referendum.

Kamis, 05/10/2017 19:10 0

News

Selain First Travel, Kemenag Cabut Izin 23 Penyelenggara Umroh Bermasalah

Sekretaris Direktorat Penyelenggara ibadah Haji dan Umroh, Muhajirin Yanis, mengungkapkan saat ini ada dua puluh empat PPIU yang sudah dicabut izinnya. Termasuk diantaranya First Travel.

Kamis, 05/10/2017 18:45 0

Amerika

‘Pelaku Teror Las Vegas Bukan Muslim, Mengapa Tidak Disebut Teroris?’

Aksi penembakan di Las Vegas yang dilakukan Stephen Paddock tak disebut teroris mengundang reaksi luas

Kamis, 05/10/2017 18:14 0

Rusia

Raja Arab Saudi ke Rusia, Ini yang Akan Dibahas

Raja Salman disambut di bandara Vnukovo oleh pejabat senior Rusia yang diiringi parade band militer. Ia akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis dan Perdana Menteri Dmitry Medvedev pada hari Jumat.

Kamis, 05/10/2017 16:00 0

Pakistan

PBB Didesak Tangani Krisis Kashmir

Konflik Kashmir mungkin adalah konflik paling berbahaya di dunia karena perlombaan nuklir dan rudal spiral antara India dan Pakistan ditambah dengan permusuhan historis yang menyebabkan perang antara dua rival.

Kamis, 05/10/2017 15:05 1

Eropa

PBB: Kejahatan HAM di Myanmar Tidak Bisa Ditolerir 

PBB menyatakan bahwa kekerasan yang dilancarkan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya merupakan bentuk kejahatan terhadap HAM.

Kamis, 05/10/2017 14:14 0

Turki

Berencana Bunuh Erdogan, 34 Orang Divonis Seumur Hidup

Pengadilan Turki memutuskan hukuman seumur hidup kepada 34 orang karena merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan di sebuah hotel mewah Aegean selama kudeta yang gagal tahun lalu.

Kamis, 05/10/2017 13:40 0

Afghanistan

Begini Strategi Baru AS Hadapi Taliban di Afghanistan

Pejabat AS menilai bahwa pasukan Afghanistan tidak terbukti bisa menghentikan Taliban dalam operasi defensif. "Mereka harus mencoba menyerang sebagai gantinya," kata Mattis.

Kamis, 05/10/2017 13:13 0

Eropa

Uni Eropa Adakan Dialog Khusus terkait Referendum Catalonia

Menghadapi debat darurat di Parlemen Eropa terkait kemerdekaan Catalan, Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans mendesak semua pemimpin Eropa untuk mengadakan pembicaraan.

Kamis, 05/10/2017 10:53 0

Afrika

Serangan Mematikan Sergap Patroli Pasukan Khusus AS di Niger

Sedikitnya tiga anggota pasukan khusus AS dan lima tentara Niger tewas akibat disergap oleh pasukan bersenjata di barat daya Niger pada Rabu (04/10). Belum diketahui kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu.

Kamis, 05/10/2017 09:41 0

Close