... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Peneliti Goucher College: RUU Terorisme Kontraproduktif bagi Indonesia

Foto: Goucher College.

KIBLAT.NET, Baltimore – Awal tahun ini, parlemen Indonesia menggodok kembali rancangan undang-undang anti-terorisme tahun 2003 untuk merespon aksi pemboman di Thamrin bulan Januari 2016, serangan di halte bus Kampung Melayu, dan memanasnya perang Marawi di Filipina.

RUU tersebut diperkirakan akan selesai pada akhir 2017 atau awal 2018. Dalam hal ini, Julie Chernov Hwang, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Goucher College mengatakan pengesahan RUU akan menimbulkan konsekuensi serius bagi kebebasan, stabilitas, dan posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia.

“Hal itu juga bisa menjadi kontraproduktif. Rencana tersebut dapat memperburuk masalah yang sudah ada sebelumnya di Indonesia,” kata Hwang dalam tulisannya berjudul The Unintended Consequences of Amending Indonesia‚Äôs Anti-Terrorism Law (Konsekuensi Tak Diharapkan dari Mengubah Undang-Undang Anti-Terorisme di Indonesia).

Ia menyoroti sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU tersebut. Diantaranya pasal 13A tentang individu yang sengaja menyebarkan pidato atau pemikiran ekstremis dengan konsekuensi hukuman penjara 3-12 tahun. Menurutnya jika pasal itu disahkan, pemuda-pemuda yang dipenjara akan mendapat asupan pemikiran radikal.

“Karena sistem penjara biasanya tidak memisahkan pemikir teroris dari pengikut mereka dan penghuni umum. Ini akan relatif mudah bagi ideolog teroris untuk meradikalisasi tahanan biasa atau individu yang pada saat itu hanya menjadi simpatisan,” ujarnya.

Revisi terhadap Pasal 25, yang disebut sebagai Pasal Guantanamo, juga mendapat sorotan, dimana masa tahanan tersangka terorisme maksimal 180 hari dari sebelumnya 7 hari. Menurutnya, itu melanggar hak asasi manusia.

BACA JUGA  Buku Memoar John Bolton Ungkap Kamp Konsentrasi Uighur Disetujui Trump

“Dalam kasus terorisme, sudah umum pihak berwenang Indonesia menggunakan siksaan saat menginterogasi. Undang-undang baru ini bisa memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menggunakan penyiksaan secara lebih sembarangan, lebih kejam, dan untuk jangka waktu yang lebih lama,” katanya.

Pasal lain yang menjadi perhatian adalah Pasal 43B, yang akan memberikan kewenangan militer dalam upaya kontra-terorisme bersama polisi. “Langkah ini memiliki implikasi serius bagi kemampuan Indonesia untuk memerangi terorisme ke depan. Wartawan dan aktivis khawatir hal itu bisa mengarah pada tindakan represif yang lebih banyak dalam memerangi terorisme,” terangnya.

“Selain itu, militer memiliki sedikit keakraban dengan peraturan sistem peradilan Indonesia. Ia telah dikenal melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia berat dan tidak memiliki kumpulan pengetahuan tentang terorisme Indonesia yang telah dibangun oleh polisi selama satu setengah dasawarsa terakhir,” katanya menambahkan.

Sebuah kalimat dalam Pasal 12B yang akan memberi wewenang kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut kewarganegaraan warganya yang telah terlibat dalam terorisme, paramiliter atau pelatihan militer, atau perang asing juga menjadi sorotan Hwang. Menurutnya, terlalu jauh jika Indonesia harus memberlakukan hal itu.

“Kebijakan yang diusulkan tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang bergabung dalam pelatihan paramiliter, konflik asing, atau tindakan terorisme telah melakukan tindakan pengkhianatan. Logika seperti itu tidak bagus, mereka tidak pernah bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif,” katanya.

BACA JUGA  Perjanjian Dagang, Alasan Trump Tak Sanksi Berat Cina terkait Muslim Uighur

Selain itu, mencabut kewarganegaraan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
pasal 15 yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan dan tidak ada orang yang akan sewenang-wenang menghilangkan kewarganegaraan itu. “Rancangan undang-undang akan menjadi pelanggaran berat hak asasi manusia di luar standar norma internasional,” sebutnya.

“Jika semua itu dilewatkan (terkait pasal-pasal tersebut), maka akan membuat Indonesia lebih rentan terhadap terorisme dan mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan politik dasar,” tutup Hwang.

Sumber: Law Fare Blog
Redaktur: Ibas Fuadi

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Faktor-faktor Lemahnya Ekonomi Indonesia, Korupsi Teratas

Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam hal daya saing ekonomi menurut rilis World Economic Forum (WEF) tahun 2017. Kendati naik 5 tingkat dari posisi sebelumnya, WEF menyoroti lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat tingkat korupsi yang tinggi.

Senin, 02/10/2017 15:15 0

Indonesia

Komisi I DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Impor Senjata Api

Komisi I DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, segera menuntaskan polemik mengenai impor senjata api kombatan ke instansi non militer.

Senin, 02/10/2017 14:27 0

Indonesia

Kisah Ibu 9 Anak, Jual Becak Keliling Madiun setelah Ditinggal Pergi Suami

Sri tak mau pasrah dengan keadaan. Ia berjuang seorang diri untuk menghidupi enam orang anak yang tinggal bersamanya.

Senin, 02/10/2017 14:03 3

Indonesia

Soal Senjata Kejut Impor, Kakor Brimob: Jangan Dianggap Paling Berbahaya

"Dia tidak mematikan, namanya juga kejut. Jadi jangan dianggap ini yang paling berbahaya dan anti tank,"

Ahad, 01/10/2017 19:53 1

Indonesia

Senjata Polisi Tak Boleh Sama dengan TNI

Polisi memang membutuhkan keberadaan senjata api karena sebagian besar senjata api yang dipegang personilnya tergolong senjata tua

Ahad, 01/10/2017 19:26 0

Indonesia

Warganet Hebohkan Keterangan Polisi Soal Senjata di Bandara Soekarno Hatta

Keterangan Polri berubah-ubah terkaiat senjata yang didatangkan untuk Korps Brimob itu

Ahad, 01/10/2017 17:04 1

Indonesia

Senjata Tertahan di Bandara, IPW: Apa Bagian dari Rencana Polri Beli 20 Ribu Senpi

"Polri perlu menjelaskan, apakah senjata dan amunisi ini bagian dari rencana Polri untuk membeli 20.000 pucuk senjata api,"

Ahad, 01/10/2017 15:02 1

Foto

Di Sinilah Warga Muslim Rohingya (Pernah) Tinggal

KIBLAT.NET, Maungdaw – Amnesty Internasional dan Human Right Watch telah merilis foto satelit titik-titik kebakaran...

Ahad, 01/10/2017 13:02 0

Artikel

Antara Ujian, Rasa Takut dan Kesabaran

Kita tak perlu berputus asa dan terlalu larut dalam kesedihan ketika melihat kelaparan yang mendera anak-anak Suriah, ketakutan yang membayangi muslim Rohingya, kematian anak-anak Palestina setiap harinya, mulai berkurangnya rasa aman dai-dai kita dalam menyampaikan kebenaran di negeri mayoritas muslim ini, serta gagal panennya petani-petani negeri ini yang hampir seratus persen beragama Islam.

Sabtu, 30/09/2017 17:30 0

Suara Pembaca

45 Tahun Persatuan Mahasiswa Patani di Indonesia, Komitmen Cetak Generasi Penerus

Dalam realita perjalanan menumbuhkan sebuah organisasi mahasiswa Patani, yang berkedudukannya di Indonesia itu. Masa awal dilalui, tidak lepas dari serangkaian jejak-jejak perjuangan mereka para pendahulu sebagai perintis jalannya,

Sabtu, 30/09/2017 15:00 0

Close