... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Catalonia Merdeka di bawah Bayang Demokrasi Spanyol

Foto: Referendum Catalonia.

KIBLAT.NET, Catalonia – Jajak pendapat telah dimulai di Catalonia dalam referendum kemerdekaan yang telah dilarang oleh pemerintah Spanyol dan pengadilan konstitusional. Pejabat pemerintah Catalan mengatakan bahwa kotak suara sudah siap dan jumlah pemilih diperkirakan cukup besar.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengatakan bahwa aparat kepolisian mulai menyita surat dan kotak suara saat jajak pendapat dibuka. Madrid berjanji untuk menghentikan jajak pendapat yang dinyatakan ilegal oleh pengadilan.

Pada Minggu (01/10) dini hari, aparat kepolisian nasional dengan puluhan kendaraan meninggalkan markas mereka di pelabuhan ibukota regional, Barcelona ​​saat keputusan tersebut diberlakukan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa polisi anti huru-hara berupaya mendorong calon pemilih keluar dari sebuah tempat jajak pendapat di kota tersebut ketika jajak pendapat berlangsung di lokasi lain.

Polisi bersikeras tidak akan mengizinkan adanya tempat jajak pendapat dan menegaskan orang-orang di dalamnya akan diusir. Sementara itu, ribuan pendukung referendum telah menduduki gedung-gedung sekolah yang ditunjuk sebagai pusat jajak pendapat.

Banyak di antaranya kalangan orang tua bersama anak-anak mereka, yang tinggal di gedung-gedung itu setelah pelajaran berakhir pada hari Jum’at untuk kemudian menginap hingga waktu jajak pendapat. Di beberapa daerah, petani menempatkan traktor di jalan dan di depan pintu untuk mempertahankan berlangsungnya jajak pendapat.

Penyelenggara referendum mengimbau kepada para pemilih untuk mempertahankan tempat pemungutan suara pada pukul 05:00 (03:00 GMT) dan menunggu jajak pendapat dimulai pukul 09:00. Mereka menyerukan perlawanan damai terhadap tindakan polisi.

Wakil Presiden Daerah Oriol Junqueras mengatakan kepada TV3, saluran publik Catalan utama bahwa hari Minggu akan menjadi tanggal penting untuk demokrasi.

Catalonia, daerah kaya dengan 7,5 juta orang di timur laut Spanyol, memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Daerah ini juga memiliki tingkat otonomi yang tinggi, namun tidak diakui sebagai negara yang terpisah berdasarkan konstitusi Spanyol.

Tekanan untuk memilih penentuan nasib sendiri telah tumbuh selama lima tahun terakhir. Tapi anggota serikat Spanyol berpendapat Catalonia sudah menikmati otonomi luas di Spanyol, bersama dengan daerah lain seperti Basque Country dan Galicia.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan bahwa pemungutan suara bertentangan dengan konstitusi, yang mengacu pada “kesatuan tak terpisahkan dari bangsa Spanyol, tanah air yang umum dan tak terpisahkan dari semua orang Spanyol”.

Dalam jajak pendapat, surat suara hanya berisi satu pertanyaan: “Apakah Anda ingin Catalonia menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?” Dari sini, penduduk Catalan dapat memilih dari dua kotak yang disediakan, “Ya atau Tidak” untuk merdeka dari Spanyol.

Sumber: BBC
Redaktur: Ibas Fuadi

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Senjata Tertahan di Bandara, IPW: Apa Bagian dari Rencana Polri Beli 20 Ribu Senpi

"Polri perlu menjelaskan, apakah senjata dan amunisi ini bagian dari rencana Polri untuk membeli 20.000 pucuk senjata api,"

Ahad, 01/10/2017 15:02 1

Foto

Di Sinilah Warga Muslim Rohingya (Pernah) Tinggal

KIBLAT.NET, Maungdaw – Amnesty Internasional dan Human Right Watch telah merilis foto satelit titik-titik kebakaran...

Ahad, 01/10/2017 13:02 0

Artikel

Antara Ujian, Rasa Takut dan Kesabaran

Kita tak perlu berputus asa dan terlalu larut dalam kesedihan ketika melihat kelaparan yang mendera anak-anak Suriah, ketakutan yang membayangi muslim Rohingya, kematian anak-anak Palestina setiap harinya, mulai berkurangnya rasa aman dai-dai kita dalam menyampaikan kebenaran di negeri mayoritas muslim ini, serta gagal panennya petani-petani negeri ini yang hampir seratus persen beragama Islam.

Sabtu, 30/09/2017 17:30 0

Suara Pembaca

45 Tahun Persatuan Mahasiswa Patani di Indonesia, Komitmen Cetak Generasi Penerus

Dalam realita perjalanan menumbuhkan sebuah organisasi mahasiswa Patani, yang berkedudukannya di Indonesia itu. Masa awal dilalui, tidak lepas dari serangkaian jejak-jejak perjuangan mereka para pendahulu sebagai perintis jalannya,

Sabtu, 30/09/2017 15:00 0

Indonesia

Berpotensi Bangkrutkan Negara, PLTU Batubara Didesak untuk Dibatalkan

Pembangunan PLTU batubara juga berpotensi membangkrutkan keuangan negara. Sebelumnya, WALHI juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 6 Februari 2017 untuk tidak memberikan jaminan pembiayaan

Sabtu, 30/09/2017 14:30 0

Analisis

Idlib Pasca Perjanjian Astana

Hanya sepekan setelah Perjanjian Astana terbaru pada 14 September 2017 yang akan membelah Idlib menjadi tiga bagian, dimana salah satu kesepakatan dari perjanjian ini adalah masuknya Turki ke wilayah Idlib yang dikendalikan pihak Pejuang Revolusi, serangan itu kini kembali dilancarkan.

Sabtu, 30/09/2017 14:04 0

Artikel

Tadabur Surat Al-Buruj Bersama Seorang Rohingya

KIBLAT.NET – Syahdan, ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Suatu hari, tukang sihir raja...

Sabtu, 30/09/2017 13:57 0

Indonesia

Presidium Alumni 212 Dukung DPR ‘Bersih-bersih’ PKI

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif mengungkapkan bahwa orang yang hendak menghidupkan kembali faham Komunisme justru dari anggota DPR. Menurutnya, ada anggota DPR yang bangga menjadi anak PKI.

Sabtu, 30/09/2017 08:14 0

Indonesia

DPR: TAP MPRS tentang PKI Sudah Final

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan bahwa membangkitkan kembali ideologi Komunis merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Sebab, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sudah tidak bisa diperdebatkan.

Sabtu, 30/09/2017 07:15 0

Indonesia

Presidium Alumni 212: Rezim Jokowi Tak Ramah dengan Umat Islam

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif, mengeluhkan perkembangan kehidupan nasional saat ini. Menurutnya, pemerintahan Jokowi saat ini tidak ramah terhadap umat Islam.

Sabtu, 30/09/2017 06:22 0

Close