... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Andaikan Kita Seorang Rohingya (3) : Bangladesh, Tetangga yang Mengacuhkan

Selain itu, Pemerintah Bangladesh memperkirakan sebesar 200.000 orang dari Burma tinggal di Bangladesh tanpa status hukum, terutama di desa-desa di luar kamp dengan kualitas hidup sangat memprihatinkan. Membanjirnya pengungsi Rohingya ke Bangladesh menambah parahnya ketegangan hubungan Myanmar-Bangladesh.

Anak-anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh

Anak-anak Rohingya yang mengungsi di Bangladesh

Pemerintah Bangladesh menampakkan sikap yang makin mengeras terhadap para pengungsi pada tahun 2009 dengan menyatakan bahwa Rohingya adalah pendatang ilegal yang bermukim di Bangladesh. Oleh karenanya banyak di atara mereka yang ditangkap dan dikirim ke penjara atas tuduhan infiltrasi ilegal sehingga mereka dipaksa untuk kembali ke Myanmar dalam proses formal “push-back” oleh Bangladesh.

Secara tegas pula pemerintah Bangladesh menolak memberi bantuan kepada pengungsi Rohingnya karena masalah Rohingya merupakan masalah internal Myanmar dan Bangladesh harus melindungi keamanan nasionalnya. Jika Myanmar tidak menganiaya Rohingya, maka Bangladesh tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan karena Bangladesh bukan salah satu negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Apalagi pemerintah Myanmar berusaha untuk memprovokasi Bangladesh dengan menyatakan bahwa Jamaat e-Islami, salah satu organisasi yang dianggap oleh pemerintah Bangladesh sebagai organisasi ekstrim, memberikan bantuan persenjataan kepada etnis Rohingya di Bangladesh untuk menghasut terjadinya konflik sektarian di Myanmar. Dalam kaitan tersebut Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni memberikan pernyataan di Parlemen pada tanggal 14 Juni 2012 bahwa,

BACA JUGA  Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

“Dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional, Bangladesh tidak akan mengijinkan satu pun pengungsi Myanmar berada dalam wilayahnya. Situasinya bukanlah bahwa etnis Rohingya tidak mempunyai tempat untuk pergi.Kami sendiri mempunyai banyak masalah. Kami sudah mengijinkan banyak etnis Rohingya untuk tinggal di negara kami, dan kami tidak ingin menambah masalah kami dengan mengijinkan lebih banyak lagi (etnis Rohingya) untuk masuk. Myanmar tidak memaksa warganegaranya untuk meninggalkan negara mereka. Ini adalah konflik sektarian yang negara tidak terlibat di dalamnya. Bahkan, pemerintah Myanmar berusaha untuk mengatasi masalah tersebut.”

Selain itu, Dipu Moni juga mengatakan bahwa “Bangladesh tidak akan membiarkan segala aktivitas yang membahayakan negara tetangga.”

Penolakan Bangladesh mendapat kritik dari para aktivis yang memperjuangkan hak-hak pengungsi dengan mengatakan bahwa Bangladesh bertindak melawan hukum humaniter internasional dengan keputusannya mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Misalnya, Human Rights Watch menghimbau Pemerintah Bangladesh untuk memberi keleluasaan pada organisasi-organisasi internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa lebih dari 200.000 Muslim Rohingya di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka perbatasannya untuk orang-orang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian dan kekerasan oleh pasukan keamanan Burma di Arakan. Tekanan organisasi-organisasi kemanusiaan telah memancing pemerintah Bangladesh untuk merespon lebih tegas.

Pada bulan Juli 2012, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina menolak berbagai bentuk himbauan untuk membantu Rohingnya karena masalah Rohingya seharusnya menjadi urusan pemerintah Myanmar.

BACA JUGA  Umat Islam dan Sejarah 1965

Sheikh Hasina mengatakan, “Bangladesh adalah negara yang sudah sangat padat penduduknya …Kami tidak bisa menampung beban ini.” (Human Rightss Watch 2012).

Saat dituduh bertindak tidak manusiawi, Dhaka mengatakan mereka melakukan hal yang benar dengan mengedepankan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Pemerintah Bangladesh mengabaikan seruan para aktivis tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk tidak mengizinkan Rohingya memasuki teritori

Bangladesh karena setiap minggu orang-orang berkapal Rohingya selalu berusaha melarikan diri dari Myanmar. Mengerasnya sikap pemerintah Bangladesh juga dibuktikan dengan penolakan masuknya bantuan kemanusiaan yang masuk ke kamp atau daerah perbatasan di sekitar Ukhia dan Teknaf.

Terdapat tiga organisasi internasional kemanusiaan utama yang beroperasi membantu pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh adalah Doctors Without Borders, Action kemanusiaan dikhawatirkan akan menciptakan “faktor penarik” untuk Rohingya lainnya, yang dapat berdampak pada makin tegangnya pasar kerja lokal sehingga Rohingya akan memperburuk perekonomian dan keamanan nasional.

Redaktur : Dhani El_Ashim

Dikutip dari Syamina edisi Juni 2013


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Opini

Mengakhiri Tragedi Korban Narkoba

Pekan ini terjadi hal yang mencengangkan bagi dunia pemuda bangsa ini. Tepatnya Rabu 13 September 2017 di Kota Kendari sebanyak 30 orang yang terdiri dari dewasa hingga remaja harus mendapatkan perawatan oleh pihak rumah sakit.

Jum'at, 15/09/2017 12:12 0

Arab Saudi

Larang Perayaan Ulang Tahun, Ulama Saudi: Itu Tidak Bermanfaat

Syaikh Abdullah al-Mutlaq, seorang anggota dari tujuh dewan ulama tertinggi Arab Saudi menegaskan larangan perayaan ulang tahun karena menimbulkan kerugian.

Jum'at, 15/09/2017 11:28 0

Indonesia

Cerita Keluarga Korban Soal Kronologi Tragedi Tanjung Priok

Daud Beureuh, salah satu anak dari korban tragedi Tanjung Priok menceritakan awal mula peristiwa berdarah itu terjadi. Ia mengatakan sebab pertamanya adalah pencopotan pamflet di sebuah masjid yang isinya menolak kebijakan pemerintah yang menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal.

Jum'at, 15/09/2017 10:51 0

Philipina

Cina Kembali Gelontorkan Dana ke Filipina untuk Perang Marawi

Angkatan bersenjata Filipina menerima dana sebesar P65 juta ($ 1,27 juta) dari Cina pada Rabu (13/09). Dana ditujukan untuk pengobatan dan pemulihan pasukan pemerintah yang terluka dalam Perang Marawi.

Jum'at, 15/09/2017 10:20 0

Myanmar

ARSA: Kami Tak Ada Hubungan dengan Kelompok Asing

"Kami tidak berharap keterlibatan kelompok-kelompok tersebut, termasuk di dalamnya Al-Qaidah dan ISIS dan Laskar E-Taliban, dalam konflik Arakan karena hal itu hanya memperparah situasi,” kata pernyataan ARSA pada Kamis (14/09), seperti dilansir Al-Jazeera.

Jum'at, 15/09/2017 09:43 0

Arab Saudi

Asosiasi Ulama Ahlussunnah Kutuk Penangkapan Ulama di Saudi

Asosiasi Ulama Ahlussunnah mengecam penangkapan sejumlah ulama di Arab Saudi oleh otoritas Kerajaan. Ikatan ulama itu mengancam mengadukan kampanye penangkapan itu kepada internasional.

Jum'at, 15/09/2017 08:58 0

Indonesia

Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok Belum Dapat Keadilan

"Sampai hari ini, korban dan keluarga korban tidak mendapat keadilan dan kepastian hukum," katanya dalam diskusi di kantor KontraS, Jakarta pada Rabu (13/09).

Jum'at, 15/09/2017 08:11 0

Indonesia

Kroni Orba di Pemerintahan, Kasus Tanjung Priok Akan Terhambat

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritisi adanya Tri Sutrisno yang duduk di lingkaran pemerintahan. Padahal, ia dianggap bertanggung jawab terhadap tragedi Tanjung Priok.

Jum'at, 15/09/2017 06:44 0

Indonesia

KontraS: Penegakan Hukum Kasus Tanjung Priok Bagian Penerapan Nilai Pancasila

"Saya sudah empat kali diundang ke kantor Staf Presiden untuk membahas bagaimana mencari trobosan kasus pelanggaran HAM. Tapi sampai hari ini hanya rapat, rapat, dan rapat. Tidak ada hasil"

Kamis, 14/09/2017 20:13 0

Indonesia

Muncul Kekhawatiran Narasi Pancasila Saat Ini Mirip Tafsir Asas Tunggal Orde Baru

Narasi Pancasila saat ini dikhawatirkan untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam orang yang dianggap kritis terhadap kekuasan

Kamis, 14/09/2017 19:38 0

Close
CLOSE
CLOSE