Andaikan Kita Seorang Rohingya (2) : Kekejaman Umat Budha Myanmar atas Rohingya Bag.2

  1. Pemerasan dan Pajak yang Sewenang-Wenang

Rohingya di negara bagian Arakan dikenakan pemerasan dan perpajakan yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah. Mulai dari pajak atas pengumpulan kayu bakar dan bambu, biaya untuk pendaftaran kematian dan kelahiran dalam keluarga, peternakan dan pohon buah-buahan, dan bahkan di pertandingan sepak bola.

Pihak berwenang memberlakukan pajak yang sangat tinggi pada makanan dan berbagai produk pertanian Rohingya termasuk beras, makanan pokok mereka. Selain itu, pajak udang, sayur, burung atau ternak (sapi, kerbau, kambing, dan unggas), pajak atap, pajak pembangunan rumah atau pajak perbaikan, dll, dikumpulkan dengan paksa. Setiap Rohingya yang ternaknya melahirkan harus membayar pajak sejumlah tertentu. Setiap kelahiran atau kematian harus dilaporkan dengan membayar biaya.

Penderitaan Muslim Rohingya
Penderitaan Muslim Rohingya

Sejak Desember 2002, Rohingya harus membayar pajak untuk segalanya, mulai dari memotong kayu di hutan, memancing di sungai dan peternakan hewan di rumah-rumah. Penduduk Rohingya harus membayar pajak tahunan pohon baru, yaitu 2500 kyat per pohon kacang dan kyat 5000 per pohon kelapa. Pemerintah telah menunjuk agen untuk setiap item penting dan memperingatkan Rohingya untuk tidak menjual produk mereka langsung kecuali melalui agen-agen tersebut. Harga ditetapkan oleh Na Sa Ka, yang biasanya sepertiga dari harga pasar. Setiap penjualan ternak harus didaftarkan, dan mereka harus membayar atas pendaftaran tersebut.

Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa banyak Rohingya yang ditangkap atas tuduhan melanggar berbagai peraturan seperti telah berkunjung ke Bangladesh atau gagal untuk membayar pajak mereka.

  1. Pendaftaran Kelahiran dan Kematian dalam Keluarga

Semua rumah tangga Rohingya wajib melaporkan setiap perubahan daftar keluarga kepada pihak berwenang untuk pendaftaran kelahiran dan kematian dalam keluarga. Rohingya dipaksa untuk membayar biaya ke VPDC atau Na Sa Ka. Satu keluarga Rohingya harus membayar 1500 kyat ketika seorang anak baru lahir dan 1000 kyat ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Sejak pertengahan tahun 2002, wanita Rohingya yang hamil harus mendaftarkan diri secara pribadi di kamp Na Sa Ka terdekat, yang membutuhkan beberapa jam berjalan kaki dari desa mereka. Wanita tersebut diminta untuk menunjukkan wajah dan perut mereka.

  1. Pembatasan Pernikahan
BACA JUGA  Mencegah Kemungkaran

Pihak berwenang di Arakan Utara memperkenalkan peraturan yang mewajibkan Rohingya untuk meminta izin menikah. Pembatasan ini hanya diberlakukan pada umat Islam di daerah ini, dan tidak berlaku atas kelompok minoritas lain yang tinggal di wilayah tersebut. Tidak ada aturan tertulis atas aturan tersebut. Semua sekadar perintah lisan tetapi mereka harus mentaati. Jika tidak patuh, mereka diancam dengan hukuman yang berat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan pernikahan bagi Rohingya lebih diintensifkan. Usia menikah adalah 18 tahun untuk anak perempuan dan 20-25 tahun bagi laki-laki. Bahkan, terkadang pernikahan harus atas persetujuan para perwira Angkatan Darat. Mereka harus mengikuti seluruh prosedur pernikahan yang meliputi tes medis, rekomendasi dari berbagai departemen administrasi dan para komandan militer, termasuk pasukan perbatasan Na Sa Ka dan lembaga penegak hukum lainnya.

Sejak tahun 2002, pemerintah memberlakukan pajak yang sangat besar bagi Rohingya yang meminta izin untuk menikah. Pihak berwenang juga membatasi jumlah izin yang diberikan setiap tahun. Seringkali, seseorang-orang harus menunggu selama dua hingga tiga tahun untuk mendapatkan izin. Bahkan, meski telah membayar uang dalam jumlah besar, mereka tetap harus pergi ke kamp Na Sa Ka beberapa kali untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Secara umum, pasangan Rohingya yang ingin menikah harus membayar sejumlah besar uang ke Na Sa Ka dengan nilai yang bervariasi, mulai dari 50.000 sampai 300.000 Kyat. Biasanya masing-masing pengantin harus membayar dalam jumlah yang sama. Anehnya, setelah pembayaran, izin tidak selalu bisa diberikan.

BACA JUGA  Mencegah Kemungkaran

Pembatasan ini sangat berat bagi orang-orang miskin, yang tidak mampu untuk mendapatkan uang sebesar itu. Dampaknya, di beberapa desa belum ada pernikahan sama sekali selama tahun 2011 karena pembatasan ini.

Ada juga laporan yang menyatakan bahwa banyak pasangan muda melarikan diri ke Bangladesh,  karena ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk menikah. Namun, muncul tantangan berikutnya, setelah di Bangladesh sangat sulit bagi mereka untuk kembali, karena nama mereka sering dihapus dari daftar keluarga mereka oleh pihak berwenang.

  1. Pencabutan Hak Pendidikan

Karena undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982, para mahasiswa Rohingya ditolak hak atas pendidikannya. Mereka kesulitan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, sedangkan kursus profesional juga dilarang atas mereka. Mahasiswa Rohingya yang berhasil dalam tes seleksi dan mendapat pengakuan formal dalam berbagai lembaga yang berlokasi di Rangoon dan Burma tidak dapat melanjutkan studi mereka karena mereka dilarang untuk melakukan perjalanan. Selama beberapa tahun terakhir sekitar 1500 siswa harus berhenti studi lanjut mereka.

Anak-anak Rohingya
Anak-anak Rohingya (Diambil dari www.abc.net.au)

Pada bulan Oktober 2004, lebih dari 165 mahasiswa Rohingya tidak bisa melanjutkan studi saat mereka ditolak dokumen perjalanan untuk pergi ke Sittwe oleh pihak berwenang.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat