... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Andaikan Kita Seorang Rohingya (2) : Kekejaman Umat Budha Myanmar atas Rohingya Bag.1

Foto: Muslim Rohingya

KIBLAT.NET – Tiga Belas Fakta Kekejaman dan Penindasan Umat Budha Myanmar atas Rohingya

  1. Seruan Pembersihan Etnis

“Orang-orang Arakan memperlakukan kami dengan sangat buruk, menghentikan pasokan makanan kami. Bahkan, salah seorang Arakan mengatakan kepada kami, “Kami akan menghentikan semua makananmu, dan kamu tahu mengapa? Kami melakukannya agar kalian segera pergi dari sini secepatnya dan secara permanen.”

Bermula dari kerusuhan Juni 2012, partai politik Arakan, para Biksu, dan warga Arakan membuat pernyataan publik dan mengedarkan berbagai pamflet yang secara langsung atau tidak langsung menyerukan pembersihan etnis Rohingya dari Arakan dan dari Myanmar. Pernyataan dan pamflet tersebut menyangkal keberadaan etnis Rohingya dan menyerukan pembersihan mereka dari negara.

Dua kelompok yang paling berpengaruh dalam melakukan aktivitas anti-Rohingya adalah para Biksu lokal (Sangha)dan partai lokal Arakan yang cukup kuat, Rakhine Nationalities Development Party (RNDP), sebuah partai yang didirikan pada tahun 2010 oleh kelompok nasionalis Arakan. RNDP saat ini menguasai 18 dari 45 kursi parlemen lokal (hluttaw) dan 14 kursi di parlemen nasional.

Dalam banyak kasus, seruan para biksu dan RNDP  untuk mengusir muslim Rohingya dan Kaman disertai dengan perintah pada komunitas Budha untuk mengisolir mereka secara ekonomi dan sosial. Tujuannya adalah untuk menghalangi muslim Rohingya dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan, akses ke pasar dan makanan, dan layanan dasar yang penting bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Dengan berbagai rintangan tersebut, diharapkan mereka akan memutuskan untuk meninggalkan Arakan.

Setelah kerusuhan Juni 2012, para Biksu lokal mengedarkan pamflet yang menyerukan isolasi umat Islam. Salah seorang Biksu bercerita kepada Human Rights Watch bahwa:

“Pagi ini kami menyebarkan pamflet (di Sittwe), berisi pengumuman yang meminta orang-orang Arakan untuk tidak menjual apapun pada umat Islam atau membeli apapun dari mereka. Poin kedua, orang-orang Arakan tidak boleh berteman dengan umat Islam. Alasannya adalah karena umat Islam mencuri tanah kami, meminum air kami, membunuh rakyat kami. Mereka memakan nasi kami, tinggal di dekat rumah kami. Jadi, kami ingin memisahkan mereka. Kami tidak ingin berhubungan dengan umat Islam sama sekali.”

Aksi ini juga diikuti oleh organisasi lain di Arakan. Pada tanggal 5 Juli 2012, para biksu di kota Rathedaung, 30 km di sebelah utara Sittwe, menyelenggarakan rapat yang menyerukan kepada orang-orang Arakan di Rathedaung untuk tidak memberikan pekerjaan kepada etnis Rohingya, termasuk buruh harian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh tani.

Rapat tersebut juga menghasilkan rekomendasi bahwa etnis Rohingya tidak boleh dipekerjakan di pemerintahan atau oleh LSM yang beroperasi di kota tersebut, dan seluruh LSM yang memberikan bantuan kepada Rohingya di kota tersebut harus diusir.

“Pernyataan Rathedaung” yang ditandatangani dan dirilis setelah rapat, mendukung seruan untuk melakukan pembersihan etnis. Pernyataan ini menyerukan dibentuknya sebuah aturan untuk mengendalikan angka kelahiran komunitas Muslim Bengali (istilah mereka untuk muslim Rohingya) yang tinggal di Arakan. Ia menyarankan relokasi paksa dengan meminta pemerintah untuk “menghapus desa-desa Bengali yang terletak di dekat Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang Arakan.” Dan ia juga menegaskan penentangan atas segala rencana reintegasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha hidup berdampingan.”

Bahkan, keputusan rapat tersebut juga menyerukan adanya milisi rakyat di desa seluruh etnis dan meminta kepada pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat tersebut. “Pernyataan Rathedaung” dikirimkan kepada Presiden Thein Sein, para pimpinan parlemen, dan komisi presidensial yang ditugaskan untuk melakukan investigasi di Arakan.

Anggota Sangha Arakan dan RNDP juga menyerukan perubahan demografi di Arakan dan Myanmar keseluruhan, dengan mengeluarkan seluruh etnis Rohingya dari negara tersebut. Thein Tun Aye, perwakilan dari RNDP berkata kepada BBC bahwa seluruh Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan harus dideportasi. “Ayah dan nenek moyang mereka adalah imigran ilegal, maka kami tidak bisa menerima mereka,” katanya.

Biksu Ashin Sandarthiri juga membuat pernyataan serupa kepada BBC. Menurutnya, Rohingya tidak punya hak untuk tinggal di Myanmar. “Di dunia ini banyak negara Muslim. Mereka sebaiknya pergi ke sana. Negara Muslim akan merawat mereka. Mereka sebaiknya pergi ke negara yang mempunyai agama yang sama.”

Bahkan, RNDP juga mengancam orang-orang Arakan yang ditemukan berhubungan atau memberikan pertolongan kepada orang-orang Rohingya dalam bentuk apapun. Dua buah foto yang tersebar di internet menunjukkan beberapa orang Arakan yang memberikan makanan kepada orang Rohingya. Orang Arakan tersebut dibelenggu dan dalam foto yang lain, sebuah tulisan di kalungkan di leher mereka bertuliskan “Aku adalah pengkhianat dan Budak Kalar.

Dalam foto lainnya, seorang laki-laki yang dibelenggu memakai pakaian wanita di kepalanya, yang merupakan simbol penghinaan bagi laki-laki Arakan. Sebelum foto tersebut muncul, orang-orang Arakan yang bersimpati atas penderitaan etnis Rohingya mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke dekat kamp pengungsian Rohingya, apalagi memberikan bantuan. Mereka takut disiksa oleh komunitas mereka sendiri dan dianggap sebagai “pengkhianat.”

Baca halaman selanjutnya: Tuduhan “Teroris”...

Halaman Selanjutnya 1 2 3
... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Arab Saudi

Kampanye Penangkapan Ulama dan Akademisi di Saudi Berlanjut

Pemerintah Arab Saudi melanjutkan kampanye penangkapan akademisi, penulis, wartawan, pengamat dan ulama yang dekat dengan gerakan Islam hingga hari ketiga, seperti dilaporkan koran online Al-Araby Al-Jadid pada Rabu (13/09). Tuduhan yang dikenakan bermacam-macam namun paling utama “diam terhadap Qatar dan tidak ikut serta dalam kampanye anti-Qatar”.

Rabu, 13/09/2017 09:39 0

Turki

Turki Teken Pembelian Rudal S-400 dari Rusia

“Pembayaran dilakukan di awal," ujar Erdogan.

Rabu, 13/09/2017 08:31 0

Myanmar

UNICEF: 200 Ribu Anak Rohingya Butuh Bantuan Mendesak

Kepala perlindungan anak Unicef menyatakan, lebih dari 200.000 anak-anak Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh memerlukan dukungan mendesak.

Rabu, 13/09/2017 07:46 0

Myanmar

ASEAN Ingin Bahas Krisis Rohingya, Myanmar Keberatan

"Myanmar keberatan. Jadi, pasti kita tidak dapat menempatkan ini di antara isu-isu yang harus dibahas dalam pleno," ujar Artemio Adesa pada Selasa (12/09)

Rabu, 13/09/2017 06:40 0

Feature

“Laskar Radikal” Itu Bekerja Untuk Kemanusiaan

Dari sekian banyak pengguna jalan, Wahhab menuturkan, yang paling banyak memberi donasi untuk Myanmar adalah para driver ojek online.

Selasa, 12/09/2017 21:31 0

Palestina

Setelah Berulang Kali Gagal, Hamas Siap Rekonsiliasi Lagi dengan Fatah

KIBLAT.NET, Yerusalem- Harakah Muqawamah Al-Islamiyah (Hamas) menyatakan siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Presiden Palestina, Mahmoud...

Selasa, 12/09/2017 19:48 0

Indonesia

Beredar Foto-foto Palsu soal Rohingya, Begini Cara Memastikannya

Foto ini bukanlah tragedi pembantaian. Namun, foto di bawah ini adalah foto situasi ketika umat Buddha di Tibet membantu evakuasi mayat pasca terjadinya gempa di Cina.

Selasa, 12/09/2017 19:09 0

Indonesia

Kuasa Hukum Asma Dewi Akan Ajukan Praperadilan

Mulanya, polisi menangkap Dewi karena mengunggah konten ujaran kebencian dan penghinaan agama dan ras tertentu. Dari pengembangannya, Dewi diduga turut mentransfer uang sebesar Rp 75 juta ke pengurus inti kelompok Saracen.

Selasa, 12/09/2017 17:54 0

Indonesia

Try Sutrisno Jadi Pengarah UKP Pancasila, Keluarga Korban Peristiwa Priok Protes

Langkah Presiden RI Joko Widodo menunjuk Try Sutrisno sebagai salah satu dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menuai protes dari keluarga korban peristiwa berdarah Tanjung Priok 12 September 1984.

Selasa, 12/09/2017 17:49 0

Indonesia

Kronologi Penangkapan Asma Dewi, Sosialita yang Diduga Terlibat Saracen

Asma Dewi, ibu rumah tangga dan seorang pengguna media sosial ditangkap karena kasus hate speech dan dugaan keterlibatannya dengan Seracen.

Selasa, 12/09/2017 17:19 0