... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Benarkah Hak Imunitas Bisa Lindungi Victor Laiskodat dari Jerat Hukum?

Foto: politisi Nasdem, Viktor Laiskodat [sumber: Republika]

KIBLAT.NET, Jakarta- Dalam menangani kasus Viktor Bungtilu Laiskodat, kepolisian mempelajari hak imunitas yang dimiliki anggota DPR. Hak imunitas memang termuat dalam tujuh ayat pada Pasal 224 UU MD3. Aturan itu menjelaskan, anggota DPR tidak dapat dituntut baik karena tindakan maupun pernyataan selama melakukan tugas.

Lantas, apakah hak imunitas itu bisa membebaskan Victor dari jerat hukum? Dalam hal ini, Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan membenarkan bahwa setiap anggota DPR memang mempunyai hak imunitas.

“Betul DPR memiliki Imunitas (hak kekebalan hukum) sebagaimana Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 junto Pasal 224 UUMD3.,” katanya kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Selasa (08/08).

Meski demikian, ada catatan penting yang harus digaris bawahi. Candra menjabarkan bahwa hak imunitas berlaku jika pelaku melaksanakan yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

“Serta tidak melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Selain itu, hak imunitas tidak bisa sepenuhnya melindungi anggota DPR dari pelanggaran aturan berlaku. Candra menegaskan, jika seseorang melakukan pelanggaran, maka kedudukannya sama di mata hukum.

“Bukan berarti dengan hak imunitas lantas dengan mudahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku (Ius Constitutum) yang memandang seluruh rakyat adalah sama (equality before the law),” tukasnya.

Berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 disebutkan, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

BACA JUGA  Muslim di Afrika Tengah Terancam Dimusnahkan

Penjelasan tentang hak imunitas kemudian dijelaskan dalam tujuh ayat pada Pasal 224 UU MD3. Di mana anggota DPR tidak dapat dituntut karena penyataan atau tindakannya ketika melakukan tugas.

Sementara itu, bila ditemukan suatu pelanggaran hukum dalam masa tugas baik pernyataan maupun sikap, undang-undang tersebut juga mengatur tata cara pemanggilan anggota DPR. Pemanggilan hukum harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Proses pemberian izin memerlukan waktu hingga 30 hari sejak permintaan dilayangkan kepada MKD. Jika MKD tidak mengabulkan maka surat pemanggilan hukum itu dinyatakan batal.

 

 

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Soal Serangan di Mirza Awlang, Taliban Bantah Kerja Sama dengan ISIS

Imarah Islam Afghanistan atau Taliban membantah laporan bahwa pejuangnya telah bekerja sama dengan kelompok ISIS dalam sebuah operasi serangan. Taliban mengatakan bahwa laporan itu bertujuan untuk merendahkan reputasi kelompoknya.

Selasa, 08/08/2017 17:07 0

Yaman

UEA Kontrol Penuh Provinsi Yaman Kaya Minyak, Shobwah

Pasukan elit Yaman yang dilatih Uni Emirat Arab (UEA) dan Amerika Serikat mengontrol penuh provinsi Shobwah, wilayah kaya minyak di selatan negara tersebut. Kontrol itu didapat setelah para pejuang Al-Qaidah Yaman menarik diri.

Selasa, 08/08/2017 15:15 0

Pakistan

Terjun ke Politik, Jamaat-ud-Dawa Luncurkan Partai Baru di Pakistan

Lembaga amal Jamaat-ud-Dawa (JuD) berusaha memasuki ranah politik dengan meluncurkan sebuah partai baru. Demikian dilaporkan Associated Press, Senin (07/08).

Selasa, 08/08/2017 14:40 0

Amerika

AS Kirim Dua Utusan Khusus untuk Akhiri Krisis Teluk

Amerika Serikat mengumumkan mengirim dua utusan khusus ke Teluk untuk membantu menyelesaikan ketegangan diplomatik antara Qatar dan empat negara yang memblokadenya. Utusan ini dijadwalkan bertolak pekan ini, sebagaimana dilaporkan Reuters Arabic pada Senin (07/08).

Selasa, 08/08/2017 12:51 0

News

Muslim di Afrika Tengah Terancam Dimusnahkan

Bentrokan baru-baru ini di Republik Afrika Tengah menjadi tanda peringatan awal akan terjadinya genosida. Untuk itu, PBB meminta agar pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan kehadiran di negara tersebut.

Selasa, 08/08/2017 12:00 0

Turki

Erdogan: Jerman Bersekongkol dengan Teroris

Hubungan Turki dan Jerman semakin memburuk mulai bulan lalu setelah Ankara menangkap 10 aktivis hak asasi manusia, termasuk seorang warga negara Jerman, sebagai bagian dari tindakan keras keamanan yang lebih luas.

Selasa, 08/08/2017 11:24 0

Palestina

Meski Ditutup Israel, Al Jazeera Konsisten Tetap Liputan di Palestina

Al Jazeera menegaskan bahwa akan terus meliput berita dan peristiwa di wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan obyektif.

Senin, 07/08/2017 19:11 0

Arab Saudi

Buat Jamaah Haji Jangan Khawatir Kepanasan, Kini Ada Payung Ber-AC

Seorang insinyur Saudi membuat penemuan yang dinamai "Payung Makkah". Payung ini diklaim menghindarkan jamaah haji dari ancaman dehidrasi dan kelelahan karena panas ketika berjalan di tengah terik matahari yang bisa mencapai 40°C.

Senin, 07/08/2017 16:16 0

Myanmar

Myanmar Tak Akui Pelanggaran HAM terhadap Rohingya

Laporan PBB bulan Februari menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membuat sebuah kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya. Namun, laporan ini ditolak oleh otoritas Myanmar pada Ahad (06/08), yang menyebut bahwa hal itu sebuah tuduhan yang berlebihan.

Senin, 07/08/2017 14:20 0

Tazkiyah

Beruntung Karena Harta yang Berkah

Lelaki itu tetap menolak, “Aku tidak akan mengambil sesuatu yang tidak ada berkah di dalamnya.”

Senin, 07/08/2017 13:40 0