... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

‘Amanat Undang-undang Dana Haji Hanya untuk Kepentingan Jemaah dan Umat Islam’

Foto: Jemaah Haji Indonesia (Ilustrasi)

KIBLAT.NET, Jakarta – Terkait rencana pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher menegaskan bahwa undang-undang mengamanatkan dana haji hanya untuk jemaah dan kemaslahatn umat Islam.

“Jika itu  BUMN, apakah selama ini politik anggaran BUMN untung atau rugi. Seandainya rugi, investasi ini prinsip kehati-hatiannya dimana, prinsip syariahnya dimana,” ujar Ali Taher saat diskusi Forum Legislasi bertajuk Investasi Infrastruktur bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji? di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (01/08).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menegaskan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana haji ini. Pertama, azasnya berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 34/2014 menyatakan bahwa prinsip penggunaan dana haji harus syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Kedua, Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan  haji itu bertujuan tiga hal, satu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, Kemudian yang kedua, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Dan ketiga memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat islam.  “Dalam perspektif itu, aspek legalitasnya sudah jelas bahwa ini hanya diperuntukan bagi kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam,” tegasnya.

“Oleh karena itu menurut pandangan saya, bukan kita menolak, tetapi prinisp kehati-hatian, prinsip syariah, dan nilai manfaat ini kita kedepankan secara benar, baik secara undang-undang. Maka menurut Komisi VIII sudah jelas UU memberikan amanat untuk itu,” papar politisi PAN itu.

BACA JUGA  Lebaran Usai, KPAI Ingatkan Dampak Urbanisasi

Selain itu, lanjut Ali, peraturan pemerintah untuk investasi tidak ada. Jadi aspek pelaksanaannya belum ada, sementara business plan dari badan pelaksana maupun badan pengawas belum juga dibuat.

“Karena, BPKH saat ini belum memiliki  kantor yang jelas, kemudian belum ada fasilitas yang memadai. Apalagi menurut pandangan saya, mitra kerja Komisi VIII baru BPKH pengawas. Sedang badan pelaksana belum, ini otoritasnya pemerintah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurutnya, setelah reses masa persidangan ini, Komisi VIII DPR akan mengajukan dalam rapat paripurna kepada Pimpinan DPR, untuk bisa menempatkan posisi mitra kerja BPKH pelaksana dan pengawas.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Rohah

Makanan dari Surga Katanya

Abu Ali terpaksa memberitahu bahwa setiap hari ia mendapatkan makanan dari surga. Makanan itu cukup untuk kebutuhan makannya. Ia juga mengatakan bahwa hal itu merupakan karamah dari Allah.

Rabu, 02/08/2017 14:30 0

Suriah

HTS dan Syiah Hizbullah Mulai Proses Pertukaran Tawanan

Organisasi Syiah Hizbullah Lebanon dan anggota Ha’iah Tahrir Al-Syam (HTS) dari unsur Jabhah Fath Al-Syam (JFS), Selasa (01/08), kembali melakukan pertukaran tawanan. Operasi ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani dua belah pihak pekan lalu.

Rabu, 02/08/2017 10:00 0

Afrika

Cina Resmikan Pangkalan Militer Pertama di Luar Negeri

Pemerintah Cina meresmikan pangkalan militer pertama di luar negeri pada Selasa (01/08). Peresmian ini ditandai dengan pengibaran bendera Cina di pangkalan yang berada di negara Djibouti itu.

Rabu, 02/08/2017 08:46 0

Suriah

Rezim Assad Perintahkan Calon Jamaah Haji Diverifikasi Dinas Intelijen

Komite Tinggi Urusan Haji Suriah, yang dikelola oposisi, menuduh rezim Assad menghalangi warga di wilayah kontrolnya berangkat haji. Rezim mengeluarkan pengumuman, warga yang sudah mendapat visa haji harus diverifikasi di Cabang Intelijen Militer 235 yang dikenal Cabang Filistin. Warga mengenal cabang intelijen ini sangat buruk dan kejam.

Rabu, 02/08/2017 07:38 0

Suriah

Resmi, Ahrar Al-Syam Tunjuk Pemimpin Baru

Gerakan Ahrar Al-Syam resmi merombak kepemimpinan mereka. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada 1 Agustus 2017, gerakan Islamis oposisi Suriah itu mengganti pemimpin mereka, Abu Ammaar. Sebagai penggantinya, Ahrar menunjuk Ketua Dewan Syura gerakan, Hasan Shufan (Abu Al-Bara).

Rabu, 02/08/2017 06:20 0

Video News

212 Mart dan Mengapa Tidak Ada Minimarket di Kota Padang

KIBLAT.NET– Persaingan dalam dunia usaha dan ekonomi merupakan hal yang lumrah terjadi. Tetapi ketika sistem...

Selasa, 01/08/2017 23:08 0

Arab Saudi

Dulu Keluarga Abdul Muthalib, Siapa Penanggung Jawab Air Zamzam Saat Ini?

Ketika itu, tugas mulia tersebut dilakukan oleh keluarga kakek buyut Muhammad SAW, Abdul Muthalib. Setelah menaklukkan Mekkah, Sang Nabi meminta pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk menghandle urusan itu, dan kemudian ditugaskan ke keluarga Al-Zubayr.

Selasa, 01/08/2017 18:00 0

Turki

Turki Tangkap Empat Tentara Penganiaya Pengungsi Suriah

Dalam sebuah video yang viral, sejumlah personel militer Turki terlihat memukuli para pengungsi Suriah yang hendak menyeberang melalui. Belakangan, para personil militer tersebut dilaporkan telah ditangkap oleh pihak militer Turki.

Selasa, 01/08/2017 15:29 0

Afghanistan

Menang Banyak, Taliban Rilis Video Hasil-hasil Pertempuran di Paktia

Imarah Islam (Taliban) merilis sebuah video hasil-hasil pertempuran selama sepekan terakhir.

Selasa, 01/08/2017 14:38 0

Info Event

Solidaritas Muslim: Tebar Hewan Qurban di Daerah Pemurtadan

Qurban terkadang berlimpah di suatu daerah, sementara di daerah lain kekurangan bahkan hampir tidak ada daging/ hewan qurban. Solidaritas Muslim untuk kali ketiga mendistribusikan hewan qurban ke beberapa daerah yang minim hewan qurban sekaligus daerah yang rawan pendangkalan aqidah.

Selasa, 01/08/2017 13:53 0

Close