... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

KontraS: Perppu Pembubaran Ormas Berpotensi Timbulkan Konflik

Foto: Kordinator KontraS, Yati Andriyani.

KIBLAT.NET –  Penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas menjadi momok menyeramkan bagi kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Perppu itu telah digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada akhirnya, orang-orang yang pernah terkait dengan HTI dicari-cari dan terancam sanksi mirip dengan kasus perburuan orang-orang terlibat PKI di zaman orde baru.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh, Kiblat.net mewawancarai Yati Andriyani, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) pada Rabu, 26 Juli 2017.

Bagaimana KontraS melihat fenomena perburuan anggota HTI pasca dibubarkan?

Potensi-potensi itu mungkin saja terjadi ya, ada Perppu yang dikeluarkan kemudian ada pernyataan-pernyataan sporadis yang dikeluarkan aparat-aparat negara. Misalkan mencabut kewarganegaraan atau misalkan disebutkan dihentikan dari pekerjaannya gitu.

Pernyataan-pernyataan sporadis ini akan sangat berbahaya kalau dia tidak dikeluarkan secara baik, tidak dilakukan dengan parameter-parameter yang terukur. Karena nanti publik masyarakat akan dengan sangat mudah menerjemahkan dengan subjektivitasnya masing-masing, itu termasuk ini.

Secara tidak langsung bisa mengirim orang untuk stigma dan diskriminasi orang-orang yang dianggap terkait dengan kelompok tertentu yang sudah dibubarkan.

Jadi memang seharusnya menurut saya, pemerintah harus memastikan juga di lapangan, bahwa hadirnya Perppu ini tidak menambah potensi konflik antar masyarakat atau tidak menambah potensi-potensi diskriminasi, stigma terhadap siapa pun termasuk terhadap orang-orang yang terlibat di dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah.

Karena kalau pemerintahnya justru masing-masing menerjemahkan, oke karena sudah ada Perppu kita akan lakukan A, sudah ada Perppu kita akan lakukan B, itu akan sangat berbahaya karena ukuran-ukurannya akan bermacam-macam gitu.

Jadi Peppu ini bisa ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan keinginan yang memakainya?

Itu dia, kawan kita bilang, Perppu ini substansi beberapa pasal di dalamnya pertama dalam pasal 59 itu kan masih sangat muatannya masih sangat multitafsir. Sehingga memang akan sangat rentan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan sepihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang merasa bertentangan atau berbeda dengan kelompok-kelompok tersebut.

BACA JUGA  GNPF MUI Silaturahim ke Istana Merdeka, Sampaikan Kriminalisasi Ulama

Lantas bagaimana solusinya? 

Jangan Perppu ini menjadi alasan buat aparatur negara untuk secara sporadis mengeluarkan statement-statement yang justeru bisa menimbulkan diskriminasi, stigma atau kecurigaan di masyarakat.

Perppu ini secara substansi saja kami berpikir masih bermasalah, sehingga efek-efek buruk yang ada di lapangan harus dihindari sebisa mungkin oleh pemerintah. Jangan sampai nanti Perppu ini seperti jadi alasan yang orang bisa mengambil tindakan-tindakan seenaknya.

Soal upaya gugatan judicial review terhadap Perppu?

Itu hak konstitusional yang bisa digunakan, dan kita uji juga kira-kira mekanisme hukum yang ada di negara ini masih objektif atau tidak, apakah dia memang betul-betul bekerja untuk penegakan hukum, keadilan atau tidak. Itu akan sangat diuji nanti dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutuskan.

Sebagai sebuah hak konstitusional saya rasa yang tepat ditempuh untuk menguji apakah Perppu ini memang sesuai konstitusi atau Perppu ini bertabrakan atau tidak dengan hak konstitusional warga negara yang lainnya.

Apakah KontraS juga kan mengajukan gugatan yang sama?

Kita dengan temen-temen masih berdiskusi. Tapi bahwa sikap kami menolak Perppu, karena buat kami ancaman terhadap demokrasi dan penegakan hukum sangat potensial terjadi.

Selain substansi yang ada dalam pasal-pasal Perppu ini sangat karet dan multitafsir juga karena yang paling penting adalah Perppu menegasikan mekanisme judicial, mekanisme pengadilan sebagai salah satu mekanisme check and balance, dalam mengambil keputusan apakah sebuah ormas ini dianggap bertentangan atau tidak.

Sebuah ormas ini dianggap melakukan suatu pelanggaran atau tidak buat kami yang paling penting adalah, penegakan hukum yang dimulai dengan ketaatan negara mengikuti mekanisme hukum yang ada, di dalam konteks ini ada ketidak fairan dari negara.

BACA JUGA  Gugat Perppu Ormas, Besok HTI Sambangi Mahkamah Konstitusi

Kita mengerti, kita tahu bahwa radikalisme, intoleransi, ekstrimisme hari ini jadi persoalan besar tren global, terjadi juga di Indonesia. Tetapi bukan berarti menyelesaikannya dengan cara-cara yang justru tidak sesuai dengan konstitusi secara tidak sesuai dengan hukum, karena kalau tidak sesuai dengan hukum, dengan konstitusi artinya dia berdampak pada pelanggaran. Semua harus bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam konstitusi kita, dalam aturan hukum

Siapa saja yang berpotensi jadi korban persekusi dengan adanya Perppu ini?

Kan di situ semua ormas, bahkan tidak ada kata-kata bahwa ini untuk ormas disebutkan kelompok tertentu, enggak kan. Justeru untuk ormas-ormas mereka yang penistaan penodaan agama atau kemudian bertentangan dengan pancasila, atau mengajarkan mengembangkan paham paham anti pancasila.

Nah, itu kan juga sangat karet, bagaimana misalnya studi-studi mahasiswa tentang marxisme, leninisme, itukan yang namanya pemikiran orang itukan sesuatu yang dijamin, itu hak asasi semua warga negara.

Kalau nanti ditafsirkan bahwa ini adalah dianggap bagian yang melanggar Pancasila, atau bertentangan dengan Pancasila kan juga sangat berbahaya gitu. Tidak ada batasan-batasan yang clear dalam hal ini, dan sebetulnya kalau dia diuji melalui pengadilan itu akan jauh lebih fair.

Apa solusinya?

Sekali lagi saya mau bilang di sini, masalah ini kalau dia bisa diuji pelanggaran ini untuk bisa dibuktikan dan diuji melalui mekanisme yudisial, mekanisme pengadilan itu akan jauh lebih baik. Ini masalahnya hanya pemerintah yang punya kewenangan untuk secara subjektif menentukan apakah ormas A ormas B ini bermasalah atau tidak.

Ketika kita dianggap bermasalah itu harus dibuktikan dan bukti itu harus diuji, nah mekanisme dalam Perppu ini tidak ada.

 

Reporter: Imam Suroso
Editor: Fajar Shadiq

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Asia

Aparat Keamanan Thailand Bubarkan Aksi “Free Palestine”

Aparat keamanan Thailand membubarkan aksi solidaritas untuk Palestina yang diselenggarakan oleh Federasi Mahasiswa Muslim Thailand. Aksi tersebut dianggap telah melanggar undang-undang NCPO (National Council for Peace and Order) terkait keamanan nasional.

Senin, 31/07/2017 13:43 0

Asia

Dikira Teroris, Mobil Warga Patani Ditembaki Militer Thailand

Wartawan lokal Pattani melaporkan bahwa, sekitar pukul 19.30 WAP yang lalu, kepolisian daerah Mayo, provinsi Pattani dilaporkan bahwa tentara menembak mobil sipil akibat salah paham menduga yang bersangkutan sebagai kelompok teroris saat mengemudi mobil melalui pos pemeriksaan menyebabkan 3 terluka dikirim ke rumah sakit daerah Mayo.

Senin, 31/07/2017 13:12 0

Analisis

Proyek Batubara Thepa, Demi Pembangunan atau Memelihara Konflik Patani?

Akhirnya sampai titik ini tanda pertanyaan besar bahwa dalam penyelesaian konflik Patani di selatan Thailand, dilaksanakan militer, tak kiprah sejajar jalan, begitu Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Thepa ini, “Untuk Pembangunan atau lebih mengobarkan lagi api konflik Selatan Thailand berterusan.”

Senin, 31/07/2017 12:51 0

Artikel

Saat Ini Terjadi Penurunan Daya Beli Masyarakat, Mitos atau Fakta?

Saya ingin menanggapi beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelesuan ekonomi saat ini tidak ada hubungannya dengan penurunan daya beli masyarakat.

Senin, 31/07/2017 11:45 0

Indonesia

Jokowi Ingin Dana Haji untuk Infrastruktur, Meme Penolakan Muncul

Polemik soal dana haji yang ingin diinvestasikan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masih menjadi perbincangan hangat warga net.

Senin, 31/07/2017 11:01 0

Indonesia

Komisi VIII DPR: Pembangunan Infrastruktur Haji Hendaknya Didahulukan

Shodik menegaskan, rencana presiden yang akan menggunakan dana haji untuk investasi infrastruktur umum ini sangat tidak sesuai dengan kebutuhan jamaah haji saat ini.

Senin, 31/07/2017 10:22 0

Qatar

“Tentara Siber Saudi” Retas Website Syaikh Yusuf Qardhawi

Website dan akun resmi Syaikh Yusuf Qardhawi diretas pada Ahad (30/07). Peretas menamakan diri “Tentara Elektronik Saudi”.

Senin, 31/07/2017 10:14 0

Iran

Jamaah Haji Asal Iran Mulai Diberangkatkan

Pemerintah Iran, Ahad (30/07), melepas penerbangan pertama jamaah haji tahun ini menuju Arab Saudi. Tahun lalu, Iran tidak memberangkatkan jamaah haji menyusul putusnya hubungan diplomatik antara Saudi dan Teheran.

Senin, 31/07/2017 09:18 0

Suriah

Pertemuan Dewan Rekonsiliasi Ahrar dan Tahrir Al-Syam Diteror Bom

Juru bicara militer Ahrar Al-Syam, Umar Khattab, menegaskan bahwa insiden itu terjadi saat Dewan Rekonsiliasi berkumpul di desa An-Najar, pedesaan Aleppo selatan. Pertemuan ini sendiri atas inisiatif para pemuka suku setempat dan ditindaklanjuti antara kedua faksi.

Senin, 31/07/2017 07:41 0

Arab Saudi

Arab Saudi Undang Pemimpin Syiah Irak

Pemimpin organisasi Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, mengunjungi Arab Saudi pada Ahad (20/07). Kunjungan yang jarang terjadi ini dilakukan atas undangan pemerintah Saudi, sebagaimana dalam pernyataan al-Sadr seperti dilansir Al-Jazeera.

Senin, 31/07/2017 06:15 0