Delegasi Aksi 287 Sampaikan Gugatan Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

KIBLAT.NET, Jakarta- Ketua Advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera, menyampaikan gugatan uji materi Perppu no 2 Tahun 2017 Tentang Ormas di hadapan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Perppu tersebut mengancam hak asasi manusia terkhusus pada masalah berserikat dan berkumpul.

Hal itu disampaikannya bersama sejumlah perwakilan massa aksi 287 saat menemui pihak perwakilan dari Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, ia menilai ketentuan yang terdapat pada Perppu tersebut dapat mengancam seluruh Ormas yang ada di Indonesia.

“Kami menganggap ada pasal-pasal krusial dalam Perppu ini yang mengancam hak asasi manusia khususnya hak berserikat dan berkumpul,” ujarnya di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Jumat, (28/7).

Terlebih, ia juga menganggap pemerintah tidak ada alasan yang genting mendesak untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Sesuai ketentuan, Perppu bisa diterbitkan jika dalam keadaan genting atau adanya kekosongan hukum.

“Sedangkan saat ini kondisinya tidak genting,” imbuhnya di depan awak media.

Walau demikian, ia yakin nantinya MK akan mengabulkan gugatan tersebut serta menolak Perppu. “Untuk itu kami yakin Perppu ini penuhi syarat untuk dibatalkan di MK,” ungkapnya.

 

Reporter: Reno
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat