... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Pemerintah Dinilai Semakin Represif

Foto: HTI

KIBLAT.NET, Jakarta- Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menduga, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan perundang-undangan (Perppu) soal pembubaran ormas. Ia menilai, ada tujuan tertentu yang dimiliki presiden terkait pengeluaran Perppu tersebut.

“Patut piduga penerbitan Perppu dilakukan dalam kerangka untuk menyimpangi proses dan prosedur hukum pembubaran sebagainya diatur UU Ormas (mem-By pass). Dan memindahkan otoritas pembubaran dari pengadilan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham,” katanya kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Selasa (11/07).

Chandra juga menilai, Perppu tersebut menarget aktivitas dan individu anggota ormas, berupa pembekuan aset dan kegiatan ormas secara serta merta dan kriminalisasi kepada anggota atau simpatisannya.

“Juga mengalienasi individu atau simpatisan ormas dari masyarakat,” tuturnya.

Dengan terbitnya Perppu tersebut, ia menilai yang terjadi, akan meningkatkan kesan represif pemerintah terhadap jaminan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945.

Ia juga menegaskan bahwa jika presiden dengan mudahnya mengeluarkan Perppu, secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum. Ini, kata dia, merupakan kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

“Misalnya membubarkan organisasi advokat, Perppu membubarkan Ormas, Perppu pembredelan pers atau Perppu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden. Sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting,” ujarnya.

BACA JUGA  Lagi, PKS Potong Gaji Anggota Untuk Bantu Rakyat Terdampak Corona

“Maka ini dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan,” sambungnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa bukan hanya HTI saja yang bisa dibubarkan pemerintah. Bahkan, MUI pun bisa dibubarkan karena fatwanya dituduh meresahkan masyarakat.

“Bisa saja Ormas-ormas Islam lain bahkan MUI pun menjadi target pembubaran karena dalam hal ini adalah Ormas-ormas Islamlah yang vocal bersuara dalam aksi bela Islam. Bahkan MUI sering dituduh fatwa-fatwanya meresahkan masyarakat diantaranya terkait Ahok,” tuturnya.

Maka, ia menghimbau ulama, tokoh dan pimpinan ormas, aktivis Islam, umat Islam serta seluruh sarjana hukum muslim Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas.

“Dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam,” tandasnya.

 
Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Irak

Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas?

Obesrvatarium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengkonfirmasi kabar tentang tewasnya Abu Bakar Al-Baghdadi

Rabu, 12/07/2017 22:01 0

Asia

Pakar Kristologi DR Zakir Naik Terancam Tidak Memiliki Kewarganegaraan

Kebijakan ini dipicu setelah adanya permintaan dari Badan Investigasi Nasional India (NIA) yang sejak lama memburu keberadaan Naik

Rabu, 12/07/2017 21:13 0

China

Cina Bangun Pangkalan Militer Pertama di Luar Negeri, Ini Lokasinya

pangkalan ini akan berperan memastikan kesuksesan misi Cina di luar negeri seperti misi pendampingan kapal, penjaga perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Afrika dan Asia Barat.

Rabu, 12/07/2017 17:30 0

Qatar

AS dan Qatar Tandatangani Kesepakatan Kontra Terorisme

Amerika Serikat menandatangani kesepakatan kerja sama kontra teror dengan Qatar. Perjanjian ini dicapai selama kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, ke Doha pada Selasa (11/07).

Rabu, 12/07/2017 16:17 0

Suriah

Oposisi Tembak Jatuh Jet Suriah di Dekat Lokasi Gencatan

Faris Al-Munjid, Direktur media Faksi Pasukan Asy-Shahid Ahmad Al-Abdow, mengatakan bahwa jet tempur itu ditembak dengan senjata anti udara. Pesawat jatuh di wilayah kontrol rezim sementara tidak ada informasi terkait nasib pilot.

Rabu, 12/07/2017 13:00 0

Tazkiyah

Kisah-Kisah Menakjubkan Khulafaurrasyidin Kelima

Utusan itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah juga menerima hadiah. Bukankah orang yang memberi hadiah ini adalah seorang kerabat Anda?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada Rasulullah menjadi hadiah bagi beliau. Adapun bagi kita, itu termasuk suap.”

Rabu, 12/07/2017 12:30 0

Australia

Diduga Bunuh Bocah Afghan, Pasukan Khusus Australia Diselidiki

Sebuah penyelidikan pertahanan rahasia sedang memeriksa aktiitas pasukan khusus Australia di Afghanistan dan dugaan pembunuhan setidaknya dua bocah. Demikian menurut sebuah laporan khusus oleh ABC.

Rabu, 12/07/2017 12:00 0

Qatar

Qatar Ancam Keluar dari Dewan Kerjasama Teluk?

Sumber tersebut mengatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh kantor berita Mesir MENA dari Menteri Luar Negeri Qatar ke Sekretaris Jenderal GCC sehari sebelumnya, adalah "berita palsu" yang dibuat oleh pihak berwenang di Kairo.

Rabu, 12/07/2017 11:15 0

Eropa

Ribuan Orang Hadiri Peringatan Pembantaian Sebrenica

Ribuan orang mulai berkumpul di sebuah pusat peringatan dan pemakaman di Potocari, Bosnia timur, untuk menandai 22 tahun genosida (pembantaian etnis) Srebrenica pada tahun 1995.

Rabu, 12/07/2017 10:30 0

Video News

Kiblat Review 07: Apa Itu Terorisme?

KIBLAT.NET – Terorisme selalu dikaitkan dengan penolakan terhadap ideologi Islam dan jaringan, yang bertujuan untuk...

Rabu, 12/07/2017 10:16 0

Close