Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Pemerintah Dinilai Semakin Represif

KIBLAT.NET, Jakarta- Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim (KSHUMI), Chandra Purna Irawan menduga, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan perundang-undangan (Perppu) soal pembubaran ormas. Ia menilai, ada tujuan tertentu yang dimiliki presiden terkait pengeluaran Perppu tersebut.

“Patut piduga penerbitan Perppu dilakukan dalam kerangka untuk menyimpangi proses dan prosedur hukum pembubaran sebagainya diatur UU Ormas (mem-By pass). Dan memindahkan otoritas pembubaran dari pengadilan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham,” katanya kepada Kiblat.net melalui rilisnya pada Selasa (11/07).

Chandra juga menilai, Perppu tersebut menarget aktivitas dan individu anggota ormas, berupa pembekuan aset dan kegiatan ormas secara serta merta dan kriminalisasi kepada anggota atau simpatisannya.

“Juga mengalienasi individu atau simpatisan ormas dari masyarakat,” tuturnya.

Dengan terbitnya Perppu tersebut, ia menilai yang terjadi, akan meningkatkan kesan represif pemerintah terhadap jaminan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945.

Ia juga menegaskan bahwa jika presiden dengan mudahnya mengeluarkan Perppu, secara jelas dan nyata akan menimbulkan komplikasi hukum, ketidakpastian hukum. Ini, kata dia, merupakan kediktatoran konstitusional sehingga sangat bertentangan dengan hakikat yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

“Misalnya membubarkan organisasi advokat, Perppu membubarkan Ormas, Perppu pembredelan pers atau Perppu membubarkan Mahkamah Konstitusi karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Presiden. Sehingga terkesan negara selalu dalam keadaan genting,” ujarnya.

BACA JUGA  Hakim Tunggal Anggap Penahanan dan Penersangkaan HRS Sah

“Maka ini dapat dikategorikan sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan,” sambungnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa bukan hanya HTI saja yang bisa dibubarkan pemerintah. Bahkan, MUI pun bisa dibubarkan karena fatwanya dituduh meresahkan masyarakat.

“Bisa saja Ormas-ormas Islam lain bahkan MUI pun menjadi target pembubaran karena dalam hal ini adalah Ormas-ormas Islamlah yang vocal bersuara dalam aksi bela Islam. Bahkan MUI sering dituduh fatwa-fatwanya meresahkan masyarakat diantaranya terkait Ahok,” tuturnya.

Maka, ia menghimbau ulama, tokoh dan pimpinan ormas, aktivis Islam, umat Islam serta seluruh sarjana hukum muslim Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas.

“Dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam,” tandasnya.

 
Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Syafi’i Iskandar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat