... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ajiib, Ada Orang Sudah Mati Dimasukkan DPO

Foto: Koordinator Kuasa Hukum Empat Anggota FPI Klaten,, Sri Kalono, SH, Msi

KIBLAT.NET, Jakarta— Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM merilis puluhan WNI yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) terkait terorisme. Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, total sebanyak 234 orang DPO dari Polri yang datanya dimasukkan ke Ditjen Imigrasi.

Sehari menjelang pengumuman Dirjen Imigrasi tersebut, di jejaring media sosial beredar file PDF berjudul Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTT-OT). Daftar tersebut dirilis oleh Mabes Polri dengan nomor: DTTOT/P-3/1854/x/2016. File yang sama juga diunggah oleh situs resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (http://web.bappebti.go.id/dttot).

Dari daftar nama-nama tersebut, terdapat nama dua putra Ustadz Abu Bakar Baasyir, yaitu Abdul Rosyid Ridho dan Abdul Rahim. Terkait pencantuman kedua nama tersebut, Penasehat DPC Peradi Surakarta, Sri Kalono, SH, Msi menyebutnya sebagai keanehan.

“Keduanya tidak jelas perbuatan pidana yang didugakan. Apakah hanya karena anak Ustadz Abu Bakar Baasyir kemudian mereka dimasukkan dalam DTTOT?” kata pria yang akrab dipanggil Kalono itu saat ditemui Kiblat.net.

Kejanggalan lainnya, ada nama-nama yang sudah selesai menjalani masa hukuman penjara, namun tetap dimasukkan sebagai DTT-OT. Seperti Abdullah Anshori dan Thoriqudin. “Keduanya telah selesai menjalani hukuman pidana. Tetapi kenapa masih dimasukkan dalam DTT-OT?” tandas Kalono.

Ia mengilustrasikan, apakah pejabat yang sudah menjalani hukuman pidana korupsi setelah bebas akan terus dimasukkan sebagai terduga korupsi? “Kalau iya, lalu apa gunanya diadakan sebuah lembaga peradilan,” tandasnya.

BACA JUGA  Belanja Bahan Makanan Saat Pandemi Corona, Jangan Lupa Dibersihkan

Yang paling lucu, lanjut Kalono, adalah dimasukkannya nama Santoso, pemimpin MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang telah meninggal 18 Juli 2016 silam. Namun pada DTT-OT yang diterbitkan tiga bulan kemudian (21 Oktober 2016) masih saja nama Santoso dimasukkan.

“Ini aneh bin ajaib. Orang sudah meninggal dunia masih dinyatakan sebagai subyek hukum terduga teroris.” Dengan setengah berkelakar, Kalono menyentil, “Mungkin pak Kapolri termasuk orang yang meyakini Santoso mati syahid, dan percaya orang yang syahid tidaklah mati.”

Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan itulah kemudian Kalono mengirim surat kepada Panja Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Surat lima halaman itu diserahkan langsung kepada Ketua Panja, H. Raden Muhammad Syafii saat Diskusi RUU Anti Terorisme.

Diskusi diselenggarakan oleh Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) pada tanggal 7 Juli 2017 di Hotel Syariah Solo. Sekitar 40 peserta mengikuti acara yang digelar dari pagi hingga menjelang pelaksanaan shalat Jumat.

Reporter: Hamdan
Editor: Hunef Ibrahim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Irak

Mosul Jatuh, Pasukan Koalisi AS Tetap Bertahan di Iraq

Seorang jenderal senior AS mengaungkapkan bahwa tidak ada pengurangan pasukan AS dalam jumlah besar setelah Mosul berhasil diambil alih dari ISIS. Menurutnya, peperangan jauh dari kata selesai.

Rabu, 12/07/2017 09:04 0

Suriah

Serangan Mortir Mendadak Tewaskan Perwira Rusia

Departemen Pertahanan Rusia mengumumkan, Selasa (11/07), seorang perwiranya tewas dalam serangan mortir di pedesaan Hama barat. Serangan itu terjadi mendadak sehingga tak mungkin untuk menghindar.

Rabu, 12/07/2017 08:35 0

Afghanistan

Serba Serbi Operasi Taliban Dua Hari Terakhir

Sejumlah laporan dari ibukota Kunduz menyebutkan, pada hari Ahad (09/07) akhir pekan lalu Mujahidin Taliban telah menembak jatuh sebuah helikopter tempur AS di area Telawaki.

Rabu, 12/07/2017 08:00 0

Irak

Amnesty: Militer Irak dan Koalisi AS Lakukan Serangan Ilegal di Mosul

Amnesty Internasional menuntut pembentukan sebuah komisi independen untuk menyelidiki kejahatan terhadap warga sipil di Mosul, yang mungkin telah dilakukan oleh Organisasi Daulah Islamiyah (ISIS) atau bahkan pasukan Irak dan koalisi internasional pimpinan AS.

Selasa, 11/07/2017 16:47 0

Suriah

Militer Suriah dan Milisi Iran Serang Pasukan Oposisi di Gurun

Pejuang oposisi Suriah dukungan Barat mengatakan bahwa militer Suriah dan milisi yang didukung Iran meluncurkan serangan terhadap desa-desa Badui di tenggara negara itu pada Senin (10/07). Rezim mencoba memperketat kontrol di hamparan luas padang pasir Suriah.

Selasa, 11/07/2017 13:50 0

Arab Saudi

Pengadilan Tinggi Inggris Tolak Hentikan Ekspor Senjata ke Saudi

"Permintaan penggugat untuk judicial review ditolak," kata pernyataan Mahkamah Agung Inggris, seperti dilansir Reuters, Senin.

Selasa, 11/07/2017 12:53 0

Yaman

Wabah Kolera di Yaman Lampaui Perkiraan WHO

Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan, wabah Kolera di Yaman kini mencapai angka 300.000 kasus dan melebihi perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selasa, 11/07/2017 11:22 0

Afghanistan

Dewan Perdamaian Kembali Upayakan Negosiasi Damai dengan Taliban

Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan mengatakan pihaknya sedang mengejar kesepakatan damai dengan Taliban.

Selasa, 11/07/2017 10:45 0

Irak

PM Irak Resmi Umumkan Kontrol Penuh Mosul

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, Senin (10/07), resmi mengumumkan kemenangan di Mosul dari Organisasi Daulah Islamiyah (ISIS). Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan kekalahan terbesar ISIS dalam pertempuran yang telah berlangsung tiga tahun.

Selasa, 11/07/2017 10:15 0

Amerika

Gagal Ditutup di Era Obama, Guantanamo Akan Kembali Diaktifkan

Para pejabat teras di pemerintahan Trump, termasuk Jaksa Agung Jeff Sessions, mengatakan bahwa janji kampanye Presiden Donald Trump untuk mengisi kembali pusat penahanan di Teluk Guantanamo harus segera dimulai. Lebih jauh Sessions mengomentari kondisi kamp penahanan yang berada di luar wilayah hukum AS itu sebagai “tempat yang sangat baik” bagi para tahanan. Ia pun bersikukuh bahwa tidak ada alasan hukum untuk tidak (segera) mulai mengirim tahanan-tahanan baru ke Guantanamo.

Selasa, 11/07/2017 08:49 0

Close