... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Suap di Lembaga Negara Buah Demokrasi

Foto: Demokrasi (ilustrasi)

KIBLAT.NET – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sistem pengendalian internal (SPI) kementerian/lembaga yang dinilai masih lemah sehingga terdapat temuan-temuan yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan. Anggota BPK I, Agung Firman Sampurna mengatakan setidaknya ada 29 temuan signifikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2016 pada 15 entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I.

“Temuan signifikan yang disebabkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” ujar Agung saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKKL Tahun 2016 pada 15 entitas tersebut di Jakarta, Senin (29/05). Agung menyebutkan 29 temuan itu terdiri dari 11 temuan karena kelemahan sistem pengendalian internal dan 18 temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Ini adalah momentum untuk buka bukaan borok di dalam BPK. Lembaga auditor negara ini mengaudit kurang lebih Rp 3.000 triliun uang negara baik APBN maupun APBD,”. Operasi Tangkap Tangan KPK menemukan pejabat BPK sebagai penerima suap. Suap sudah lama diendus dilakukan oleh BPK untuk memberikan status/opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (REPUBLIKA.CO.ID, Senin/29 Mei 2017).

Inilah bukti kelemahan akuntabilitas lembaga negara dalam sistem demokrasi, sistem yang menghasilkan aturan main berbasis kompromi. Sehingga praktik suap-menyuap menjadi bagian yang tak terbantahkan dalam sistem demokrasi. Untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan yang dimiliki.

Bandingkan dengan sistem Islam. Dalam menetapkan tata administrasi yang tidak hanya mengandalkan mekanisme, tapi berbasis ketaqwaan individu. Dimana sejatinya kekuasaan yang dimiliki adalah ladang untuk meraih ridho Allah swt. Sehingga setiap individu memiliki kontrol dalam bertindak diluar batas tata aturan negara yang bersistem Islam kafah. Maka, keculasan dan kecurangan seperti kasus suap dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) untuk meraih kedudukan dan kekuasaan dalam sistem Islam dapat ditekan sampai batas minimum.

Administrasi negara atau sebutan dalam Islam Al-Idarah adalah untuk memudahkan urusan. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan dalam rangka mengurusi maslah administrasi ini dilandasi oleh suatu kaidah: “Sederhana dalam Peraturan, Cepat dalam Pelayanan, Profesional dalam Penanganan“. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kepentingan. Sebab, orang yang berkepentingan umumnya menginginkan pelayanan yang cepat dan memuaskan.

Agar kebaikan dan kesempurnaan itu terwujud dalam menunaikan suatu urusan, maka harus terpenuhi tiga hal berikut dalam penanganannya.

Pertama: kesederhanaan dalam aturan, karena kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan. Sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.
Kedua: kecepatan dalam pelayanan, karena hal itu dapat mempermudah urusan orang yang berkepentingan. Ketiga: pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan professional. Dengan begitu semuanya dijalankan dengan baik dan sempurna seperti yang diinginkan (Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah , hlm. 133).

 

Sedangkan anggaran negara yang merupakan tanggungjawab lembaga negara. APBN dalam Islam disebut dengan istilah Baitul Mal. Mekanisme penyusunan APBN Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan APBN konvensional. Beberapa perbedaan paradigma tersebut adalah:

  1. APBN Islam tidak dibuat setiap tahun.
  2. APBN Islam tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat.
  3. Dalam APBN Islam, sumber pendapatan dan pos pengeluarannya telah ditetapkan oleh syariah.
  4. Dalam APBN Islam, Khalifah selaku kepala negara bisa menyusun sendiri APBN tersebut melalui hak tabanni yang melekat pada dirinya.
  5. Alokasi dana masing-masing sumber pendapatan dan pos pengeluaran dalam APBN Islam diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Khalifah.

Sumber-sumber penerimaan dalam APBN Islam sangat berbeda dengan APBN konvesional. Sebab, sumber penerimaan APBN Islam sama sekali tidak mengandalkan sektor pajak dan utang, sebagaimana APBN konvensional. Sumber penerimaan negara untuk APBN Islam ada tiga:

  • Dari sektor kepemilikan individu. Misal: sedekah, hibah, zakat dsb. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain.
  • Dari sektor kepemilikan umum. Misal: pertambangan, minyak bumi, gas, kehutanan dsb.
  • Dari sektor kepemilikan negara. Misal: jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, ‘usyur dsb. [Dwi Condro Triono, Ph.D ].

Sedangkan untuk fakta di Indonesia, sumber terbesar pemasukan negara adalah dari sektor kepemilikan umum. Yakni pertambangan, gas, minyak bumi, kelautan, kehutanan, dan lain sebagainya. Di dalam Islam, tugas negara hanya mengelola saja. Sedangkan hasilnya diserahkan kepada rakyat, sebagai pemilik asalnya. Dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari’ah. Dengan demikian Syariah Islam melarang kepemilikan umum dikusai oleh individu, sekelompok orang, swasta atau asing.

Dengan demikian, sistem Islam akan membentuk sistem pemerintahan dan ekonomi yang mandiri. Lepas dari dikte serta campur tangan badan internasional yang menyengsarakan.
Maka kesejahteraanpun merata keseluruh warga negara, dengan serta ketaqwaan individu. Akan meminimalisir tindakan suap-menyuap baik antar warga negara maupun aparatur negara.

Hanya dalam sistem Islam. Kebaikan demi kebaikan akan dirasakan sebagai bentuk Rahmatan lil Alamiin. Dari penguasa alam raya, Allah swt.

Walllahu a’lam bishoab.

 
Penulis: Rita Handayani (Pemerhati Sosial Kemasyarakatan)

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

Tidak Sesuai Fakta, AS Perkecil Angka Korban Sipil Dalam Laporan Berkala

Hal itu mencerminkan realita bahwa tingkat kematian warga sipil mengalami lonjakan tajam.

Senin, 05/06/2017 10:40 0

Philipina

Loh, ISIS Klaim Bertanggungjawab Atas Serangan Manila?

Menurut pejabat pemerintah di Filipina, serangan di sebuah kasino di Resorts World Manila (RWM) adalah perampokan yang tidak tuntas, dengan lebih 30 orang meninggal. Dalam hal ini, kelompok ISIS berkata lain. Kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi itu mengatakan pejuangnya lah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Ahad, 04/06/2017 21:00 0

Amerika

Wajah Demokrasi di AS: Pendemo Trump Dituntut 70 hingga 80 Tahun Penjara

Hampir enam bulan setelah Donald Trump dilantik, lebih dari 200 pendemo yang berkumpul di Washington untuk memprotes pengangkatannya menghadapi tuduhan kejahatan dengan tuntutan hukuman 70 hingga 80 tahun penjara.

Ahad, 04/06/2017 20:00 0

Yaman

Bentrok dengan Pasukan Pemerintah, 19 Pemberontak Syiah Hutsi Tewas

Bentrokan antara militer Yaman dan pemberontak Hutsi terjadi dalam perebutan istana kepresidenan di Taiz

Ahad, 04/06/2017 16:46 0

Indonesia

IHH Berikan Ribuan Paket Makanan untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Pengungsi Rohingya di Bangladesh terdampak badai tropis Topan Mora

Ahad, 04/06/2017 15:16 0

Indonesia

Komisi III DPR: Penggunaan Istilah Persekusi Terlalu Berlebihan

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kepolisian harus bersikap profesional dalam menyikapi kasus persekusi. Dalam kasus ini, ia menilai polisi seharusnya mengacu pada KUHP, bukan opini sebagian orang.

Ahad, 04/06/2017 12:59 0

Inggris

Serangan Terulang di Pusat Kota London, 9 Tewas Termasuk Penyerang

Sebuah mobil van menabrak para pejalan kaki di Jembatan London pada Sabtu (03/05) malam. Kemudian, mobil itu menuju Pasar Borough hingga seorang keluar dari dalamnya dan melakukan penusukan.

Ahad, 04/06/2017 10:54 0

Pakistan

Pejuang Kashmir Ambush Konvoi Militer India, 2 Tentara Tewas

Dua tentara tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka ketika pejuang Kashmir menyerang sebuah konvoi militer India di Jammu dan Kashmir pada hari Sabtu.

Ahad, 04/06/2017 10:12 0

Indonesia

Ahoker yang Fitnah Dokter Chilafat Akhirnya Dipolisikan

Pengacara Dokter Chilafat, Rangga Lukita Destana mengatakan pihaknya telah melaporkan akun facebook Nancy Chynthia Weber ke Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya, pelaporan tesebut didasari penghinaan Nancy kepada Dokter Chilafat dengan sebutan dokter rasis.

Ahad, 04/06/2017 09:56 0

Info Event

Solidaritas Muslim Salurkan Donasi Bantu Operasi Anak Dai Pesisir

Organisasi kemanusiaan Solidaritas Muslim menyampaikan bantuan kepada Suwandi, dai pesisir yang anaknya mengalami cacat sejak...

Sabtu, 03/06/2017 18:46 0