... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

UU Jaminan Produk Halal Digugat, IHW: Aturan Sertifikasi Halal Sudah Tepat

Foto: Sertifikasi halal (ilustrasi)

KIBLAT.NET, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Senin (29/05).

Agenda sidang perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 tersebut adalah mendengar keterangan Indonesia Halal Watch (IHW) selaku Pihak Terkait. Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah menyatakan kekhawatiran pemohon uji materiil tentang ancaman produk halal tidak beralasan. Ia menyebut pemohon salah menangkap maksud UU JPH.

“Undang-undang ini sifatnya mandatory sertifikasi halal, bukan mandatory halal,” ujarnya pada kiblat.net, Selasa (30/05).

Maksud mandatory sertifikasi halal, jelasnya adalah semua makanan dan minuman wajib disertifikasi. Jika suatu produk tak mengandung bahan haram, maka mesti diberi label halal. Adapun produk mengandung bahan haram, seperti babi atau alkohol, tak wajib mengajukan sertifikasi halal sesuai Pasal 26 ayat (1) UU JPH. Dengan kata lain, produk haram tetap bisa beredar dan tak dilarang di Indonesia.

“Kekhawatiran Pemohon hakikatnya sudah dibahas oleh DPR selama sembilan tahun, yaitu ketika UU JPH masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU),” ujar Ikhsan.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan sertifikasi halal bukanlah upaya islamisasi. Sertifikasi halal justru merupakan barrier perlindungan untuk pengusaha dan produsen nasional Indonesia. “Ini sebagai upaya melindungi dari serangan barang jasa dari luar negeri yang membanjiri Indonesia. Sebab, Indonesia adalah pasar yang besar yakni seperempat jumlah populasi dunia,” tegasnya.

BACA JUGA  IHW: Makanan Tak Berlabel Halal Rugikan Masyarakat

Sebelumnya, Paustinus Siburian yang berprofesi sebagai advokat menilai UU JPH tidak memberikan pembatasan-pembatasan mengenai halal tidaknya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi. Pemohon yang mengajukan uji materiil Diktum huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) UU JPH merasa tidak tepat jika pembentuk undang-undang menyusun undang-undang tersebut untuk masyarakat. Sebab, Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan jaminan produk halal.

Seharusnya, kata dia, undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasarannya, yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Selanjutnya, ia menjelaskan ketentuan yang diujikan menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, red). Pengertian yang demikian, menurutnya, akan berdampak suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal karena tidak beredar dan diperdagangkan. Selain itu, menurutnya, dapat juga ditafsirkan pemesanan secara online untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal.

Selain itu, kewajiban sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU JPH, menurutnya, akan menyebabkan kenaikan biaya yang tidak perlu dan membebankan konsumen. Dengan demikian, dalam petitum-nya, Pemohon meminta ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

BACA JUGA  Temukan Pizza Babi Dilabeli Halal, Pria Ini Gugat Little Caesars Rp1,3 Triliun

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Militer dan Oposisi Adu Cepat Amankan Wilayah Gurun Suriah

Rezim Suriah beberapa hari terakhir meraih kemajuan di wilayah gurun Suriah, menyusul penarikan diri pasukan Daulah Islamiyah (ISIS). Rezim mengontrol penuh jalan Damaskus-Tadmur, Jabal Nusrani dan Al-Abad, Desa Al-Bashirah dan Al-Baridah. Akibatnya, faksi-faksi oposisi Suriah yang berada di Qalamun Timur terisolasi total dan terkepung.

Selasa, 30/05/2017 13:30 0

Fikih

Puasa Tapi Gak Shalat?

Namun di tengah kegembiraan tersebut, ada semacam fenomena yang cukup menyedihkan, yaitu adanya sebagian kaum muslimin yang rajin melaksanakan puasa tapi meremehkan urusan shalat. Memperhatikan urusan puasa tapi sering meninggalkan kewajiban shalat.

Selasa, 30/05/2017 13:30 0

Palestina

Di Negara Ini, Orang Tak Puasa Terang-terangan Dipenjara

"Peraturan ini akan diterapkan di seluruh kota di Tepi Barat," kata Wakil Ketua Kejaksaan Ramallah, Alaa At-Tamimi, dalam pernyataannya kepada kantor berita Turki, Anadolu Agency.

Selasa, 30/05/2017 13:00 0

Opini

Islamophobia Gaya Baru

KIBLAT.NET, Jakarta – Beberapa hari lalu, pelaksana petugas harian Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat...

Selasa, 30/05/2017 11:04 0

Tazkiyah

Subhanallah, Semua yang Diucapkan Khalifah Ini Nyata Terjadi

“Demi Allah, aku telah menyaksikan apa yang diucapkan Al-Mu’tadhid benar-benar terjadi persis seperti yang diucapkannya,” cetus Shafi.

Selasa, 30/05/2017 10:30 0

Inggris

Paul Pogba Sambut Ramadhan dengan Umrah ke Tanah Suci

KIBLAT.NET, Manchester – Pemain sepak bola terkenal Paul Pogba menyambut bulan suci Ramadhan dengan menjalankan ibadah...

Selasa, 30/05/2017 09:29 0

Irak

Bom Sabuk di Irak Tewaskan 4 Orang

Sedikitnya, empat orang tewas dalam sebuah serangan bom sabuk di Irak timur. Serangan terjadi di dekat pos pemeriksaan keamanan di Baquba, Irak.

Selasa, 30/05/2017 09:00 0

Afrika

Tampung Pengungsi Juba, Sudan Raih Penghargaan dari PBB

PBB melaporkan bahwa sampai saat ini Sudan telah menampung sekitar 500 ribu pengungsi dari Juba, Sudan Selatan

Selasa, 30/05/2017 08:28 0

Irak

Koalisi Milisi Syiah Irak Capai Pintu Perbatasan dengan Suriah

Aliansi milisi Syiah Irak, Al-Hasd Al-Syakbi, tiba di perbatasan Suriah setelah meraih kemajuan pesat dalam pertempurannya dengan pasukan Daulah Islamiyah (ISIS) di Kota Talafar, Mosul.

Selasa, 30/05/2017 05:57 0

Amerika

Pasca Seruan Al-Qaidah, AS Berniat Larang Laptop untuk Penerbangan Internasional

Berbicara di program akhir pekan Fox News, Kelly mengatakan ada banyak ancaman terhadap penerbangan. "Teroris 'terobsesi' dengan 'menjatuhkan pesawat terbang dalam penerbangan, terutama sebuah kapal induk AS jika penuh dengan orang-orang AS," katanya pada Ahad (28/05).

Senin, 29/05/2017 22:30 0