... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Ada Bom Lagi, Ada Revisi UU Terorisme Lagi

Foto: Presiden Jokowi dan Wapres JK tinjau lokasi bom Kampung Melayu. Source: Bisnis Indonesia

KIBLAT.NET – Luka para korban ledakan bom di Kampung Melayu belum lagi pulih, Presiden Jokowi dengan cekatan langsung membuat pernyataan di media. “Revisi undang-undang terorisme harus segera dirampungkan,” kata dia. Sememangnya, revisi UU Terorisme telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2017. Itu artinya, pada tahun 2017 ini UU terorisme yang telah diperbaharui harus segera terbit.

Kendati demikian, pernyataan Presiden Jokowi terkait revisi UU Terorisme bukan yang pertama kalinya. Pada awal Januari 2016 lalu, mantan Walikota Solo ini juga menegaskan bahwa ada perubahan ideologi secara cepat sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan dengan cepat terkait perlunya perubahan regulasi.[1] Kala itu, pernyataan Jokowi erat dengan kejadian Bom Sarinah pada 14 Januari 2016.

Di sinilah menariknya. Terlihat jelas ada benang merah antara usulan revisi UU Terorisme yang telah getol diwacanakan pemerintah sejak sewindu lalu dengan rentetan peristiwa bom di Tanah Air. Setidaknya, bersamaan dengan tiga peristiwa ledakan terakhir di Indonesia, seketika itu pula usulan revisi digalakkan. Lebih jauh lagi, peristiwa bom di tanah air selalu berdekatan momentumnya dengan peristiwa teror mancanegara.

Misalnya Bom Istanbul pada  12 Januari 2016, berselang dua hari kemudian terjadi Bom Sarinah 14 Januari 2016. Lalu, Bom Istanbul pada 10 Desember 2016 disusul dengan Bom Panci Istana pada 10 Desember 2016. Yang terakhir, Bom Manchester pada 22 Mei 2017 diikuti dengan peristiwa Bom Kampung Melayu pada 23 Mei 2017. Menarik bukan?

Lantas, apa saja yang akan terjadi jika UU Terorisme direvisi dan diperkuat? Di antaranya adalah pemberatan sanksi pidana, perluasan pidana, pidana tambahan, dan penambahan kewenangan pada pemerintah. Edannya lagi, pada regulasi yang baru ini ada satu pasal yang disebut banyak orang sebagai pasal Guantanamo. Pasal itu mengatur, kalau penegak hukum, polisi, penyidik, dan penuntut menduga seseorang terlibat dalam terorisme, maka orang itu bisa ditempatkan di suatu tempat tertentu dalam waktu 6 bulan.[2]

BACA JUGA  Hentikan Kekejaman Israel, MUI Pusat: Boikot Semua Produk Yahudi

Banyak kalangan mengecam sejumlah pasal dalam revisi UU terorisme ini. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, UU tersebut jangan sampai digunakan sebagai alat politik, serta alat kekuasaan untuk menangkap seseorang. Ia mengatakan, UU tersebut harus diawasi, sebab rawan mengadopsi Undang-undang Keamanan ‎Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA).[3]

Jika pemerintah mau jujur berkaca, kebijakan penanganan terorisme di Indonesia memiliki jejak yang paling kelam dan berlumuran darah warga sipil. Sejak Detasemen Khusus Anti Terorisme/Densus 88 didirikan, lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah pelanggaran hukum dan HAM yang kerap dilakukan oleh kesatuan ini.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa: [1] penggunaan kekuatan berlebih (Excessive Use of Force) yang mengakibatkan terbunuhnya para tertuduh, kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, [2] penembakan salah sasaran, [3] penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, [4] penangkapan dan penahanan paksa, serta salah tangkap.

Petugas keamanan berjaga di lokasi ledakan bom Kampung Melayu.

Hingga awal tahun 2016, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan ada 1.025 orang yang ditangkap terkait kasus terorisme. Sebanyak 215 orang masih berada di dalam tahanan yang tersebar di 13 propinsi, 598 di antaranya sudah bebas. 94 di antaranya menjadi korban salah tangkap/kurang cukup bukti dan 3 orang dieksekusi mati melalui pengadilan. Sayangnya, BNPT kurang jujur dan tak berani menjelaskan berapa banyak korban pengadilan jalanan Densus 88.

Berdasarkan pemantauan dan investigasi Kiblat.net, sekurang-kurangnya ada 111 orang tertuduh teroris yang menjadi korban extrajudicial killing. Selain itu, ada 1 korban orang hilang yang dilaporkan diculik Densus 88 dan hingga 12 tahun lamanya belum kembali ke keluarga. Semua pelanggaran ini terjadi bahkan sebelum adanya campur tangan militer dan intelejen negara sebagaimana keinginan pemerintah dalam revisi UU Terorisme yang baru.

Data di atas menambah satu lagi pertanyaan kita kepada pemerintah: Apakah regulasi yang lebih ketat akan meminimalisir tindakan teror atau malah menambah panjang daftar deretan dosa negara pada rakyatnya? Serangan teror terhadap konser Ariana Grande di Manchester pada akhir Mei 2017 ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa serangan teror masih bisa terjadi pada negara yang memiliki perangkat intelejen secanggih Inggris.

BACA JUGA  Boikot Qatar; Peran Migas Indonesia hingga Isu Syiah

Di Inggris, seorang pelajar remaja yang bersimpati terhadap perlawanan bangsa Palestina terhadap Israel saja bisa dicurigai (di-suspect) sebagai calon potensial teroris masa depan. Sehingga ia patut diawasi dan dibatasi. Kurang tegas apa regulasi Inggris terhadap kelompok terduga militan/ekstremis dibanding Indonesia, toh nyatanya Inggris masih kebobolan?

Meski begitu, bukan berarti tidak ada solusi komprehensif bagi terorisme. Jika memang kelompok teror itu ada dan muncul secara alamiah serta tidak difabrikasi oleh aparat keamanan sendiri, masih ada jawaban terbaik untuk menyelesaikan hal itu. Hendaknya pemerintah membangun tatanan pemerintah yang bersih dan adil.

Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) untuk meminimalisir terorisme, bukannya melulu regulasi yang dibuat.

Terorisme seperti penyakit kronis di arena sosial dan politik, sebagian besar disebabkan oleh tatanan internasional yang tidak adil. Kenyataannya, masalah internasional, termasuk terorisme, adalah cerminan politik dalam negeri. Akibatnya, solusinya terletak pada tata kelola internal yang lebih baik.[4]

Ketika pemerintah menganut norma dan standar hukum yang ideal, mempromosikan pemerintahan yang baik, menegakkan supremasi hukum dan menghilangkan korupsi, hal itu akan menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat sipil madani dan mengurangi daya tarik ekstremisme melalui jalan kekerasan. Kebijakan dan inisiatif yang didasarkan pada hak asasi manusia sangat penting.

Pemerintah juga harus membatalkan undang-undang diskriminatif dan menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua dan memperkuat rasa keadilan masyarakat yang efektif dan akuntabel. Seyogyanya, negara juga harus terus mempromosikan kenikmatan memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya kepada semua kelompok masyarakat secara merata. Pertanyaannya adalah: Mampukah Indonesia?

 

Ditulis oleh: Fajar Shadiq, wartawan Kiblatnet, gemar menggeluti isu terorisme

____________

 

[1] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme

[2] http://politik.news.viva.co.id/news/read/778637-tujuh-poin-rencana-revisi-uu-terorisme

[3] http://wartakota.tribunnews.com/2017/05/27/jokowi-desak-revisi-uu-terorisme-dirampungkan-fadli-zon-bukan-seperti-membuat-kerajinan-tangan

[4] http://www.bjreview.com.cn/print/txt/2006-12/22/content_51729.htm

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Ramadhan Tiba, MUI: Tingkatkan Iman, Ilmu dan Amal Shaleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau kepada kaum Muslimin agar menjadikan bulan Ramadhan ajang meningkatkan keimanan, ilmu dan amal shaleh.

Sabtu, 27/05/2017 14:57 0

Indonesia

Hari Kedua Ramadhan Besok Matahari Tepat Di Atas Ka’bah, Yuk Luruskan Arah Kiblat!

Matahari akan melintas tepat di atas Ka’bah pada pukul 16.18 WIB atau 17.18 WITA

Sabtu, 27/05/2017 14:08 0

Indonesia

Penegak Hukum Diminta Usut Otak Dibalik Tindakan Represif Terhadap Mahasiswa

Sembilan organisasi mahasiswa bergabung mengeceam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa KAMMI

Sabtu, 27/05/2017 13:37 0

Indonesia

Selama Ramadhan Masjid Istiqlal Siapkan Ribuan Porsi untuk Buka Puasa

Pada hari Jumat sampai Ahad kurang lebih ada 4.000 sampai 5.000 porsi

Sabtu, 27/05/2017 12:41 0

Tazkiyah

Firasat Abu Hanifah yang Menjadi Kenyataan

‘Sesungguhnya ilmu dapat mengangkat derajat seseorang dan memberi manfaat di dunia serta akhirat.’ ‘Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Abu Hanifah karena ia telah melihat dengan mata hatinya tidak seperti ketika ia melihat dengan mata kepalanya.’

Sabtu, 27/05/2017 12:00 0

Indonesia

Sambut Bulan Suci, Istiqlal Gelar Ramadhan Fair 2017

Istiqlal Ramadhan Fair 2017 akan berlangsung selama satu bulan

Sabtu, 27/05/2017 11:13 0

Indonesia

Protes Tindakan Represif Polisi Terhadap Demo Mahasiswa Jakarta, KAMMI Poso Gelar Demo

KAMMI Poso desak Kapolda Metro Jaya dicopot

Sabtu, 27/05/2017 10:42 0

Suriah

Sambut Ramadhan, Faksi-faksi Oposisi Suriah Keluarkan Remisi

Faksi pertama yang mengeluarkan remisi Ramadhan Ahrar Al-Syam. Bagi tahanan yang sudah menjalani masa hukuman setengah dibebaskan. Namun remisi ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang mengancam keamanan revolusi Suriah.

Jum'at, 26/05/2017 23:30 0

Suriah

Lagi, Jet Koalisi AS Tewaskan 100 Sipil Suriah

Sedikitnya seratus warga sipil, di antaranya 33 anak kecil, tewas pada Jumat pagi (26/05) akibat serangan udara jet tempur koalisi pimpinan AS di kota Al-Mayadin, Suriah timur.

Jum'at, 26/05/2017 23:00 0

Suriah

Rezim Suriah Kriminalkan Wartawan yang Ungkap Kejahatan Milisi Syiah

Rezim Suriah mengeluarkan undang-undang baru untuk membungkam wartawan pendukung pemerintah. UU tersebut mengkriminalkan jurnalis yang mengkritik praktik milisi yang bertempur membantu rezim Assad.

Jum'at, 26/05/2017 22:35 0