... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Presiden Baru Perancis Takkan Akui Palestina sebagai Negara

Foto: Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

KIBLAT.NET, Paris – Presiden Perancis, Emmanuel Macron yang baru terpilih menegaskan dirinya tidak akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara karena akan menghambat hubungan baik antara Israel dan Perancis.

Sebelum menang dalam pemilihan umum, Macron mengatakan bahwa dia mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Pernyataan tersebut kemudian bertolak belakang dengan pernyataan selanjutnya, yang menyatakan Palestina akan menyebabkan ketidakstabilan dan pihaknya tidak akan mengambil risiko hubungan Perancis dengan Israel untuk melayani agenda Palestina.

“Pengakuan unilateral Palestina, saat ini, akan merusak stabilitas,” katanya dalam sebuah demonstrasi politik, seperti dikutip Middle East Monitor, Sabtu (20/05).

Presiden liberal baru Perancis lebih suka menjaga hubungan baik dengan Israel daripada mengakui “Palestina” sebagai negara.

Sebagaimana diketahui, hasil penghitungan suara dalam pemilu Perancis bulan Mei lalu, memperlihatkan Macron mendapatkan 65,9 persen. Sedangkan Le Pen hanya mendapat 34,1 persen. Atas kemenangannya ini, Macron, 39 tahun dinobatkan sebagai presiden termuda dalam sejarah Perancis.

 

Reporter: Ibas Fuadi
Sumber: Middle East Monitor


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Teror Novel Baswedan

Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada presiden Jokowi dan Komnas HAM

Senin, 22/05/2017 11:55 0

Indonesia

Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Dinilai Banyak Keganjilan

Selain ganjil, penanganan teror terhadap Novel terkesan lamban. Padahal Densus 88 Polisi "hebat" dalam menangani kasus terorisme

Senin, 22/05/2017 10:59 0

Indonesia

Pemuda Muhammadiyah: Kasus Ranu Bentuk Kriminalisasi Wartawan

Sekretaris Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap jurnalis adalah kemunduran di era reformasi. Menurutnya, demokrasi saat ini digunakan untuk membungkam suara kritis.

Senin, 22/05/2017 10:45 0

Indonesia

JITU Gelar Diskusi Publik Angkat Kasus Kriminalisasi Jurnalis Ranu Muda

Hadir pada kesempatan itu, Dewan Syuro JITU Mahladi Murni, Pengacara Publik LBH Pers Gading Yonggar, Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Advokat Senior Munarman, dan Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya.

Senin, 22/05/2017 10:38 0

Indonesia

Disebut Sejajar dengan ISIS dan Al-Qaidah, Hamas Kecam Trump

Dalam hal ini, pemimpin Hamas Mushir al-Masri menilai pernyataan Trump tentang Hamas ini merupakan bentuk dukungannya atas kejahatan yang dilancarkan oleh Israel terhadap warga Palestina.

Senin, 22/05/2017 10:19 0

Indonesia

JITU: Ranu Melakukan Aktivitas Liputan di Social Kitchen

Anggota Dewan Syuro Jurnalis Islam Bersatu (JITU), Mahladi menegaskan bahwa saat di Sosial Kitchen Solo, Ranu Muda menjalankan tugas jurnalistik. Ia menegaskan bahwa Ranu bukan anggota LUIS.

Senin, 22/05/2017 09:45 0

Indonesia

Komisi I DPR: Ancaman dalam Kerja Jurnalistik Bungkam Suara Kritis Wartawan

Anggota Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi menegaskan bahwa seorang jurnalis kerap dihadapkan dengan penegak hukum saat melakukan peliputan di wilayah strategis. Misalnya di pertambangan dan tempat maksiat. Menurutnya, tugas jurnalistik seharusnya tidak dihadapkan dengan penegak hukum. Ia mengatakan hal itu akan membungkam suara kritis dari wartawan.

Senin, 22/05/2017 09:10 0

Opini

Analisis Yuridis Kasus Firza Husein

Proses hukum terhadap Firza Husein (FH) menuai polemik di masyarakat. Polemik tersebut berujung adanya dugaan terjadinya “kriminalisasi” terhadap Imam Besar Islam Indonesia, yang mulia Dr. (Cand) Habib Rizeq Shihab, Lc, MA (HRS). Anggapan yang berkembang di masyarakat tentu tidaklah tanpa dasar, melainkan adanya berbagai keganjilan dalam proses pengungkapan dan pemeriksaan yang berujung ditetapkannya FH sebagai tersangka tindak pidana pornografi. Lebih lanjut keganjilan yang muncul itu dikaitkan dengan HRS.

Senin, 22/05/2017 08:51 0

Indonesia

Referendum Minahasa Merdeka Tamparan untuk Jokowi

Komandan Kokam PP Pemuda Muhammadiyah, Mashuri Masyhuda menilai bahwa gerakan ini bentuk pelecehan terhadap Presiden Jokowi.

Ahad, 21/05/2017 23:00 0

Indonesia

Berdasarkan Hisab, Persis Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Tanggal 27 Mei

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Ramadhan 1438 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 27 Mei 2017.

Ahad, 21/05/2017 22:29 0

Close