... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Pencabutan Status Kewarganegaraan bagi Teroris, Adilkah?

Foto: Pasport.

KIBLAT.NET – Sebagian orang barangkali menganggapnya cukup adil, namun ada juga pandangan yang melihat bahwa pencabutan status kewarganegaraan sama sekali tidak adil. Sejumlah ahli hukum mengatakan bahwa pencabutan status kewarganegaraan bagi teroris warga AS justru akan semakin mempertegas tren pasca 11/9 terkait perlakuan yang berbeda (baca: tidak adil) terhadap para terduga dan terdakwa teroris dengan para pelanggar hukum lainnya.

Direktur Pusat Keamanan Nasional di Sekolah Hukum Fordham, New York, yaitu Karen Greenberg mengatakan tindakan mencabut status kewarganegaraan seseorang termasuk kategori memberi hukuman tambahan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku dimana para teroris itu dinyatakan bersalah.

Diskusi dan perbincangan mengenai isu-isu yang dianggap “extra-ordinary” ini nampaknya akan semakin menambah kegaduhan di bidang hukum. Karena pada dasarnya, perlakuan yang berkeadilan terhadap sesama warga negara, baik itu teroris atau bukan, sangat penting bagi setiap negara yang mengaku sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Negara-negara Ini Pernah Melakukannya, Tapi… 

Dalam hal ini, sebagian besar kasus yang melibatkan para terduga teroris di Australia, Kanada, dan Inggris terlihat seolah-oleh bisa dibenarkan. Perlu diketahui; pertama, bahwa status kewarganegaraan terutama apabila telah melekat pada diri seseorang dan sah itu bukan sekedar hak yang biasa, tetapi kewarganegaraan adalah hak istimewa. Kedua, mayoritas kasus-kasus di atas melibatkan status kewarganegaraan ganda yang tidak berakibat seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali apabila tindakan pencabutan tersebut dilakukan. Mereka juga memiliki hubungan signifikan dengan sebuah negara tertentu lainnya, sehingga barangkali pelarangan mereka memasuki Australia, Kanada, atau Inggris “bisa dipahami”.

BACA JUGA  Gerakan Sahwah di Arab Saudi: Dulu Dirangkul, Kini Dimusuhi

Efeknya, Kasus Rumit di Jerman

Meski demikian, rencana Jerman mendeportasi 2 orang non-warga negara yang terlahir di tanah Jerman ke Aljazair dan Nigeria menimbulkan masalah pelik karena dua alasan; pertama, kedua orang tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus apapun; kedua, keterkaitan utama mereka dengan Aljazair dan Nigeria adalah jalur orang tua dan mereka belum pernah sama sekali tinggal di kedua negara itu. Sehingga, rencana/tindakan ini sulit dilakukan.

Barangkali semua akan menjadi jelas setelah masa pemilu. Meskipun seandainya partai Angela Merkel menang suara pada pemilu 26 Maret nanti di negara bagian Saarland, Kanselir Jerman tersebut masih belum bisa tenang menghadapi rencana pemungutan suara di tingkat federal pada bulan September mendatang. Partai Alternatif for Jerman yang anti-Muslim dan anti-Imigran sudah memperoleh 6,2 % suara di Saarland sehingga memastikan perolehan 12 kursi di DPR. Hanya perlu 4 kursi lagi bagi mereka untuk menguasai Jerman secara keseluruhan.

Reporter: Yasin Muslim
Sumber: Orient-News

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Komnas HAM: Tuduhan Makar Ancam Kebebasan Berpendapat

Tuduhan makar terhadap sejumlah orang jelang Aksi 313 lalu dikhawatirkan akan terkesan memberi ancaman kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terlebih jika dalam penangkapan terduga makar, tanpa disertai surat penangkapan.

Kamis, 06/04/2017 13:44 0

Indonesia

Sudah Sepekan Ditahan, Keluarga Belum Bisa Temui Al-Khaththath

"Sampai saat ini belum bertemu dengan Al Khaththath, karena memang untuk kunjungan dipersulit, dan hanya bisa kuasa hukum dan pengacaranya saja yang menemuinya" ungkap Aziz pada saat dihubungi Kiblat.net, Kamis (6/4).

Kamis, 06/04/2017 12:45 0

Analisis

Siyono Dihabisi, Perang atau Hukum?

Di negeri ini pun sudah mulai nampak gejalanya, dalam kasus Siyono misalnya. Sudah satu tahun sejak jasadnya terbujur kaku karena perbuatan aparat yang “mempertahankan diri”,

Kamis, 06/04/2017 12:35 0

Indonesia

Polri Masih Selidiki Sebab Perwira Pemburu Santoso Bunuh Diri

Informasi yang berhasil dihimpun Kiblat.net menyebutkan, Perwira Brimob tersebut diketahui bernama Ipda Zasmi Diaz, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2015. Korban diduga tewas akibat bunuh diri dengan senjata api

Kamis, 06/04/2017 12:15 0

Suriah

Tak Hanya Pernafasan, Bom Kimia di Khan Sheikhoun Juga Serang Saraf

WHO menjelaskan bahwa paparan serangan gas kimia di Khan Sheikhoun ini menyebabkan para korban mengalami gangguan pernapasan akut yang berujung dengan kematian.

Kamis, 06/04/2017 11:45 0

Indonesia

Pemuda Muhammdiyah: Ahok Jadikan Al-Maidah 51 Bahan Ledekan

Barang bukti video Ahok ingin membuat wifi bernama “Surat Al Maidah 51” dengan password “kafir” memperkuat bukti penodaan agama yang dilakukannya. Pedri juga mengatakan, Ahok mengatakan hal itu untuk lelucon.

Kamis, 06/04/2017 11:12 0

Suriah

Rusia Benarkan Jet Suriah di Balik Serangan di Khan Sheikhoun, Idlib

“Pesawat militer Suriah menyerang kawasan gudang senjata di pinggiran timur kota Khan Sheikhoun di provinsi Idlib,” kata pernyataan Dephan Rusia melalui akun resmi Facebook, seperti dinukil CNN Arabic, Rabu.

Kamis, 06/04/2017 10:40 0

Indonesia

Hacker Lulusan SMP Ini Bobol Situs Tiket Online Hingga Polri

Hacker SH meretas sedikitnya 4.600 setelah belajar secara otodidak

Kamis, 06/04/2017 10:14 0

Indonesia

Muhammadiyah Sudah Tentukan Awal Ramadhan 2017, Ini Tanggalnya

Awal Ramadhan 1438 H, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu menetapkan jatuh pada Sabtu 27 Mei 2017. Nasir menjelaskan bahwa hilal ketika Matahari terbenam hari itu sudah terlihat.

Kamis, 06/04/2017 09:37 0

Indonesia

Pengacara Ahok Tuduh Semua Pelapor Bertujuan Politik

"Saksi pelapor itu sebagian dari FPI, atau orang yang punya afiliasi dari FPI. Semua itu bagi kita satu jaringan. Walaupun dia ada di Palu, dia ada di Padangsidempuan tapi berkaitan satu sama lain, ini politik semua. Karena kepentingan pilkada di DKI. Jadi bagai kita ini semua jelas. Ini akan kita ajukan di pledoi," kata Humphrey di Gedung Kementrian Pertanian, Jakarta pada Selasa (04/04).

Kamis, 06/04/2017 09:26 0

Close