... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Bertemu Kuasa Hukum Tertuduh Makar, Ketua Komnas HAM: Saya Siap Ditahan sebagai Jaminan

Foto: Pertemuan Komnas HAM dan kuasa hukum tertuduh makar 313.

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Ahmad Michdan yang juga menjadi kuasa hukum dari Sekretaris Jenderal Forum Ummat Islam (FUI), Muhammad Al-Khaththath, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian saat menangkap pimpinan Aksi 313 ini.

“Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menduga adanya pelanggaran HAM, terbukti dengan datangnya aparat kepolisian malam-malam dengan pakaian bebas dan tidak menunjukkan surat penangkapan. Bisa jadi itu kan preman, jadi kami laporkan kepada Komnas HAM terkait penerapan hukum yang dilakukan ini,” ungkapnya di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (04/04).

Ahmad menyebut bahwa dalam penangkapan Al-Khaththath ada kesan diskriminatif dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Ia mempertanyakan apakah diskriminasi penangkapan termasuk dalam pelanggaran HAM.

“Misalnya dalam tuduhan-tuduhan pasca aksi 212, yang ada tiga ustadz selaku penyelenggara 212 yang kemudian berakhir diperiksa oleh kepolisian, bahkan sampai yang menampung dananya juga dikenai pemeriksaan. Di sisi lain, gubernur terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama belum juga ditangkap dan ditahan,” ungkapnya.

Selain itu, ia pun mengadukan perihal sulitnya koordinasi dan kesempatan bertemu dengan kliennya di Mako Brimob Kelapa Dua. Bahkan ia menyebut bahwa para petugas jaga sampai bertengkar secara internal mengenai ihwal penahanan Al-Khaththath.

“Saya sampai di Mako jam 09.30 hari Jum’at tsnggal 31 Maret, namun hingga pukul 11.00 baru bisa bertemu, itu pun setelah ngotot kepada petugas jaga dan juga anggota Densus di sana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahmad juga mengadukan perihal surat penangguhan penahanan yang sudah disodorkan kuasa hukum kepada penyidik namun tidak ditanggapi dan dikabulkan.

“Saya datang ke Mako sekalian bawa surat untuk tidak dilakukan penahanan, karena memang tadinya saya pikir ustadz nggak bakal ditahan. Namun ternyata setelah 1×24 jam dilakukan penangkapan, ustadz tidak juga dibebaskan, barulah disodorkan surat perintah penahanan yang lagi-lagi ditolak oleh ustadz Al-Khaththath,” jelasnya.

Terakhir, Ahmad Mihdan meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Al-Khaththath dan keempat mahasiswa lainnya.

“Kami mohon kepada Komnas HAM untuk membuat surat rekomendasi perintah Penangguhan penahanan kepada 5 tahanan tersebut, karena yang bersangkutan adalah figur publik,” katanya.

Dalam hal ini, Ketua dari Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan akan membuat surat tersebut bahkan langsung memberikannya pada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bukan kepada Kapolda Metro Jaya.

“Kalau begitu saya juga siap ditahan untuk jadi jaminannya,” kata Hafid singkat.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

... shares
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Jelang Dipulangkan, Perwira Brimob Anggota Satgas Tinombala Tembak Kepalanya Sendiri

Jenazah Ipda Zasmi Diaz anggota Satgas Tinombala saat ditemukan rekan-rekanya di SPN Pabuan Panimba, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (3/4) kemarin.

Selasa, 04/04/2017 13:56 0

Indonesia

Video Singgung Al-Maidah Diputar di Persidangan, Ahok Tak Bantah

Sidang penistaan agama Islam dengan terdakwa Ahok kembali digelar. Dalam sidang ketujuhbelas ini, hakim memeriksa bukti-bukti Ahok menyinggung Al-Maidah ayat 51.

Selasa, 04/04/2017 13:45 0

Indonesia

Tolak Tuduhan Makar, Parmusi: Aksi 313 Sudah Diketahui Presiden

Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, menolak keras tuduhan Aksi 313 terkait dengan tudingan rencana makar. Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi karena aksi ini sudah diberitahukan kepada presiden pada tanggal 7 dan 22 maret 2017 lalu.

Selasa, 04/04/2017 12:10 0

Tazkiyah

Awas!!! Daging Ulama itu Beracun

Imam An-Nawawi menukil dari Ibnu Asakir, yang mengatakan, “Ketahuilah bahwa daging ulama itu beracun. Kebiasaan Allah dalam membuka aurat orang yang memakannya sudahlah maklum. Barang siapa yang lisannya berani menggunjing atau mencela ulama’, Allah pasti akan menimpakan padanya (bala’) berupa kematian hati.”

Selasa, 04/04/2017 11:30 0

Indonesia

HNW: Pasal Makar Bisa Lahirkan Hukum Rimba

"Bahayanya, orang bisa ditangkap dan dihukum seumur hidup, tanpa ada pembuktian yang jelas, jika berhubungan dengan pasal karet, nggak ada tolak ukurnya, penangkapan itu berdasarkan kepada kepentingan politik, dan pesanan politik, ataupun like dislike, dekat dengan pemerintah atau tidak, jadi sesuai dengan maunya pemerintah. Ini bukan hukum, tapi hukum rimba," ungkapnya di DPR RI, Senin (3/4).

Selasa, 04/04/2017 11:00 0

Indonesia

Tak Dipenuhi, Janji Kapolda dan Menkopolhukam Bebaskan Al Khaththath Ditagih

Kapolda dan Menkopolhukam bebaskan Al Khaththath jika massa aksi 313 bisa bubar pada pukul 17.00

Selasa, 04/04/2017 07:55 0

Indonesia

IMM: Tuduhan Makar Membunuh Daya Kritis Mahasiswa

Tuduhan makar yang disangkakan terhadap mahasiswa sangat disesalkan.

Selasa, 04/04/2017 07:03 0

Indonesia

Hindari Provokator, Pendukung Al-Khaththath Diminta Bertindak Sesuai Hukum

Kuasa Hukum Al Khaththath, Ahmad Michdan miminta simpatisan kliennya agar menghindari segala tindakan yang mungkin bisa disusupi provokator.

Selasa, 04/04/2017 06:13 0

Indonesia

Masyarakat Minangkabau Kecewa Tito Karnavian Diberi Gelar Kehormatan Adat

Postingan Gubernur Irwan Prayitno tentang pemberian gelar adat kepada Kapolri Tito Karnavian dipenuhi komentar kecewa masyarakat Minangkabau

Selasa, 04/04/2017 05:33 1

Indonesia

Aktifis Kritis Ditangkap, HNW Ingatkan Polisi Tak Jadi Alat Kekuasaan

"Baiknya polisi kembali berbasis pada hukum dan keadilan, jangan malah menjadi alat kekuasaan apalagi sekadar pemilihan daerah,"

Selasa, 04/04/2017 01:03 0