... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Soal Pemberhentian Ahok, DPR: Keputusannya di Presiden

Foto: FUI bertemu dengan perwakilan DPR RI, Senin (20/02).

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan seharusnya Ahok diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernut DKI Jakarta berdasar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 83. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum terjadi.

“Kami sudah menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait hal ini (pemberhentian Ahok), terhitung sejak 13 Februari lalu, dan sudah langsung saya surati Presiden, bahwa ada dugaan pelanggaran UU Pemda no 23 th 2014, tapi kekuasaan eksekutif itu ada di tangan Presiden. Kalau presidennya bukan yang sekarang, ini pasti tidak terjadi,” ujarnya ketika beraudiensi dengan Forum Umat Islam (FUI), Senin (20/02) lalu.

Fadli menjelaskan, bahwa fungsi DPR diantaranya adalah pengawasan, bukan pengambil keputusan. Hak yang melekat dalam DPR adalah hak bertanya, hak angket, hak interplasi, dan hak menyampaikan pendapat. Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan adalah wewenang presiden.

“Dalam kasus Ahok ini, kami anggota DPR dari 4 fraksi sudah mengajukan hak angket dan ditandatangani oleh 93 anggota dari keempat fraksi tersebut. Sedangkan dalam DPR ada 10 fraksi, dan Hak angket terkait Ahok ini juga harus melalui persetujuan Paripurna DPR,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada para delegasi umat Islam juga menyampaikan urgensi dari UU Pemda no 23 th 2014 tersebut kepada 6 fraksi lainnya di DPR.

BACA JUGA  HNW: Cabut RUU HIP dari Prolegnas, Agar Negara Fokus Urus Covid-19

“Kalau partai mayoritas di DPR ini mendukung hak angket ini, maka lebih mudah. Jadi hak angket sudah diusulkan oleh sejumlah anggota DPR, dan tentu akan dilaksanakan pembacaan dan penyikapannya pada waktu yang ditentukan,” terangnya.

Ia kembali mengatakan bahwa DPR hanya dapat mengingatkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, dari pimpinan DPR kepada Presiden.

“Banyak aspirasi bahwa ada dugaan melanggar UU Pemda no 23 th 2014, tapi kekuasaan eksekutif ada di tangan presiden. Kalau presidennya bukan yang sekarang, ini pasti tidak terjadi. Jadi tentu kita punya keterbatasan di DPR, kami hanya dapat mendorong (hak angket.red) dan mengawasi semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Iran

Iran Siap Jual Minyak 100.000 Barel per Hari ke Rusia

Pemerintah Iran menyatakan bahwa pihaknya akan menjual hingga 100.000 barel minyak ke Rusia per hari.

Rabu, 22/02/2017 12:22 0

Arab Saudi

Gabung Koalisi AS, Negara Teluk Siap Terjunkan Pasukan Darat ke Suriah

Pemerintah Arab Saudi melaporkan bahwa negara-negara Teluk telah menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan darat ke Suriah untuk melawan pasukan ISIS.

Rabu, 22/02/2017 11:50 0

Afghanistan

Al-Qaidah Rilis Pernyataan terkait Meninggalnya Dr. Umar Abdurrahman

Meninggalnya Dr. Umar Abdurrahman di penjara AS langsung direspon oleh organisasi jihad Al-Qaidah. Dalam pernyataan yang dipublish media As-Sahab, Al-Qaidah mengingatkan wasiat dari ideolog para jihadis di dunia tersebut.

Rabu, 22/02/2017 11:17 0

Opini

‘Emak-emak’ dalam Panggung Sejarah Indonesia

Dalam perjuangan bangsa ini, wanita tak pernah luput dalam sinergi memperjuangkan kemerdekaan negeri. Selama ratusan tahun penjajahan atas bangsa ini, kita mengenal banyak sosok wanita baja dalam panggung sejarah perjuangan Indonesia.

Rabu, 22/02/2017 10:44 0

Artikel

Amar Makruf Nahi Mungkar Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani

Abdul Qadir berpandangan bahwa amar makruf nahi munkar adalah asas terpenting untuk memelihara masyarakat dan mengatur kebaikan di dalamnya, meskipun masih banyak kerusakan-kerusakan yang tertinggal di sana.

Rabu, 22/02/2017 10:17 0

Irak

Beredar Video Milisi Peshmerga Irak Tembaki Pengungsi Etnis Arab

Pengguna media sosial beberapa saat lalu saling membagi video kekejaman etnis yang dilakukan milisi Kurdi Peshmerga terhadap pengungsi etnis Arab Irak. Jika video ini benar, menguatkan laporan sejumlah organisasi kemanusiaan bahwa milisi Peshmerga melakukan pembantaian etnis.

Rabu, 22/02/2017 09:40 0

Wilayah Lain

Pusat Kebudayaan Islam di Swedia Dibakar Orang Tak Dikenal

Penyerangan terhadap fasilitas warga minoritas muslim kembali terjadi di Eropa. Kali ini, sebuah Gedung Pusat Kebudayaan Islam di kota Gothenburg, Swedia barat, menjadi sasaran.

Rabu, 22/02/2017 08:02 0

News

Prof. Mudzakir: Salah Satu Ancaman Kebhinekaan Adalah Penghinaan Agama

Salah satu ancaman persatuan dan kesatuan Indonesia adalah penghinaan agama. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indoensia Yogyakarta, Prof. Mudzakir.

Rabu, 22/02/2017 06:37 0

Suriah

Laporan Aleppo: Oposisi Usir dan Tewaskan Puluhan Pasukan Assad di Mansoura

Tiga puluh pasukan Assad tewas dan puluhan lainnya mengalami luka parah di pedesaan Aleppo barat pada Senin (20/02). Pasukan oposisi mengatakan bahwa serangan udara Rusia dan tembakan meriam tidak menghalangi mereka untuk melakukan serangan.

Selasa, 21/02/2017 19:40 0

Irak

Menhan AS: Perang Melawan ISIS Akan Berlangsung Lama

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers selama kunjungan di ibukota Iraq, Baghdad selang satu hari setelah peluncuran operasi militer Iraq yang bertujuan untuk mendapatkan kembali bagian barat Mosul dari kontrol ISIS.

Selasa, 21/02/2017 18:41 0

Close