... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Rencana Aksi PBB dan Sertifikasi Khotib

Foto: Ban Ki Moon dalama konferensi Pencegahan Ekstrimesme Kekerasan (PVE).

KIBLAT.NET – Sebagaimana yang saya singgung datam tulisan sebelumnya, pada tahun 2014 PBB telah mengeluarkan tiga buah resolusi. Kesemuanya itu ironisnya gagal menghadirkan solusi bagi konflik Suriah. Maka pada tahun 2016 PBB membuat sebuah manuver yang bernama Plan of Action to Prevent Violent Extremism.

Meskipun wacana tersebut terlihat baru, namun sebenarnya masih bersandar pada sebuah paradigma yang bisa dibilang usang. PBB tetap keukeuh menutup mata terhadap kejahatan rezim, dan masih saja mengabaikan campur tangan para pemegang hak veto dalam konflik tersebut.

PBB memilih untuk menuding satu aktor dari sekian aktor konflik untuk dijadikan kambing hitam atas semua kekacauan yang terjadi di Suriah. Aktor tersebut merupakan pihak-pihak yang mereka anggap ekstrim, yang mereka beri nama Islamic Radical Groups atau kelompok-kelompok Islam radikal.

Di belahan bumi manapun, kelompok Islam yang dianggap radikal oleh PBB selalu dicap sebagai ancaman terbesar bagi tatanan dunia yang telah terhegemoni oleh nilai-nilai barat. Sekjen PBB Ban Ki Moon menyebutnya sebagai scourge of our times atau momok di era kita.

Dan untuk menumpasnya segala upaya deradikalisasi pun dilakukan, mulai dari penggunaan hard power seperti penahanan, penyiksaan, serta pembunuhan ataupun penggunaan soft power yang biasanya berupa pendekatan ekonomi yang persuasif yang bertujuan mengubah orang-orang yang berpikiran radikal untuk “insyaf” dan menjadi tidak radikal.

Namun setelah sekian tahun upaya-upaya tersebut dianggap gagal. Di Afghanistan, Iraq, dan Suriah misalnya, meskipun para komandan kelompok-kelompok Islam radikal itu terbunuh ataupun ditahan, namun tetap saja kelompok-kelompok tersebut eksis bahkan makin sengit perlawanannya.

Maka dengan dalih untuk mengakhiri konflik di Suriah serta negara-negara lain yang mengalami konflik serupa, dan juga dengan dalih untuk mencegah agar konflik serupa tidak terjadi di negara-negara lain yang dianggap tempat bercokolnya kelompok Islam radikal. PBB pun mengubah metodenya dari deradikalisasi menjadi prevent violent extremism (PVE).

PVE adalah sebuah strategi pencegahan ekstrimisme dan kekerasan (violent) harus dilakukan sejak dini sejak munculnya gejala awal yang dianggap akan mengarah kepada keduanya. Khususnya dalam sebuah komunitas yang dianggap berpotensi melahirkan radikalisme. Upaya itu dilakukan tanpa harus menunggu seseorang dari komunitas tersebut melakukan tindak kekerasan.

Misalnya, ada seorang anak dalam sebuah kelas menyatakan ketidaksukaan terhadap perilaku LGBT, maka anak tersebut akan dipisahkan dari teman-temannya dan akan mendapatkan pengawasan khusus sampai “dianggap” aman untuk berbaur kembali dengan temannya.

Pada tanggal 15 Januari 2016, sebuah plan of action (rencana aksi) untuk PVE yang disusun sendiri oleh Ban Ki Moon dipresentasikan di hadapan Majelis Umum PBB. Dan pada tanggal 12 Februari 2016 diadakan majelis lanjutan untuk mengadopsi plan of action tersebut ke dalam sebuah resolusi.

Baca halaman selanjutnya: Tanggapan yang disampaikan...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pemerintah Dinilai Langgar Hukum, FUI Dukung Hak Angket ‘Ahok Gate’ di DPR

pimpinan ormas Islam, akan mengawal dengan sungguh-sungguh proses politik di DPR RI terkait dengan pelaksanaan hak angket yang populer disebut 'Ahok Gate'.

Rabu, 15/02/2017 14:26 0

Indonesia

Ini Bentuk Kecurangan Pilkada DKI Jakarta Menurut Forum Komunikasi Rakyat

Ia menyebut, bahwa contoh nyata adalah masuknya KTP Palsu yang menurutnya lebih dari 500 ribu. Ia menyebut, data itu ia peroleh dari bea cukai. Mendagri pun disebutnya sudah mengakui hal itu.

Rabu, 15/02/2017 14:05 1

Indonesia

Pemuda Muhammadiyah: Keterangan Saksi Ahli Perkuat Unsur Pidana Ahok

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menilai bahwa keterangan ahli dalam sidang Ahok semakin menguatkan unsur pidana penodaan agama Islam.

Rabu, 15/02/2017 13:00 0

Indonesia

Advokat: Bukti Tambahan Memperkuat Alasan Penahanan Ahok

Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (14/02), untuk menyerahkan bukti tambahan terkait penahanan Ahok.

Rabu, 15/02/2017 12:27 0

Indonesia

Ahok Berulangkali Nistakan Agama, Tim Advokasi GNPF-MUI Serahkan Bukti-bukti Tambahan

"Untuk berita ada 17 dan video yang disusulkan kurang lebih 4. Ada yang video berita ada yang video langsung Ahok berbicara, jadi dikutip perbincangan Ahok," kata anggota Tim Advokasi GNPF-MUI, Muhammad Kamil Pasha kepada wartawan pada Selasa (14/02).

Rabu, 15/02/2017 12:16 0

Indonesia

Ust. Adnin Armas: Saya Tak Paham Salah Saya Apa

Kriminalisasi tokoh GNPF mulai menyentuh Ust. Adnin Armas. Polisi menjadikan ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua ini sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang di yayasan yang dipimpinnya. Rekening yayasan itu sebelumnya dipinjam GNPF untuk mengumpulkan donasi bagi kegiatan Aksi Bela Islam.

Rabu, 15/02/2017 09:09 3

Rusia

Foto Aksi Mevlut Altintas Dapat Penghargaan, Rusia Meradang

Kedutaan Rusia di Ankara meradang melihat foto penembakan duta besar Rusia meraih ajang penghargaan "World Press Photo".

Rabu, 15/02/2017 08:15 0

Indonesia

Ditanya Soal Status Gubernur Ahok, Begini Jawaban MA

Hatta mengatakan jika permohonan fatwa untuk meredam gejolak politik maka sebaiknya Kemendagri harus mengambil sikap, karena menerbitkan fatwa bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah.

Rabu, 15/02/2017 07:39 0

Indonesia

Soal Pemberhentian Ahok, Haedar Nashir: MA Harus Segera Putuskan

"Agar kita ini semua ada dalam kepastian hukum dan tidak ribet dan gaduh seperti ini," pungkasnya.

Rabu, 15/02/2017 07:10 0

Suriah

Pertempuran Dara’a: Ahrar dan Jaisyul Islam Bekerja Sama dengan Tahrir Al-Syam

Oposisi Suriah mulai menyerang pasukan Rezim Bashar Assad di Dara'a sejak tanggal 12 Februari lalu. Dalam hal ini, faksi oposisi dari Ahrar Syam dan Jaisyul Islam dilaporkan saling berkoordinasi untuk melakukan serangan bersama Haiah Tahrir Al-Syam (HTS).

Rabu, 15/02/2017 06:45 0

Close