KIBLAT.NET, Jakarta – Penanganan sejumlah kasus yang muncul akhir-akhir ini menjadi perhatian Pemuda Muhammadiyah. Sikap tidak adil pemerintah dalam menanganinya mengundang kekhawatiran besar.
Pemuda Muhammadiyah mencatat sejumlah kasus yang luput dari penanganan serius pemerintah. Isu dugaan penyadapan terhadap mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan. Selain itu, terungkapnya ribuan kartu tanda penduduk (KTP) dari Kamboja palsu pun juga menjadi perhatian publik akhir-akhir.
Proses hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama juga dinilai lambat. Belum usai polemik seputar Ahok, muncul lagi persoalan jabatan gubernur yang disandang Ahok saat dia berstatus terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
“Kami punya kekhawatiran luar biasa terkait dengan sikap tidak adilnya pemerintah saat ini. Ini yang harus jadi koreksi,” kata Ketua PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Kiblat.net di Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Senin (13/02)
“Mulai dari proses hukum terhadap Ahok yang kami nilai lambat, kedua, status Ahok yang hari ini masih bisa menjadi gubernur, dan muncul ada dugaan ada penyadapan, tapi tidak dituntaskan secara hukum. Dan ada KTP palsu yang tidak diselesaikan secara baik,” terangnya.
Dahnil menilai, bahwa kegaduhan ini berpotensi mengganggu suasana kebatinan warga Indonesia. Karena, menurutnya, kejadian seperti ini banyak terjadi dan pihaknya menemukan banyak praktik-praktik ketidakadilan.
“Oleh sebab itu, kami sarankan kepada presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah ini. Berperilakulah yang adil terhadap penegakan hukum,” ungkapnya.
“Semua pihak yang dianggap dan dipastikan bersalah harus segera dihukum. Termasuk seperti potensi KTP palsu dari Kamboja, beberapa waktu lalu” pungkas Dahnil.
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.
