... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Kriminalisasi Para Saksi Perkara Penistaan Agama

Foto: Terpidana penodaan agama, Basuki Tjahaj Purnama alias Ahok

KIBLAT.NET – Hampir tidak pernah terjadi dalam persidangan di pengadilan, penasehat hukum terdakwa lebih fokus menggali latar belakang (personality), masa lalu, riwayat pekerjaan para saksi dari pada mengeksplorasi substansi pokok perkara guna menemukan kebenaran materil suatu tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan Hakim dalam posisi yang memiliki peranan penting dalam proses persidangan. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hukum atas suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diperiksa pada proses pembuktian yang pemidanaannya didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag), yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinanannya dalam menilai kebenaran dari suatu tindak pidana (Negatief Wettelijk Bewijstheory).

Bahwa, tercermin dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, peranan keterangan saksi dalam sistem pembuktian sangat dibutuhkan dalam memperoleh kebenaran materiil, sehingga memiliki peranan yang penting dibandingkan alat bukti lainnya yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan yang objektif dan adil.

Dengan menyebutkan “keterangan saksi” sebagai alat bukti pertama, dapat diduga bahwa para pembentuk undang-undang ini berpandangan bahwa alat bukti ini merupakan alat bukti yang paling kuat. Keterangan saksi yang diperlukan pada proses pembuktian, telah diuraikan pada pasal 1 angka 26 KUHAP dan pasal 1 angka 27 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pengertian saksi dan keterangan saksi yang telah diubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah menimbulkan suatu hak bagi setiap orang untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi, sepanjang keterangan yang diberikannya di persidangan tersebut relevan dengan perkara pidana yang sedang diproses.

Sahnya keterangan saksi apabila disampaikan dibawah sumpah atau janji baik dilakukan sebelum pemeriksaan (promisoris) maupun setelah pemeriksaan (assertoris). Hal ini mutlak dilakukan karena telah diatur dalam pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP. Selanjutnya, dalam menilai relevansi dan kebenaran keterangan yang disampaikan saksi adalah merupakan wewenang dari Majelis Hakim.

Relevansi yang dimaksud diatas adalah keterangan saksi di persidangan yang diperlukan untuk digali adalah dalam kaitan dengan pengetahuannya tentang perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, pembuktian yang dibutuhkan dari keterangan saksi-saksi adalah sepanjang pengetahuan saksi tentang penyampaian pidato Ahok yang diduga menistakan agama, apakah yang saksi lihat sendiri, saksi ketahui melalui pihak lain/alat komunikasi, serta alasan pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut. Maka, sangat tidak relevan apabila pertanyaan yang diajukan kepada saksi adalah seputar personal saksi yang tidak ada hubunganya dengan peristiwa pidana yang sedang dicari kebenaran materilnya.

Diakui oleh penasehat hukum terdakwa, bahwa ada upaya untuk menghancurkan kredibilitas saksi sehingga diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, seolah-olah para saksi tidak kredible dalam memberikan keterangannya. Hal ini sesungguhnya tidak berguna bagi proses pembuktian, jika hakim bersifat objektif maka hakim dapat menilai keterangan yang digali oleh penasehat hukum terdakwa sangat tidak relevan dengan materi perkara. Namun, pertanyaan yang menyerang personal saksi ini (attack to personal), menyebabkan terhambatnya kebebasan saksi dalam menyampaikan pengetahuannya, karena saksi telah diperlakukan tendensius dengan menyatakan hal yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya.

KUHAP sesungguhnya telah dengan tegas melarang mengajukan pertanyaan yang menjerat, pasal 166 KUHAP menyebutkan “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi”.

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 185 ayat 6 yang menekankan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif dan juga dilindungi dengan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf c dan e yang berbunyi: “Seorang Saksi dan Korban berhak: c. memberikan keterangan tanpa tekanan; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.”

Upaya penasehat hukum dalam menghancurkan kredibilitas saksi ini dikenal dengan witness as product of bullying and harassment, yaitu pertanyaan yang diajukan berulang-ulang, tidak relevan, dengan membenturkan opini seakan-akan saksi telah melakukan kebohongan/sesuatu yang tidak benar. Hal ini sangat berpengaruh pada pandangan sebagian masyarakat yang menganggap saksi tidak kredibel/berbohong, fokus pemberitaan jalannya persidangan menjadi berubah ke arah saksi sehingga pemeriksaan terhadap perkara tindak pidananya menjadi samar. Dikhawatirkan adanya tekanan bagi saksi-saksi yang akan memberikan keterangan karena pengaruh media massa dan pandangan masyarakat atas opini yang berasal dari pernyataan yang digiring sengaja oleh penasehat hukum untuk mengkriminalisasi para saksi.

Tuduhan terdakwa dan penasehat Hukumnya tentang saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan hak yang diluar kewenangannya. Menilai kebenaran dan relevansi keterangan saksi murni merupakan kewenangan majelis hakim. Apabila hakim merasa saksi memberikan keterangan yang tidak benar/bohong, maka dalam praktiknya hakim akan mengkonfrontir keterangan saksi yang diduga palsu tersebut dengan keterangan saksi lain apakah ada persesuaian atau tidak, hal ini didasarkan pada pasal 165 KUHAP.

Jika hakim yakin saksi tersebut menyampaikan keterangan palsu, akan memperingati saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar. Jika tetap diacuhkan maka sesuai pasal 174 KUHAP Hakim bisa memerintahkan Jaksa untuk menahan saksi, dan melakukan penuntutan terhadap saksi dengan dakwaan memberikan keterangan palsu yang sesuai pasal 242 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan tahun).

Namun, pada kasus ini tuduhan tentang keterangan palsu hanya disebutkan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Majelis Hakim tidak pernah menyatakan saksi memberikan keterangan palsu, bahkan tidak pernah adanya teguran dari Majelis Hakim terhadap saksi. Oleh karenanya, tuduhan penasehat hukum dan terdakwa tentang saksi memberikan keterangan palsu adalah tidak berdasar dan di luar kewenangan yang dimilikinya, dan hal tersebut juga merupakan upaya itikad buruk penasehat hukum untuk menghancurkan kredibilitas saksi.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa: saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Aturan inilah yang menjamin apabila saksi, korban, dan pelapor memberikan keterangan di persidangan, maka tidak dapat dituntut secara hukum. Dengan jaminan aturan ini, maka tidak ada dasar bagi pihak terdakwa untuk menekan para saksi dengan ancaman akan melaporkan saksi dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

Jika terdakwa/penasehat hukumnya tetap melaporkan saksi meskipun tidak ada perintah maupun pernyataan Majelis Hakim bahwa saksi memberikan keterangan palsu, maka terhadap si pelapor, saksi dapat melaporkan balik berdasarkan ketentuan pasal 317 KUHP tentang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pelaporan balik ini memungkinkan dilakukan karena laporan yang dilakukan pihak terdakwa adalah tidak berdasar, padahal pihak terdakwa mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar karena tidak pernah ada perintah atau pernyataan majelis hakim yang menyatakan saksi menyampaikan keterangan palsu. Namun, tetap mengajukan laporan tersebut, dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi.

Bahwa, segala upaya yang dilakukan terdakwa dan penasehat hukumnya yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara terdakwa, adalah bentuk kriminalisasi terhadap para saksi. Namun, dengan perlindungan yang diberikan perundang-undangan, maka para saksi tidak perlu khawatir dan terpengaruh dengan opini publik untuk tetap menyatakan segala kebenaran dan pengetahuannya tentang Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh terdakwa. Accuser les gens de faire le mal est un crime.. Victorioso Testigo!

Ditulis oleh: DR. M. Kapitra Ampera, SH.,MH, (Tim Advokasi GNPF MUI Pusat)

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Info Event

Mahasiswa Patani Gelar Pelatihan Manajemen Organisasi

KIBLAT.NET, Bandung – Perwakilan dari organisasi mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia dari berbagai organisasi...

Sabtu, 04/02/2017 17:53 0

Suriah

Koalisi AS Serang Oposisi Suriah di Idlib, 12 Orang Terbunuh

Serangan terbaru koalisi AS menargetkan oposisi Suriah di sejumlah wilayah Idlib, Suriah utara, Jum'at (03/02). Selain itu, koalisi AS juga menyerang Aleppo dan Daraa. Setidaknya 12 orang terbunuh dan 10 lainnya terluka.

Sabtu, 04/02/2017 17:25 0

Australia

Aturan Pelarangan Muslim Trump Picu Gelombang Protes di Australia

Trump menyebut kesepakatan AS dan Australia dalam hal penampungan pengungsi yang telah dibuat sebelumnya adalah sesuatu yang bodoh

Sabtu, 04/02/2017 16:51 0

Indonesia

Roy Suryo: Pihak Ahok Berkali-kali Lakukan Penyesatan untuk Tutupi Kasus

Pengacara Ahok memunculkan sejumlah isu, salah satunya tentang “Fitsa Hats” yang menyangkut saksi pelapor Novel Bamukmin

Sabtu, 04/02/2017 14:52 0

Indonesia

Ancaman Ahok ke KH Ma’ruf Amin Bahayakan Kebhinekaan

Kiai Ma’ruf merupakan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), wadah resmi sebagai representasi seluruh ormas dan elemen umt Islam

Sabtu, 04/02/2017 14:03 1

Indonesia

GP Ansor: Permintaan Maaf Ahok Tidak Tulus

"Kami para Santri NU dan Warga NU dari berbagai belahan Indonesia marah, kesal, dan kecewa dengan pernyataan Ahok dan tim dalam persidangan yang menuduh kiai kami yang kami tuakan. Kami marah"

Sabtu, 04/02/2017 13:17 0

Indonesia

Baliho Bela Ulama Akan Dicabut, FPI Sambangi Polres Poso

Ketua DPW FPI Poso, Sugianto Kaimudin pada Jum'at malam (03/02), mendatangi Polres Poso untuk mengkonfirmasi kabar pencabutan spanduk bela Al-Qur'an dan ulama yang telah dipasang di beberapa titik beberapa waktu lalu.

Sabtu, 04/02/2017 12:36 0

Yaman

Tentara AS Serang Warga Sipil, AQAP: Trump Picu Api Jihad di Yaman

Gerakan al-Qaidah Yaman, AQAP mengecam serangan Amerika Serikat baru-baru ini di Yaman yang menargetkan warga sipil.

Sabtu, 04/02/2017 12:00 0

Suriah

FSA Tangkal Serangan Pasukan Assad di Daraa

Tentara Pembebasan Suriah (FSA) berhasil menghadang serangan rezim Assad di Daraa selama sepuluh hari berturut-turut.

Sabtu, 04/02/2017 11:32 0

Yaman

Al-Qaidah Yaman Ambil Alih Pintu Masuk Timur Abyan

Seorang sumber lokal mengatakan pada Jum'at (03/02) bahwa perebutan ini dilakukan setelah pasukan militer yang didukung Arab Saudi menarik diri dari wilayah tersebut.

Sabtu, 04/02/2017 11:12 0

Close