... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Dianggap Rebut Lahan Masyarakat, Begini Tanggapan Dirut PT PKU

Foto: Perkebunan kelapa sawit

KIBLAT.NET, Jakarta – PT Perkebunan Kaltim Utama 1 (PT PKU) membantah telah merebut lahan warga tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Direktur Utama PT PKU 1, Suaidi Marasabessy mengklaim telah memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) bernomor 75/HGU/BPNRI/2009 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 8633,8 hektare pada 2009 dan berlaku hingga 2036. Izin itu kata dia, termasuk 1.300 hektare lahan milik warga yang tengah disengketakan.

“Kalau ada undangan tadi yang berbicara bahwa penggusuran ini dilakukan oleh PKU yang sekarang itu sebetulnya gak benar. Karena PKU yang sekarang, saya Dirut mengambil alih perusahaan ini tahun 2013, ketika pohon-pohon itu sudah berbuah dan sudah dipanen. Jadi kalau penggusuran itu dilaksanakan sejak 2005, itu dilakukan oleh perusahaan yang lama. Kami bersangketa di pengadilan, pengadilan memutuskan MA bahwa SK HGU PKU 1 sah secara hukum,” ujarnya kepada wartawan di Kantor WALHI Nasional, Jakarta, Senin (30/01).

Suaidi juga membenarkan kalau Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan merupakan salah satu pemilik perusahaan tersebut. Hanya saja, kata dia, bekas Menkopolhukam tersebut hanya memiliki 10 persen dari keseluruhan saham yang ada. Dia memastikan, PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) baru membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I pada 19 Juni 2013.

“Yang ada adalah serahkan pada proses hukum, sama seperti yang mereka katakan. Kalau mereka sudah tidak mau lagi melakukan negosiasi, sebaiknya kita ikuti dan lanjutkan. Biarkan hukum yang memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikan itu. Apakah masyarakat? Kami akan patuhi. Ataukah perusahaan karena legalitas sudah kami miliki? Ya, tentu masyarakat harus patuhi,” ucapnya.

BACA JUGA  Akhirnya, Fahri Hamzah Dirikan Partai Politik

Dia menambahkan, sejak menduduki posisi Direktur Utama sejak tahun 2013 lalu, setidaknya sudah 15 kali pertemuan dilakukan di antara kedua belah pihak. Negosiasi itu dilakukan untuk membahas pembagian hasil keuntungan perkebunan dengan warga.

Suaidi juga mengatakan, mayoritas warga dari tiga kecamatan itu menyetujui soal pembagian hasil 80 persen untuk perusahaan dan 20 persen untuk warga. Hanya saja dia tidak menjelaskan lebih rinci soal bagaimana dan apa saja terkait pembagian hasil tersebut.

“Penelusuran saya terhadap dokumen yang diberikan oleh perusahaan lama diwakili oleh Kepala Desa, ditentukan pada waktu itu ada besaran 70 dan 30 persen. Di dalam 30 ada hak masyarakat, ada hak perusahaan 70 persen lagi. Jadi kalau kita kalkulasi secara keseluruhan, hak masyarakat hanya 9 persen dari keseluruhan 100 persen. Sebagai pemilik baru saya mencoba melakukan komunikasi dengan pemilik untuk memberikan kepada masyarakat 20 persen dari tadinya kesepakatan dengan pemilik lama 9 persen. Sebagian besar masyarakat menerima itu,” tambahnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video Kajian

Syaikh Abdullah Azzam, Bapak Jihad Modern [Ust. Muhaimin Yahya]

KIBLAT.NET – Berbicara tentang jihad, pasti kita sudah tak asing lagi dengan nama Syekh Abdullah...

Senin, 30/01/2017 18:52 0

Amerika

Serangan Teror di Masjid Quebec Kanada, 6 Orang Tewas

Sedikitnya enam orang tewas dalam penembakan brutal di sebuah masjid di Kota Quebec. Orang-orang bersenjata menembaki sekitar 40 jamaah yang melaksanakan ibadah shalat Isya' di dalam Pusat Kebudayaan Islam Kota Quebec, hari Ahad pukul 8 waktu setempat (01:00 GMT).

Senin, 30/01/2017 15:09 0

Yaman

AQAP Konfirmasi Gugurnya Abdulraouf al-Dhahab di Al-Bayda

Gerakan Al-Qaidah di Yaman (AQAP) mengonfirmasi gugurnya Abdulraouf al-Dhahab bersama dengan beberapa pejuang lainnya di distrik Yakla, provinsi al-Bayda.

Senin, 30/01/2017 14:15 0

Amerika

Ini yang Harus Anda Ketahui Tentang Kebijakan Pelarangan Muslim di AS

Pada 27 Januari 2016, Presiden AS Donald Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani perintah ekskutif (executive order) tentang pelarangan Muslim. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait kebijakan pelarangan Muslim. Kiblatnet meringkas tulisan ini laman The Telegraph.

Senin, 30/01/2017 14:11 0

Amerika

Saat Ini, Amerika Posisikan Islam Seperti Katolik 100 Tahun Lalu

Sekitar satu abad lalu, jutaan orang Amerika khawatir anggota kelompok keagamaan ikut menumpuk senjata untuk sebuah agenda rahasia, yaitu rencana pengambilalihan negaranya.

Senin, 30/01/2017 13:40 0

Yaman

Putri Syaikh Anwar Al-Awlaki Terbunuh oleh Operasi Pasukan Khusus AS

Putri ideolog al-Qaidah Anwar al-Awlaki terbunuh oleh operasi pasukan khusus AS di kampungnya pada Ahad (29/01).

Senin, 30/01/2017 12:59 0

Konsultasi

Hukum Membaca Al-Quran dari Gadget Bagi Wanita Haid

Dari fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hukum antara mushaf dan Al-Quran yang ada di gadget. Perbedaan tersebut menghasilkan perbedaan hukum. Membaca mushaf harus dengan thoharoh, sementara membaca Al-Quran di gadget tidak harus disyaratkan thoharoh. Wallahu a’lam bissowab

Senin, 30/01/2017 12:07 2

Afrika

Al-Syabab Hukum Mati Tiga Agen Intelijen Lokal dan Asing

Sehari setelah melancarkan serangan mematikan ke sebuah hotel terkenal di ibukota Somalia Mogadishu, organisasi jihadis al-Syabaab mengumumkan, Ahad (29/01), bahwa Mahkamah Syariah mereka telah mengeksekusi tiga orang agen mata-mata musuh.

Senin, 30/01/2017 11:45 0

Wilayah Lain

Menlu Swiss Kritik Kebijakan Trump Soal Larangan Pergi ke Negara Muslim

Menlu Swiss menyatakan, perintah eksekutif Donald Trump terkait larangan perjalanan ke tujuh negara mayoritas Muslim merupakan bentuk diskriminatif yang melanggar hukum internasional.

Senin, 30/01/2017 11:33 0

Suriah

Sejumlah Petinggi Ahrar Melebur dengan Hai’ah Tahrir Al-Syam

Beberapa petinggi Gerakan Ahrar Al-Syam bergabung dengan persatuan kekuatan faksi pejuang Suriah Hai'at Tahrir Al-Syam (HTS), yang dideklarasikan pada 28 Januari lalu

Senin, 30/01/2017 10:41 0

Close