... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Fenomena Sidang Ahok: Kuasa Hukum Ahok Sibuk Permasalahkan Profil Saksi

Foto: Tersangka penista Al-Quran, Basukan Tjahaja Purnama alias Ahok saat sidang ke-3

KIBLAT.NET – Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan penistaan agama sebagai terdakwa pada tanggal 3 Januari 2016 yang lalu dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebanyak 4 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muchsin, dan Syamsu Hilal, S.Sos merupakan saksi pelapor atas tindak pidana tersebut.

Dari fakta pemeriksaan para saksi di persidangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan bagi penulis. Pertama, Pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa kepada para saksi tentang perlunya melakukan tabayyun (klarifikasi) sebelum melaporkan kepada pihak kepolisian.

Laporan sebagaimana yang dilakukan para saksi pelapor merupakan pemberitahuan yang disampaikan kepada seseorang kepada pihak yang berwenang tentang dugaan telah terjadi atau sedang terjadinya suatu tindak pidana. (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

Dalam hal ini, para pelapor yang telah mengetahui dan melihat serta mendengar rekaman video yang disampaikan oleh terdakwa AHOK melalui media elektronik berhak untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang (Penyelidik Kepolisian) tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penodaan agama.

Adapun rekaman yang tersebar baik di media televisi maupun media online, telah jelas menunjukkan bahwa seseorang yang menyampaikan pidato di kepulauan seribu yang diduga menistakan agama islam tersebut benar adalah Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal ini pun telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan telah disampaikannya permohonan maaf oleh terdakwa. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan Tabayyun sebelum dilaporkannya terdakwa ke pihak yang berwenang.

Adapun rekaman yang tersebar baik di media televisi maupun media online, telah jelas menunjukkan bahwa seseorang yang menyampaikan pidato di kepulauan seribu yang diduga menistakan agama islam tersebut benar adalah Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bahwa, tabayyun tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Namun, sebagai bentuk klarifikasi dugaan tindak pidana, digunakan asas presumption of innocent (praduga tak bersalah) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

BACA JUGA  Pernyataan Kepala BPIP Benar-benar Bermasalah

Dari azas ini, tabayyun bukanlah suatu kewajiban/tugas bagi saksi pelapor tapi merupakan tugas penyelidik/penyidik yang dilaksanakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengklarifikasi, meneliti, mengumpulkan bukti-bukti tentang apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana? (sebagaimana yang dilaporkan saksi pelapor), dan menemukan tersangka, hingga sampai pada diajukannya ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dinilai oleh Majelis Hakim. Kesimpulannya, setiap warga negara yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana dapat melaporkan kepada penyelidik atau penyidik, untuk ditelaah dan diproses secara hukum.

Kesimpulannya, setiap warga negara yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana dapat melaporkan kepada penyelidik atau penyidik, untuk ditelaah dan diproses secara hukum.

Kedua, Tim Penasehat Hukum beserta terdakwa, dalam persidangan tersebut sibuk dengan mempermasalahkan profil para saksi, bukan fokus pada pengetahuan saksi tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Substansi pemeriksaan saksi di persidangan adalah sebagai suatu pembuktian, apakah benar telah terjadi delik yang dilakukan oleh terdakwa sehingga ditemukannya suatu kebenaran materil yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Pertanyaan yang diajukan menjadi terlihat sentimentil karena Tim Penasehat Hukum dan Terdakwa malah menanyakan profil saksi sehingga tampak seolah-olah menyembunyikan kebenaran (suppresio veri) tindak pidananya dan mengatakan yang palsu (expressio falsi) dengan menganggap saksi-saksi memiliki kepentingan politik mendukung calon kepala daerah lain dan mengatakan saksi memendam kebencian pada diri terdakwa, sehingga keterangan yang digali penasehat hukum menjadi tidak bernilai karena bukan tentang pembuktian terhadap perbuatan pidana yang didakwakan pada terdakwa.

BACA JUGA  Pernyataan Kepala BPIP Benar-benar Bermasalah

Ketiga, pertanyaan tim penasehat hukum dan terdakwa yang berlanjut pada pendapatnya dan disampaikan kepada media, tentang keterangan saksi yang berupa fitnah karena kebencian pada terdakwa dan keterangan palsu, merupakan pernyataan yang melebihi kewenangan penasehat hukum. Dalam tahapan pembuktian, yang menilai benar tidaknya keterangan saksi maupun alat bukti lainnya merupakan kewenangan hakim. Karena majelis hakimlah yang menilai apakah pembuktian yang diajukan di depan persidangan dapat menjadi pertimbangan dalam menagambil keputusan. Sehingga tidak berwenang bagi terdakwa/penasehat hukumnya untuk menyatakan keterangan saksi sebagai keterangan palsu.

Bahwa, entry point dari suatu persidangan adalah tahap pembuktian, yaitu membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana, apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana?. Keterangan yang bukan mengenai pembuktian dakwaan tidaklah berguna bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Masyarakat harus dapat mempercayakan prosesnya pada peradilan, (Bientôt ou plus tard, la vérité sera certainement révélée), namun dengan tetap berhati-hati dalam menfilterisasi informasi-informasi yang beredar. Oleh karena cara berfikir ditentukan dari informasi yang didapatkan. Semoga tulisan ini bermanfaat. Wassalam.

 

Ditulis oleh: DR. M. Kapitra Amera, SH.,MH, Advokat Tim Advokasi GNPF-MUI Pusat

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Tim Advokasi GNPF MUI Sebut Kesalahan Penulisan dalam BAP Bukan Hal Substansial

"Typo (kesalahan penulisan, red) dari berita acara pemeriksaan (BAP) itu bukan hal yang substansial dan penting untuk dibahas, sehingga kesalahan penulisan semisal 'Pizza Hut' menjadi 'fitsa hats' pada BAP Habib Novel Khaidar Hasan itu adalah hal biasa," kata Aziz kepada Kiblat.net pada Kamis, (05/01).

Kamis, 05/01/2017 14:20 0

Indonesia

LPM BSI Sayangkan Pemblokiran terhadap Media Islam

Dalam hal ini, Lembaga Pers Mahasiswa Bina Sarana Informatika (LPM BSI) menyesalkan sikap Kominfo yang bertanggung jawab atas pemblokiran tersebut.

Kamis, 05/01/2017 14:15 0

Qatar

Qatar: Harus Ada Tekanan agar Rezim Assad Patuhi Gencatan Senjata

Opsi gencatan senjata di Suriah kembali memanas, kali ini pemerintah Qatar secara langsung merespon pelanggaran yang dilancarkan rezim Assad di tengah jeda.

Kamis, 05/01/2017 13:30 0

Indonesia

Wakil Rakyat Ini Pertanyakan Ketidakadilan Pemerintah dalam Pemblokiran Media

"Jangan misalnya lebih suka memblokir situs dengan konten agama tertentu tapi situs dengan konten agama lain yang juga dinilai bertentangan dengan UU ITE, bahkan lebih parah, malah tidak ditindak," ujarnya pada Rabu, (04/01) di Jakarta.

Kamis, 05/01/2017 13:11 0

Turki

Serangan Assad Berpotensi Gagalkan Perundingan Damai Suriah

Menteri Luar Negeri Turki menyatakan, pembicaraan damai Suriah yang dicanangkan dengan Rusia di Astana, Kazakhstan bisa "hancur" bila terus terjadi pelanggaran gencatan senjata.

Kamis, 05/01/2017 12:50 0

Indonesia

Komisi I DPR RI: Pemblokiran Situs Berkonten Islam Seharusnya Tak Terulang Lagi

"Segera buatlah Peraturan Pemerintah tentang pemblokiran yang mengatur kriteria dan parameter yang dilarang apa saja, siapa yang berhak melarang, bagaimana prosedurnya, siapa yang menindak dan seterusnya," tambah Doktor lulusan University of Salford, Inggris ini. Sukamta menambahkan bahwa masyarakat pengguna dunia maya kita arahkan agar menggunakan perangkat dunia maya dengan bijak dan arif.

Kamis, 05/01/2017 12:47 0

Tarbiyah Jihadiyah

Sebuah Rasa Penggerak Keimanan

Pemahaman telah terbalik dan timbangan telah berubah. Orang yang datang berjihad untuk membela dienullah, atau menentang penguasa thaghut, atau memerintah yang makruf dan melarang yang munkar serta menghadapi berbagai cobaan, dituduh kurang akal dan sentimental (peka perasaan). “Perasaan” (rasa peka) menjadi sesuatu yang tercela.

Kamis, 05/01/2017 11:24 0

Rohah

Subhanallah, Ikan-Ikan pun Melemparkan Butir Permata dari Lautan

“Berapa banyak orang yang kusut masai rambutnya, berdebu wajahnya, memakai dua kain yang lusuh serta tidak dihiraukan manusia, namun jika ia telah bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya.”

Kamis, 05/01/2017 10:04 0

Palestina

Krisis Dana, Media-media Iran di Palestina Ditutup

Pemerintah Iran menutup banyak kantor media di wilayah Palestina dan mem-PHK para karyawannya dengan alasan krisis keuangan. Komite Radio dan TV Iran menyatakan tak mampu lagi membiayai operasional kantor dan gaji karyawan

Kamis, 05/01/2017 09:20 0

Video Kajian

Aleppo Kota Akhir Zaman (Ust. Dr. Anung Al Hamat, Lc. M.Pd.I)

KIBLAT.NET – Aleppo kini sedang didera. Banyak yang diam, banyak yang memelintir beritanya namun banyak...

Kamis, 05/01/2017 08:49 0

Close