... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Lembaga HAM: Segera Tahan Basuki Agar Tak Lagi Ulangi Tindak Pidana

Foto: Video wawancara Ahok dengan ABC

KIBLAT.NET, Jakarta – Pernyataan Kapolri yang melarang aksi massa ‘Aksi Bela Islam III’ pada Jum’at, 2 Desember 2016 mendatang dan mencurigai adanya gerakan makar dinilai sebagai langkah mundur ke era Orde Baru (Orba).

Pernyataan ini disampaikan lembaga advokasi dan hak asasi manusia (HAM) SNH Advocacy Center menanggapi sikap kepolisian atas rencana aksi umat Islam ini.

“Penyampaian pendapat di muka umum dilindungi Undang-Undang,” ujar Harry Kurniawan, selaku Sekjen Eksekutif SNH Advocacy Center dalam pernyataan sikapnya yang dikirim Islamic News Agency (INA), asosiasi berita JITU, Senin (12/11/2016).

Menurut Harry, pernyataan larangan dari kepolisian jelas melanggar undang-undang. Ia menghawatirkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali ke zaman Orde Baru, di mana penguasa dan pemimpin negeri anti kritik dan memaksakan kehendak.

Menurut Harry, menyampaikan pendapat adalah hak warga yang dilindungi hukum. Menghalang-halangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk suatu kejahatan.

“Pelakunya (menghalang-halangi) dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” terang Harry.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi, oleh karenanya, patut menghormati hak-hak rakyat.

“Salah satunya adalah menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar advokat yang menekuni bidang human rights ini.

Saat ditanya mengenai orang-orang yang dilaporkan atas dasar dugaan penghinaan terhadap penguasa, Harry menilai, pemerintah sekarang mulai lebih represif dibanding dengan pemerintahan sebelumnya.

BACA JUGA  Covid-19 Mengintai Pengungsi Rohingya: Hak Kesehatan Harus Dipenuhi

Menurut Harry, adanya gelombang Aksi Super Damai yang rencannya akan dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2016 adalah bagian dari reaksi pemerintah yang dinilai kurang cepat melakukan antisipasi  terkait perkara penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakara (non aktif)  Basuki Tjahaja Purnama yang sudah berstatus tersangka namun masih menunjukan iktikad yang kurang baik sebagaimana dugaan telah melakukan fitnah dan berita bohong bahwa para demonstran di bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kasus ini membuat banyak pihak  melaporkan kembali dirinya ke Kepolisian.

“Sudah tepat kiranya apabila hari ini jadi diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka Basuki Tjahaja Purnama dan langsung dilakukan penahanan agar tidak terjadi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana sebagaimana KUHAP mengaturnya, “ tutup Harry.

Reporter: Kholis
Editor: Fajar Shadiq


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Asia

Seorang Pilot Rusia Tewas dalam Kecelakaan Pesawat

Seorang pilot Rusia tewas dan seorang wanita Kanada cedera ketika pesawat ultralight yang mereka naiki jatuh di Nepal barat pada Rabu (23/11).

Kamis, 24/11/2016 13:00 0

Opini

Derita Rohingya, Derita Kita Semua

Ironisnya pemerintah Myanmar terus membantah dan menyangkal bahwa telah terjadi genosida terhadap komunitas muslim Rohingya.

Kamis, 24/11/2016 12:33 0

Wilayah Lain

Bangladesh Akan Pulangkan Puluhan Warga Rohingya

Polisi Bangladesh mengumumkan, Rabu (23/11), akan memulangkan puluhan Muslim Rohingya ke Myanmar yang ditangkap saat melintasi perbatasan

Kamis, 24/11/2016 11:00 0

Palestina

Lebanon Ingin Isolasi Pengungsi Palestina dengan Pagar Beton, Hamas Mengecam

Gerakan perlawanan Palestina, Hamas mengecam rencana otoritas Lebanon untuk membangun dinding beton di sekitar kamp pengungsi Palestina di Lebanon selatan.

Kamis, 24/11/2016 10:30 0

Mesir

Al-Sisi: Tentara yang Diakui di Suriah Tentara Rezim Assad

Presiden Mesir Abdul Fatah Al-Sisi menegaskan bahwa tentara yang diakui di Suriah adalah militer rezim Assad.

Kamis, 24/11/2016 09:58 0

Irak

Milisi Syiah Culik Ratusan Warga Tal Afar di Mosul Barat

Milisi Syiah Al-Hasd Al-Syakbi, Rabu (23/11), terus menggempur kota Tal Afar di barat Mosul, untuk merebut kota yang dihuni mayoritas Sunni dari suku Trukmen itu dari kontrol ISIS.

Kamis, 24/11/2016 09:21 0

Afghanistan

Taliban Gelar Upacara Pembaretan 150 Mujahid Muda

Komisi Brigade Martir dan Kamp Militer Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menggelar upacara pembaretan 150 siswa militer untuk bergabung ke barisan pejuang Taliban

Kamis, 24/11/2016 08:44 0

Suriah

Lagi, Rezim Assad Bombardir Pemukiman Warga Sipil di Aleppo

Sedikitnya empat orang tewas dan 10 lainnya terluka dalam gelombang serangan baru yang dilancarkan rezim Assad di Aleppo.

Kamis, 24/11/2016 08:08 0

Malaysia

Solidaritas Rohingya, Malaysia Diminta Boikot Piala AFF di Myanmar

Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Sukan Khairy Jamaluddin mengatakan telah melobi tim sepak bola Malaysia untuk memboikot laga tandang dengan Myanmar dalam Piala AFF Suzuki di Yangon karena kekerasan yang dilakukan tuan rumah terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Rabu, 23/11/2016 16:23 0

Suriah

Militer Suriah Gunakan Gas Beracun di Aleppo Timur yang Terkepung

Sedikitnya 18 orang tewas dalam serangkaian serangan udara di Aleppo timur yang terkepung pada Selasa (22/11)

Rabu, 23/11/2016 16:00 0

Close