... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Perundingan Iran-Saudi Terkait Jamaah Haji Berakhir Buntu

KIBLAT.NET, Riyadh – Perundingan Saudi dan Iran berkenaan pemberangkatan jamaah haji kembali berakhir buntu. Perundingan kedua yang diadakan pada Jumat (27/05) kemarin, gagal setelah Iran memilih meninggalkan lokasi tanpa menghasilkan kesepakatan seperti dikutip SPA.

“Iran telah meminta hak untuk mengatur massa dan hak istimewa, hal ini bisa menimbulkan gangguan ibadah haji. Ini tidak dapat diterima,” ungkap Al-Juber dalam konferensi pers bersama Menlu Inggris Philib Hommand seperti dikutip dari BBC pada Ahad (29/05).

Arab Saudi menyalahkan Iran atas kebuntuan perundingan itu. Pasalnya, Saudi menilai Iran kurang serius dalam perundingan masalah ini. Bahkan, Iran dinilai mencoba mempolitisasi masalah haji ini.

Sebaliknya, Ali Jannati Menteri Kebudayaan Iran menyatakan bahwa Arab Saudi sengaja mencegah keberangkatan jamaah haji Iran tahun ini. Jannati dalam rilisnya menyayangkan hal itu.

“Setelah dua babak perundingan tanpa hasil, karena hambatan yang diberikan otoritas Saudi, sangat disayangkan jamaah Iran tidak bisa menunaikan ibadah haji (September mendatang),” terang Menteri Kebudayaan Iran Ali Jannati.

Bantahan tegas pun disampaikan oleh Menlu Saudi Adel Al-Juber seperti dikutip dari Al-Jazeera. Al-Juber menjelaskan  bahwa Iran menolak untuk penandatanganan memorandum kesepahaman haji, yang merupakan rutinitas kesepakatan tahunan menjelang musim haji. Hal itu dilakukan guna memperjelas tindakan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan jamaah haji, dari masing masing negara.

BACA JUGA  OKI: Tak Ada Perdamaian Kecuali Penjajahan Israel Berakhir

“Saudi tidak pernah menghalangi satu pun rutinitas berkenaan dengan kewajiban,” tegasnya.

Al-Juber menyebutkan bahwa hal itu terus dilakukan oleh 70 negara peserta haji. Namun untuk tahun ini Iran enggan menandatanganinya, karena mengangap Saudi tidak memenuhi tuntutan otoritas haji Iran.

“Saudi setiap tahunnya mengadakan penandatanganan memorandum kesepemahaman bersama 70 negara, untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji. Tetapi Iran enggan menadatangani memorandum tahun ini,” imbuh Al-Juber.

Iran Meminta Jamaahnya Gelar Ritual Syiah

Selain itu, Adel Al-Juber memaparkan bahwa Iran menuntut keistimewaan lebih dari biasanya, dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Misalnya mengizinkan ritual Syiah dalam pelaksanaan haji. Hal itu justru akan memicu kekacauan saat musim haji. Saudi dengan tegas menolak permintaan tersebut. Saudi juga memberi rambu-rambu agar setiap permintaan bersih dari kepentingan-kepentingan politik Iran.

Meski demikian, Saudi tetap memenuhi sejumlah permintaan lainnya, seperti penggunaan visa elektronik yang bisa dicetak Iran, walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik. Saudi juga menyetujui permintaan Iran agar memiliki perwakilan diplomatik di kedutaan Swiss, untuk menangani keadaan darurat yang terjadi pada jamaahnya.

“Riyadh sepakat akan mempermudah pemberangkatan jamaah haji asal Iran, meskipun hubungan diplomatik dan penerbangan antarkedua negara telah putus,” jelas Al-Juber.

Sebagaiman diketahui, Riyadh telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran, pasca aksi brutal massa syiah yang menyerbu ke Kedutaan Saudi di Teheran pada bulan Januari lalu, menyusul pelaksanaan hukuman mati ulama Syiah Nimr Baqir Nimr.

BACA JUGA  Terkena Stroke, Eks Presiden Tunisia Ben Ali Meninggal di Arab Saudi

Insiden itu memicu perselisihan kedua negara ke daerah lain, terutama dalam konflik di Suriah dan Yaman yang hingga kini belum berakhir, dan konflik lainnya di Timur Tengah.

Reporter :Syafi’i Iskandar
Editor: Hunef Ibrahim

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Soal Revisi UU Terorisme, Komnas HAM Khawatirkan Terjadinya Excessive Power

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas HAM mempertanyakan usulan penambahan masa penahanan dalam revisi undang-undang terorisme. Pasalnya,...

Selasa, 31/05/2016 07:31 0

Indonesia

Tolak Kemusyrikan dan PKI, Ribuan Umat Islam Purwakarta Kembali Gelar Parade Tauhid

KIBLAT.NET, Purwakarta – Umat Islam Purwakarta kembali menggelar Parade Tauhid pada Ahad (29/05) kemarin. Acara yang...

Senin, 30/05/2016 21:01 0

Analisis

Taktik AQAP di Yaman: Setia Dengan Misi, Fleksibel dengan Aksi

Baca artikel sebelumnya: Mukalla Diserang Koalisi, Bisnis AQAP Terus Beroperasi. Satu Tahun di Bawah Administrasi Al-Qaidah...

Senin, 30/05/2016 20:32 0

Analisis

Mukalla Diserang Koalisi, Bisnis AQAP Terus Beroperasi

KIBLAT.NET – Al-Qaidah barangkali telah terusir keluar dari Mukalla, wilayah yang sempat mereka kuasai dan...

Senin, 30/05/2016 19:15 0

Artikel

Ini Catatan Kritis untuk Pansus RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (Bag. 2)

Tulisan ini merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya KIBLAT.NET – Ada sejumlah catatan kritis terkait UU...

Senin, 30/05/2016 18:00 0

Info Event

Asyiikk.. Ada 3 Buku Gratis Bertema Ramadhan dari Infaq Dakwah Center

KIBLAT.NET – Ramadhan adalah bulan yang didambakan kaum Muslimin seantero jagat, disambut dengan meningkatkan amal...

Senin, 30/05/2016 17:43 0

Artikel

Ini Catatan Kritis untuk Pansus RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

KIBLAT.NET – Sejak dibentuk pada April 2016 lalu, Pansus Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme...

Senin, 30/05/2016 15:35 0

Indonesia

Pernyataan Pro-Rakyat Hanya Jadi Slogan Komunis untuk Merebut Kekuasaan

KIBLAT.NET, Jakarta – Komunis selalu mengatakan pro-rakyat dan mengusahakan kemakmuran. Slogan ini hanya sebagai tujuan...

Senin, 30/05/2016 14:54 0

Indonesia

Pengamat: Belum Ada Pasal yang Menindak Aparat pada Revisi UU Terorisme

KIBLAT.NET, Jakarta – Pasal-pasal yang ada pada UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana...

Senin, 30/05/2016 14:02 0

Indonesia

FPI Minta Pemkot Depok Tindak Tegas Tempat Karaoke Jelang Ramadhan

KIBLAT.NET, Depok – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) FPI Depok, KH Agus Rahmat meminta Pemerintah...

Senin, 30/05/2016 13:00 0

Close