... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Ini Catatan Kritis untuk Pansus RUU Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme (Bag. 2)

Foto: Diskusi REvisi UU Terorisme digelar oleh HTI di Jakarta pada Rabu, (23/03/2016).

Tulisan ini merupakan lanjutan dari halaman sebelumnya

KIBLAT.NET – Ada sejumlah catatan kritis terkait UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme yang dikemukakan para tokoh masyarakat. Selain banyak kekurangan pada segenap perangkat aturan dalam UU tersebut, praktek penerapannya di lapangan juga ditemukan banyak pelanggaran. Masalah ini semakin mencuat ketika lembaga pengawas HAM seperti Komnas HAM dan LSM lainnya mendapati praktek pemberantasan terorisme yang kebablasan. (Baca juga: Komnas HAM Beberkan Pelanggaran Densus 88 ke Komisi III DPR)

Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Dafri Agussalim, menilai ada sejumlah catatan kritis terkait RUU TPPT yang telah diajukan pemerintah, dalam hal ini Kemenkopolhukam, kepada DPR. Di antaranya sebagai berikut:

4. Patut pula untuk diketahui bahwa “kebenaran” (kebenaran politik – politically correct) suatu tindakan (kebijakan) selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Kebenaran tidak bersifat statis melainkan dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan sosial, budaya dan politik masyarakat. Tindakan atau kebijakan yang dilakukan hari ini bisa saja dianggap benar hari ini, minggu ini, bulan ini atau satu tahun, dua tahun atau beberapa tahun ke depan. Tetapi, seiring bejalannya waktu, politik dapat berubah (domestik maupun internasional), dan kadang-kadang perubahan tersebut bersifat dramatis dan drastis.

Akibatnya, kebijakan atau tindakan yang tadinya kita anggap benar secara politik bisa saja kemudian berubah dianggap salah dan melanggar norma-norma hukum universal. Ini artinya kebijakan atau tindakan yang kita lakukan hari ini bisa berakibat buruk bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Sebagai contoh dahulu tidak ada yang mempersoalkan kebijakan kita dalam menangani G30S PKI, penembakan misterius serta kebijakan represif lainnya. Tapi sekarang, setelah terjadi perubahan politik yang signifikan baik domestik maupun internasional, isu-isu tersebut kembali dipersoalkan oleh publik domestik maupun masyarakat internasional. Hal ini juga berlaku bagi bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya seperti Jerman, Amerika Serikat, Australia dan lainnya.

Catatan: Kita harus menutup serapat-rapatnya peluang suatu instrumen hukum seperti undang-undang ini di kemudian hari disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok atau rezim tertentu. Belajar dari sejarah sering sekali suatu undang-undang yang awalnya bertujuan baik namun di kemudian hari, seiring dengan terjadinya perubahan politik, disalahgunakan untuk menekan atau menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam konteks ini, oleh karenanya, kita harus hati-hati. Tindakan hari ini tidak boleh meninggalkan (mewariskan) noda atau beban sosial, politik dan keamanan, bagi generasi kita selanjutnya.

BACA JUGA  BJ Habibie dan Kontribusi ICMI di Masa Orde Baru

Terorisme

5. Bahwa tindakan hukum bukanlah satu-satunya cara dalam menyelesaikan suatu masalah. Bahkan dalam banyak hal sering sekali tindakan hukum justru membuat masalah menjadi lebih rumit, terutama dalam kondisi dimana criminal justice system belum terjamin bersih. Misalnya, waktu penyelesaian yang lama, biaya yang tinggi, dan kadangkala hasilnya tidak mencerminkan keadilan. Dalam konteks pemberantasan tindak terorisme, argumen tersebut menjadi lebih kuat lagi. Hal ini karena logika hukum (undang-undang ini) tidak selalu sejalan dengan logika kaum teroris.

Umumnya, penerapan hukum dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, bahwa dengan penegekan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan maka pelaku dan juga orang lain di kemudian hari tidak akan melakukan hal yang sama karena mereka akan takut mendapat hukuman yang sama dengan yang diterapkan pada pelaku tersebut. Tapi bagi terorisme, hukuman (termasuk hukuman mati sekalipun) bukan menjadi soal, karena mereka lebih percaya hukum dan tunduk pada hukum yang mereka anggap lebih tinggi. Lihatlah faktanya; bukankah mereka rela melakukan bom bunuh diri? Jadi logika kaum teroris sudah melampaui logika hukum pada umumnya.

6. Bahwa kekerasan tidak pernah akan dapat menyelesaikan masalah. Tindakan kekerasan akan mereproduksi kekerasan baru, sehingga terjadi semacam vicious circle. Fakta sejarah di seluurh dunia telah cukup terang benderang mengajarkan kepada kita tentang ini. Ingatlah apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu- sekutunya terhadap Irak, Libya, Suriah dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kekerasan yang mereka kerahkan untuk memberantas terorisme justru telah memicu munculnya kelompok-kelompok terorisme baru seperti ISIS dan lainnya. (Baca juga: Komnas HAM: Penanganan Terorisme dengan Kekerasan Justru Memunculkan Kekerasan Selanjutnya)

Sama halnya dengan di Indonesia, dikeluarkannya Undang-undang Anti Terorisme tahun 2003 serta dilakukannya berbagai tindak kekerasan terhadap para terduga atau tersangka teroris (utamanya yang bersifat extrajudicial), tidak dengan sendirinya menghentikan tindakan radikal atau terorisme tersebut di tanah air. Yang teriadi bahkan tindakan semacam itu terus terjadi dan terjadi lagi. Mari kita lihat data-data tindakan tersebut sejak tahun 2002, ada berapa lagi tindakan terorisme yang terjadi? Ada berapa lagi orang-orang yang ditangkap karena tuduhan tersebut?

BACA JUGA  Ali Syari'ati: Pemikir Syiah yang Dibenci Syiah

Catatan: Oleh karena itu, seharusnya dalam proses penangkapan, misalnya, sedapat mungkin tersangka dapat ditangkap dalam keadaan hidup-hidup. Melalui cara ini kita dapat mengambil manfaat setidaknya dalam dua hal: dapat mengorek informasi lebih jauh tentang jaringan dan tindakan pelaku, serta menghindari dari tuduhan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum. Perlu dipikirkan pendekatan yang lain, di luar tindakan represif guna memberantas tindakan terorisme atau bentuk radikalisme lainnya. (Baca juga: Melawan Jihadis, Perang yang Membingungkan)

7. Keberadaan hukum dan peraturan sebagai refleksi dari kewajiban dan tanggungjawab negara untuk melindungi segenap warga negaranya. Jadi dalam hal ini negara tidak hanya diletakan sebagai aktor yang memiliki atau pemegang otoritas kekuasaan untuk mengatur, menindak semata-mata, tapi juga harus pula dilihat sebagai aktor yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan HAM warga negaranya, tanpa terkecuali. Pertanyaannya adalah, apakah bentuk tanggungjawab tersebut dapat pula dimuat dalam setiap undang-undang yang dibuat, termasuk undang-undang ini?

Misalnya, dengan cara memasukan bentuk tanggungjawab tersebut dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini. Seperti pasal mengenai kewajiban negara untuk menindak aparat negara yang melakukan kesalahan dalam menjalankan undang-undang ini, mereparasi, merehabilitasi dan memberikan konpensasi terhadap korban dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh aparat negara tersebut?

Catatan: Dalam rancangan undang-undang ini saya belum melihat pasal-pasal yang mencerminkan aspek kewajiban dan tanggungjawab negara tersebut. Semua pasal-pasal yang ada dalam RUU ini lebih mencerminkan bahwa negara adalah suatu aktor yang berkuasa penuh terhadap suatu masalah dan kurang memperlihatkan kewajiban tanggungjawab negara terhadap warganya. Padahal kita sudah sering menemui dan  kasus-kasus kesalahan-kesalahan aparat tersebut. (Baca juga: Dendam Santoso, Kekerasan Aparat dan Arah Revisi UU Terorisme)

 

Dikutip dari makalah berjudul: Pokok-pokok Pikiran Pengantar Diskusi dengan Pansus RUU TPPT oleh Dr. Dafri Agussalim.

Editor: Fajar Shadiq

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Info Event

Asyiikk.. Ada 3 Buku Gratis Bertema Ramadhan dari Infaq Dakwah Center

KIBLAT.NET – Ramadhan adalah bulan yang didambakan kaum Muslimin seantero jagat, disambut dengan meningkatkan amal...

Senin, 30/05/2016 17:43 0

Indonesia

Pernyataan Pro-Rakyat Hanya Jadi Slogan Komunis untuk Merebut Kekuasaan

KIBLAT.NET, Jakarta – Komunis selalu mengatakan pro-rakyat dan mengusahakan kemakmuran. Slogan ini hanya sebagai tujuan...

Senin, 30/05/2016 14:54 0

Irak

Milisi Syiah Iraq Hancurkan Lima Masjid Sunni di Al-Karmah

KIBLAT.NET, Baghdad – Tidak sampai satu hari, milisi Syiah telah menghancurkan lima masjid Sunni di...

Senin, 30/05/2016 14:15 0

Indonesia

Pengamat: Belum Ada Pasal yang Menindak Aparat pada Revisi UU Terorisme

KIBLAT.NET, Jakarta – Pasal-pasal yang ada pada UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana...

Senin, 30/05/2016 14:02 0

Suriah

Sempat Tertunda oleh Hujan, Rezim Assad Kembali Serang Pemukiman Warga di Aleppo

KIBLAT.NET, Aleppo – Serangan udara rezim Bashar Assad kembali memakan korban warga sipil Suriah. Puluhan penduduk...

Senin, 30/05/2016 13:40 0

Indonesia

FPI Minta Pemkot Depok Tindak Tegas Tempat Karaoke Jelang Ramadhan

KIBLAT.NET, Depok – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) FPI Depok, KH Agus Rahmat meminta Pemerintah...

Senin, 30/05/2016 13:00 0

Irak

AS Mengaku Tewaskan 70 Tentara ISIS di Fallujah

KIBLAT.NET, Washington – Jubir koalisi AS, Kolonel Steve Warren mengklaim pihaknya telah membunuh seorang komandan...

Senin, 30/05/2016 12:31 0

Indonesia

MUI Pusat: Revisi UU Terorisme Harus Ada Upaya Rehabilitasi dan Hindari Pelanggaran HAM

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin menegaskan sikap MUI Pusat...

Senin, 30/05/2016 11:51 0

Suriah

Kecewa, Kepala Juru Runding Oposisi Suriah Mengundurkan Diri

KIBLAT.NET, Damaskus – Kepala juru runding oposisi Suriah, Muhammad Alloush mengundurkan diri dari tim negosiasi...

Senin, 30/05/2016 09:34 0

Irak

Milisi Syiah Iraq Eksekusi 17 Sipil Atas Tudingan Anggota ISIS

KIBLAT.NET, Anbar – Milisi Syiah Rasaliyun, yang termasuk bagian dari aliansi milisi Al-Hasd Al-Syakbi, Ahad...

Senin, 30/05/2016 09:00 0

Close