... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ini Rekomendasi Komnas HAM Soal Revisi UU Terorisme

Foto: Komnas HAM

KIBLAT.NET, Jakarta – Kejadian pengeboman yang diikuti penembakan Kamis (14/01) lalu di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat melahirkan beberapa usulan dari para pejabat negara, termasuk dari pejabat keamanan dan kepolisian Indonesia.

Direktur BIN, Sutiyoso meminta kewenangan untuk menangkap terduga teroris. Kapolri sendiri belum puas dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh UU Terorisme No. 15 Tahun 2003. Dia meminta kewenangan itu diperluas, di antaranya menangkap orang-orang yang diindikasikan sebagai teroris meskipun belum melakukan aksi.  Selain itu memberi tindakan bagi mereka yang pulang dari Suriah dan permintaan untuk melakukan interogasi selama sebulan.

Dalam hal ini, Komisaris Komnas HAM, Manager Nasution memberikan lima rekomendasi terkait wacana revisi tersebut. Hal itu didasari sebuah pertimbangan, agar ke depannya pelanggaran-pelanggaran HAM tidak lagi terjadi ketika memang undang-undang itu terpaksa direvisi.

Pertama, aparat keamanan atau penegak hukum diberikan keleluasaan terukur untuk melakukan tindakan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga operasi di lapangan betul-betul terukur, dan publik pun diberi ruang untuk bisa menilai independensi dan profesionalitas aparat kepolisian.

Kedua, ketika aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melakukan salah sasaran penindakan, maka diperlukan rehabilitasi. Aparat penegak hukum berkewajiban meminta maaf kepada keluarga korban salah sasaran dan kepada publik, serta dibarengi dengan melakukan rehabilitasi secara terbuka. Caranya, negara memberikan ganti untung yang laik terhadap korban salah sasaran penindakan penegak hukum.

BACA JUGA  UAS: Di Bawah Naungan Laa Ilaaha Illallah Semut Pun Terjaga

Ketiga, memberikan kewenangan terukur terhadap pihak kepolisian untuk dapat menangkap atau menahan terhadap terduga teroris atau kombatan yang berasal dari sejumlah daerah konflik. Indikasinya, untuk kombatan luar negeri misalnya, bisa dilihat dari rekam jejak perjalanan orang tersebut di Kementerian Luar Negeri. Orang tersebut bisa dimintai keterangan terlebih dahulu. Jika dianggap sudah clear baru bisa dilepas. Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan adanya penyebaran ideologi radikal dan kemungkinan perekrutan anggota baru. Langkah ini sudah diterapkan di sejumlah negara-negara maju.

Keempat, penegasan terkait kerja dan wewenang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selama ini, kerja BNPT dinilai campur aduk antara pengambil kebijakan, supervisi, dan operasional. Kendati begitu, pemerintah harus menegaskan klasifikasi ancaman keamanan nasional dan pihak-pihak yang melakukan tindakan atas ancaman tersebut. Harus ditegaskan mana-mana yang masuk dalam kategori ancaman yang mengganggu keamanan nasional, sehingga nanti bisa ditentukan pihak mana yang melakukan penindakan. Namun, semangat dari revisi UU ini harus tetap mengedepakan upaya law enforcement dan penghormatan terhadap HAM. Artinya leading sector-nya adalah pihak kepolisian.

Kelima, pengaturan anggaran melalui APBN. Artinya pembiayaan personil dan operasi penanganan terorisme oleh BNPT dan Polri-Densus 88 hanya oleh APBN. Sehingga rakyat melalui DPR dan lembaga negara pengawas lainnya memiliki ruang untuk mengawasi independensi dan profesionalitas BNPT dan Polri-Densus 88 dalam penanganan terorisme. Dengan demikian kinerja BNPT dan Polri-Densus 88 itu terkontrol. Ini untuk kepentingan kedaulatan hukum Indonesia.

BACA JUGA  UAS: Di Bawah Naungan Laa Ilaaha Illallah Semut Pun Terjaga

Reporter: Ibas
Editor: M. Rudy

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Analisis

Kolaborasi Jihadis Afrika Utara (Bag. 2-Habis): Hambatan dan Peluang

Tulisan ini adalah sambungan dari halaman sebelumnya. Jalur Utama yang Diperebutkan Rute penyelundupan yang disisir...

Selasa, 19/01/2016 20:00 0

Indonesia

Manager Nasution: Hati-Hati dalam Merevisi UU Terorisme

KIBLAT.NET, Jakarta – Wacana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme terus bergulir. Hari...

Selasa, 19/01/2016 19:07 0

Indonesia

CIIA: Revisi UU Terorisme Bukan Solusi Atasi Gerakan Radikal

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur The Community of Ideological Islamic Analisyst (CIIA) Harist Abu Ulya mengungkapkan...

Selasa, 19/01/2016 18:00 0

Indonesia

Kehabisan Akal Tangkap Bahrun Naim, Kapolri: Satu-satunya Cara Tunggu Bahrun Pulang Sendiri

KIBLAT.NET, Jakarta – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan rencana polisi untuk mencari keberadaan Muhammad Bahrunnaim...

Selasa, 19/01/2016 17:36 0

Indonesia

Setara: Revisi UU Terorisme Dinilai Bertentangan dengan Sistem Penegakan Hukum

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju adanya...

Selasa, 19/01/2016 17:09 0

Rohah

Mau Tahu Tips Menjaga Persahabatan Ala Imam Syafi’i?

KIBLAT.NET – Sahabat adalah seseorang yang dekat dengan kita. Kehilangannya adalah sesuatu yang tidak kita...

Selasa, 19/01/2016 16:30 0

Analisis

Kolaborasi Jihadis Afrika Utara (Bag. 1): Ketahanan dari Makar Musuh

KIBLAT.NET, Nigeria – Sejumlah kendaraan lapis baja ringan berkonvoi meluncur di atas permukaan gurun Sahara...

Selasa, 19/01/2016 09:00 0

Info Event

IMS dan BPZIS Mandiri Khitan 100 Mualaf Pedalaman Papua

KIBLAT.NET, Sorong – Islamic Medical Service (IMS) menggelar serangkaian kegiatan sosial di pedalaman Papua pada...

Selasa, 19/01/2016 08:26 0

Indonesia

Ketua Komisi I DPR RI Tolak Usulan BIN Diberikan Kewenangan Penangkapan

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidik menolak usulan jika Badan Intelijen Negara...

Selasa, 19/01/2016 00:05 0

Indonesia

Heran, OKI Malah Ikut Dukung Kesepakatan Nuklir Iran dengan Amerika

KIBLAT.NET, Kairo – Sebelumnya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dikabarkan akan menindak Iran atas serangannya di...

Senin, 18/01/2016 20:29 0

Close