SNH Advocacy Center Hadiri Sidang Tragedi Mavi Marmara

KIBLAT.NET, Istanbul – Sidang lanjutan penyerangan kapal MV Mavi Marmara yang membawa rombongan kemanusiaan The Gaza Freedom Flotilla tahun 2010 silam kembali digelar. Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Indonesia juga hadir dalam sidang yang digelar di Istanbul itu.

Sejumlah Aktivis Hak Asasi Manusia dan pengacara dari berbagai negara menghadiri sidang lanjutan penyerangan Israel terhadap aktivis kemanusiaan The Gaza Freedom Flotilla pada kapal penumpang MV Mavi Marmara. Sidang yang persitiwa berdarah 31 Mei 2010 silam itu digelar di Pengadilan Kriminal Ke-7, Istanbul, Turki pada Rabu (18/11).

“Agenda sidang masih pemeriksaan saksi, jumlah saksi yang hadir sekarang sekitar enam orang,” kata Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid yang turut menghadiri sidang pada (18/11) lalu.

Sylvi menerangkan bahwa persidangan menghadirkan para saksi dari beberapa negara yang menjadi korban penyerangan brutal tentara Israel. Sidang bahwa sidang tersebut merupakan yang kesepuluh kalinya, sejak dimulai pada bulan November 2012 lalu.

Menurutnya, sidang di Istanbul itu merupakan salah satu upaya menegakkan hak asasi manusia dan keadilan bagi para korban, sekaligus keluarga korban. Berdasarkan data yang ada, sebanyak sepuluh orang tewas dalam serangan tentara Israel terhadap misi kemanusiaan Freedom Flotilla.

Sementara sebanyak seratus lima puluh enam orang terluka, 52 di antaranya mengalami luka berat. Salah satu diantaranya merupakan aktivis kemanusiaan asal Indonesia.

Putusan akhir persidangan tersebut nantinya memang hanya berlaku pada yuridiksi pemerintahan Turki. Namun, lanjut Sylvi, hal itu nantinya akan menegaskan preseden bahwa Israel adalah negara pelanggar HAM.

BACA JUGA  Suparji Ahmad: Sumbangsih Syekh Jaber untuk Indonesia Sangat Besar

“Kami berharap dunia melek dan mendorong PBB untuk menyeret Israel ke Pengadilan Kriminal Intenasional,” tegasnya.

Sebelumnya Spanyol dan Afrika Selatan telah mengeluarkan keputusan terkait pembantaian aktivis kemanusiaan The Gaza Freedom Flotilla tersebut. Kedua negara memerintahkan penangkapan terhadap pejabat tinggi pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Berdasarkan Memo Penangkapan yang telah dikeluarkan, pejabat Israel menginjakkan kaki di negara itu akan ditangkap.

Saat ini, konstitusi Indonesia belum memungkinkan untuk menggelar sidang serupa. Namun Direktur SNH Advocacy Center itu berhadap suatu ketika konstitusi akan memungkinkannya.

“Andaikan bisa bukan hanya Israel yang akan kita seret ke dalam peradilan, tapi juga penjahat kemanusiaan lainnya,” pungkasnya.

 

Reporter : Imam S.
Editor: Fajar Shadiq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat