Pemerhati Kontra-Terorisme: Operasi Camar Maleo IV Bukan Solusi untuk Poso

KIBLAT.NET, Jakarta – Operasi perburuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso yang di labeli sebagai kelompok teroris kembali digelar mulai pekan ini di Poso. Aparat gabungan Polisi dan TNI di kerahkan.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati kontra-terorisme Harits Abu Ulya menilai operasi tersebut bukan jalan keluar meredakan konflik di Poso.

“Mencermati dengan teliti jalan penyelesaian Poso kita seperti melihat jalan tidak berujung. Artinya tidak ada solusi tuntas terukur yang di gelar,” kata Abu Ulya dalam rilisnya kepada Kiblat.net, pada Selasa (10/11).

Menurut Harits, semua orang berharap agar Poso segera damai, tidak ada lagi operasi Maleo berikutnya. Saat ini, operasi Camar Maleo IV digelar.

Harits berpendapat kemampuan pemerintah melalui aparat Polisi dan TNI untuk menormalisasi keamanan Poso di uji dan operasi kali ini menjadi parameter keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan problem yang menahun ini.

“Kita berharap Poso tidak lagi menjadi panggung permainan untuk kepentingan-kepentingan opurtunis baik oleh orang lokal Poso maupun dari luar Poso,” ujarnya.

Harits menganalisa, sejak awal baik intelijen Polri maupun organ intelijen militer dan BIN mengetahui peta dan kekuatan kelompok sipil bersenjata yang ada di Poso.

Namun operasi demi operasi juga tidak berujung tuntasnya masalah bahkan justru melahirkan masalah baru.

“Saat sekarang dengan digelarnya Operasi Camar Maleo hingga ke-4 justru menunjukkan adanya tarik ulurnya kepentingan para aktor penentu kebijakan di pihak pemerintah,” paparnya.

BACA JUGA  Pengacara HRS Beberkan Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan

Harusnya, lanjut Harits, tidak perlu berlarut-larut dengan menggelar operasi kesekian kalinya yang berdampak lahirnya siituasi dan kondisi yang tidak kondusif bagi kehidupan agama, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Poso.

“Dari awal jika mau serius, bisa saja presiden bersama parlemen membuat keputusan politik yang relevan. Misalnya mengirim pasukan Raider TNI atau yang punya kemampuan gerilya, karena yang dihadapi mereka adalah orang sipil bersenjata dengan taktik gerilya. Dan perlu di catat, bahwa kekuatan riil kelompok Santoso cs tidaklah sebesar yang di beritakan oleh media,” bebernya.

Sambung Harits, Poso butuh sentuhan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat, mengedepankan persuasif dan humanisme daripada pendekatan senjata untuk menyelesaikan masalah.

Harits mengingatkan bahwa mereka yang di buru adalah WNI, sikap perlawanannya dilatarbelakangi kompleksitas persoalan termasuk residu konflik masa lalu yang tidak tuntas hingga sekarang.

“Poso jangan lagi jadi panggung sandiwara dengan judul terorisme Poso. Masyarakat Poso sudah sangat lelah didera persoalan ini yang tidak kunjung beres mendapatkan solusi tuntas dan manusiawi,” pungkas Direktur CIIA itu.

 

Reporter: Bilal Muhammad
Editor: Fajar Shadiq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat