SNH Advocacy Center Duga SE Kapolri Pesanan Kelompok Tertentu

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center Sylviani Abdul Hamid meminta agar Kapolri mencabut Surat Edaran tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Dia juga menduga surat edaran tersebut merupakan pesanan kelompok tertentu.

“Buat apa lagi, toh sudah diatur dan tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lain,” kata Sylviani dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Rabu (04/11).

“Apa mau menakut-nakuti masyarakat?” imbuhya.

Dia menambahkan bahwa segala tindak pidana tertkait dengan perbuatan pidana yang dimaksud dalam Surat Edaran sudah termaktub dalam KUHP dan Undang-undang. Slyvi menduga Surat Edaran itu merupakan pesanan kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk membungkam aktivitas netizen dan para penceramah untuk tidak menyudutkan kelompoknya.

Slyvi tak menyebut kelompok yang diduganya mendorong terbitnya Surat Edaran Kalopri itu. Namun, dia mengingatkan peristiwa pemblokiran situs-situs Islam yang pernah dilakukan oleh Menkominfo beberapa waktu lalu. Pemblokiran tersebut, menurutnya, tidak dilakukan secara tiba-tiba. Walaupun pada akhirnya dilakukan pembukaan kembali terhadap pemblokiran tersebut.

“Jelas web-web Islam tidak menyudutkan pemerintah, akan tetapi memang ada kelompok tertentu yang berusaha dibuka dan dibongkar praktek kesesatannya,” tandasnya.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini. Surat tertanggal 8 Oktober 2015 menuai banyak kecaman di media sosial. Banyak pihak yang menuntut agar surat tersebut dicabut.

BACA JUGA  Kyai Said Aqil Siroj Positif Covid-19

 

Reporter : Imam S.
Editor: Fajar Shadiq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat