CIIA: Motif Politik Membonceng SE Hate Speech

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Community Islamic Ideological Analyst, Harits Abu Ulya mengatakan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang larangan “ujaran kebencian” masyarakat perlu dikritisi. Alasannya karena, substansi SE tersebut potensial melahirkan masalah dalam kehidupan sosial politik masyarakat.

Harits mengakui, bahwa masyarakat yang bermoral dan beradab adalah dambaan semua orang di Indonesia. Dan tatanan beradab membutuhkan piranti berupa norma-norma adat atau dalam wujud regulasi.

“Namun demikian, sebuah ketentuan regulasi tidak boleh kemudian mengkebiri hak-hak dasar masyarakat untuk melakukan kritik atau amar makruf nahi munkar kepada penguasa atau sesama anggota masyarakat,” katanya dalam rilis kepada Kiblat.net, pada Kamis (5/11).

Sementara, lanjut Harits, SE kapolri itu bukan regulasi atau norma hukum, namun itu tuntunan teknis bagi pihak aparat keamanan untuk menghadapi persoalan terkait ujaran kebencian.

Justru, kata Harits, di sinilah titik krusialnya, karena SE itu potensial melahirkan blunder hukum dalam kehidupan sosial politik masyarakat karena SE bukan regulasi dan norma.

Disamping soal substansi SE terkait diksi “ujaran kebencian” atau diksi “kebencian” dan “menyebarkan kebencian” itu sangat ambigu. Tafsirnya bisa sangat subyektif tergantung kepentingan.

“Terlebih lagi obyek jangkauannya yang begitu luas, semisal untuk para khatib atau pengkhutbah, pengajian, ceramah agama, dakwah di media cetak maupun media online tentu ini akan melahirkan problem baru,” ungkapnya.

Harits berpendapat, kalau melihat munculnya SE dalam konteks konstelasi politik kenegaraan yang lagi didera banyak masalah dan bisa dibilang kondisi status quo cukup kritis.

BACA JUGA  Menag: Semua Agama Tak Ajarkan Gaya Arogan

“Maka, SE ini tampak sekali motif kepentingan politik status quonya membonceng di situ. Status quo bernafsu menjelma menjadi rezim otoriter dengan alasan membangun keadaban,” paparnya.

Selain itu, imbuh Harits, jika benar motifnya adalah membangun keadaban kehidupan sosial politik bermasyarakat. Maka tidak cukup dengan soal ujaran kebencian yang harus dibereskan.

” Tapi juga harus dibereskan ujaran kebohongan, ujaran penipuan, ujaran penyesatan publik dan lainnya perlu disasar baik aktornya adalah penguasa, politikus, kelompok maupun individu,” pungkasnya.

Reporter: Bilal

Editor: Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat