Munarman: Larangan “Hate Speech” untuk Takuti Umat Bicara Kebenaran

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur An-Nashr Institute, Munarman mengatakan bahwa Surat Edaran Kapolri tentang larangan ujaran kebencian (Hate Speech) adalah instruksi kepada anak buahnya sendiri, agar bekerja dan tidak diam saja ketika ada yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran ujaran kebencian.

Sementara, kata dia, delik hukum untuk ujaran kebencian sudah diatur dalam KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Anti Diskriminasi, dan UU Pencegahan Penodaan Agama.

“Jadi, pasal-pasal yang disebut dalam surat edaran tersebut selama ini sudah ada dalam berbagai UU yang disebut tadi,” katanya kepada Kiblat.net, pada Selasa (3/11).

Namun, menurut Munarman, sangat aneh tiba-tiba Kapolri memerintahkan anak buahnya dengan surat edaran tersebut untuk bekerja memproses yang melakukan ujaran kebencian.

“Ini jelas karena pesanan kufar dan penguasa zalim negeri ini. Jadi, ini lagu lama penyanyi baru,” tegasnya.

Munarman berpendapat, Surat Edaran Kapolri tak usah terlalu dijadikan pikiran dan bahan pembicaraan di media sosial. Karena, sudah jelas tujuannya tersebar agar umat Islam takut menyampaikan yang haq.

Sambung dia, kalau aparat konsisten dengan hukum buatan manusia itu sendiri. Maka, hanya aturan berupa Undang-Undang yang boleh dijadikan dasar untuk menghukum, bukan Surat Edaran.

“Kalau surat edaran dijadikan dasar menghukum, maka itu melanggar kaidah dan prinsip hukum buatan manusia itu sendiri. Dan ini menjadi bukti, bahwa hukum buatan manusia itu selalu berubah-ubah sesuai kepentingan yang berkuasa saja,” pungkasnya.

BACA JUGA  Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Gandeng Ulama dan Akademisi

Sebelumnya telah beredar Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian atau hate speech yang ditandatangani Kapolri. Surat edaran tersebut ditandatangani pada 8 Oktober lalu dengan nomor SE/06/X/2015.

Bentuk ujaran kebencian yang dimaksud dalam surat edaran tersebut diantaranya yaitu, pada Nomor 2 huruf (f) disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Di dalam surat edaran itu dijelaskan terkait ujaran kebencian yang dilakukan melalui media. Misalnya, dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.

Reporter: Bilal

Editor: Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat