Surat Bima Arya dan Batasan HAM

KIBLAT.NET – Kasus pelarangan kegiatan Asyura yang dikeluarkan Walikota Bogor Bima Arya telah menuai polemik berbagai pihak. Meski mendapat dukungan dari masyarakat dan ulama Bogor, pegiat Indonesia Anti Diskriminasi, Denny JA menyebut tindakan Bima inkonstitusional dan menyalahi UUD 1945. Sebab, kata dia, dalam pasal UUD 1945 dan Pancasila negara melindungi keberagaman agama.

Pertanyaannya, benarkah Bima Arya telah melanggar UUD 1945? Dalam kacamata hukum, tindakan Bima Arya jelas memiliki landasan konstitusional untuk melindungi agama dari penodaan.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 PNPS tahun 1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

UU yang ditandatangai Bung Karno pada tahun 1965 ini adalah amanat dari UUD 1945 Pasal 29. Dalam aturan ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi agama dari pelecehan dan penistaan dari pihak-pihak yang semena-mena melakukan penafsiran. Meski berkali-kali berupaya dicabut oleh sebagian kelompok aliran sesat, namun hingga kini UU ini kokoh berdiri.

Dalam fenomena Syiah, UU ini jelas memberikan perlindungan bagi kaum muslimin. Karena dalam sejumlah pagelaran Asyura, terdapat penodaan agama terhadap sahabat dan istri nabi.

Dari segi kedaulatan negara, upacara Asyura yang dikomandoi kelompok Syiah akan semakin menegaskan strategi penyebaran ideologi politik imamah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ideologi Transnasional Iran inilah yang menjadi pemicu pertumpahan darah di sejumlah wilayah Timur Tengah.

Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia pada saat itu memberikan analisa terhadap putusan di atas. Hal itu ia tuangkan dalam tulisannya yang berjudul “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012).

Crouch memulai analisanya dengan menggali sejarah dan perkembangan aturan mengenai Penodaan Agama (Blasphemy Law). Aturan ini pertama kali diterbitkan melalui Ketetapan Presiden tanggal 27 Januari 1965 pada saat mulai memuncaknya kekhawatiran terhadap merebaknya komunisme dan berkembangnya aliran kepercayaan di Indonesia. Pada saat itu, kelompok-kelompok ini dianggap membawa dampak berbahaya bagi agama-agama yang telah ada.

Selanjutnya pada 1969, aturan tentang Penodaan Agama tersebut diperkuat dalam bentuk undang-undang. Penguatan ini memberi kepastian bahwa pemuka agama dapat melindungi status, ajaran, dan penafsiran dari enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

BACA JUGA  Dari Pembubaran ke Pembaruan

Dari hasil penelusuran Crouch, terdapat lebih 50 pelarangan yang dikeluarkan sejak era reformasi antara 1998 dan 2009 yang semuanya terjadi pada tingkat wilayah. Meski angkanya jauh menurun dari era Orde Baru, Crouch menilai pemerintah pusat tidak bisa mencegah pemerintah daerah untuk mengeluarkan pelarangan tersebut, seperti terjadi dalam kasus Ahmadiyah. [Lihat: UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi, www.panhomahamadfaiz.com]

Kebebasan Beragama atau Penodaaan Agama?

Kasus penodaan agama yang dilakukan pimpinan Syiah Sampang Tajuk Muluk menjadi cermin kehadiran negara untuk melindungi kehormatan agama. UU PNPS inilah yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Jawa Timur menjebloskan pimpinan Syiah Sampang, Tajul Muluk, ke jeruji penjara pada 2012.

Tajul menuding Al Qur’an yang dipedomani kaum muslimin saat ini sudah tidak aseli alias palsu. Pemahaman Tajul berangkat dari pemahaman Syiah bahwa sahabat nabi berperan mengurangi isi Al Qur’an. Tentu pernyataan ini tidak benar, dan menyakiti hati kaum muslimin di Jawa Timur, yang mayoritas Nahdlatul Ulama (NU). Dan, jelas apa yang dilakukan Tajul muluk bukanlah kebebasan beragama, tapi penodaan agama.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr Mudzakkir menilai apa yang dilakukan Tajul Muluk dalam kasus Syiah di Sampang sudah masuk kategori penistaan agama.

Mudzakkir berpendapat, Tajul Muluk terbukti memiliki itikad jahat memusuhi atau menghina agama lain. Terlebih tindakan itu dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ia juga menilai jika memang fakta Tajul Muluk telah melakukan konten yang memuat permusuhan dan penghinaan terhadap agama maka hukuman terhadap Tajul Muluk sudah tepat.

Sebenarnya, apa yang dilakukan Bima Arya bukan barang baru di Indonesia. Pada 2013, Polres Surabaya juga memutusukan untuk tidak mengeluarkan izin acara Asyuro di Gedung Bumi Moro Surabaya setelah melalui pertemuan di tingkat Muspida dan mendengar aspirasi masyarakat dan ulama.

Polisi beralasan kegiatan Syiah itu melanggar UU No. 1 PNPS /69 KUHAP Pasal 165A (tentang Penodaan agama) ; Pergub No. 55 /2012 dan Fatwa MUI Jatim No. 1/2012.

MUI Jatim merespon baik keputusan yang diambil pihak Kepolisian, karena Pemerintah Provinsi Jatim dan MUI Jatim sudah mengeluarkan peraturan terkait larangan penyebaran ajaran Syiah. Pelarangan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Provinsi Jatim mengacu atas terjadinya penodaan agama oleh kelompok Syiah di sejumlah kabupaten, hingga meletuskan konflik sosial antar masyarakat.

Dalih pegiat HAM yang selalu menjadikan dasar kebebasan kelompok aliran sesat dilindungi oleh Pasal 29 UUD 1945 patut dikritisi secara mendalam. Sebab ketika Presiden Soekarno mengesahkan UU PNPS No. 1 tahun 1965, beliau justru mengacu kepada Pasal 29 UUD 1945 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, termasuk menjamin kemerdekaan agama untuk tidak dinodai.

BACA JUGA  Dualisme Penanganan Perkara Penembakan Pengawal HRS

HAM Tetap Ada Batasan

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar menjelaskan bahwa di dalam sila pertama sudah jelas disebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, ketika kita berbicara Ketuhanan Yang Maha Esa, semua kegiatan apapun yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila itu harus dilarang.

Bahkan, ia menambahkan, di dalam sila kedua kembali dipertegas bahwa Kemanusiaan yang adil dan beradab menjelaskan kemanusiaan. “Kalau orang mengadakan acara, memotong-motong tangannya, kemudiaan ia menyiksa diri, itu bukan kemanusiaan, korelasinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa,” terangnya.

Patrialis menegaskan, HAM tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan kegiatan sebebas-bebasnya, apalagi hingga menodai agama. Koridok penegakan HAM tetap dibatasi aturan untuk tidak melanggar Hak Asasi orang lain. “Merokok hak asasi manusia, tapi kalau orang lain terganggu, ya tidak boleh,” ujarnya beranalogi.

Memang dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Namun perlu dicatat, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Lukman Hakim Saifuddin dan Patrialis Akbar, yang kala itu menjadi anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi menjelaskan dimasukkannya 10 pasal baru yang mengatur tentang HAM dalam amandemen kedua UUD 1945, termasuk di antaranya pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas. Menurut keduanya, ketentuan-ketentuan soal HAM dari Pasal 28A sampai 28I UUD 1945 telah dibatasi atau “dikunci” oleh Pasal 28J UUD 1945.

Dari sinilah, kita harus menyadari bahwa HAM tetap memiliki batasan-batasan agar tidak merugikan orang lain dan kehormatan agama. Apalagi umat Islam dijamin kebebasannya untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya. Yakni, kebebasan untuk menghormati sahabat dan istri nabi untuk tidak dihujat dan dicaci maki.

 

Oleh: Muhammad Pizaro, Wartawan dan pegiat problematika HAM

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat