Komisi III DPR: Surat Edaran Pelarangan Asyura di Bogor Sejalan dengan Konstitusi

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil turut menyatakan dukungannya kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang telah menerbitkan Surat Edaran berisi pelarangan Perayaan Asyura bagi penganut Syiah di Bogor karena alasan ketertiban dan keamanan.

“Iya, saya mendukung keputusan Wali Kota Bogor tersebut,” kata Nasir seperti dilansir dari hidayatullah.com, Rabu (28/10/2015) siang.

Menurut Nasir, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Kepala Daerah wajib mencegah potesi konflik sosial yang akan terjadi di wilayah hukumnya.

“Jadi, apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Bogor sudah sejalan dengan konstitusi Republik ini,” tegas Nasir.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menerbitkan Surat Edaran Wali Kota dengan Nomor: 300/1321-Kesbangpol yang berisi larangan merayakan Asyura bagi penganut Syiah di Bogor.

Surat edaran itu diterbitkan dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, sikap dan respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dengan Nomor: 042/SEK-MUI/KB/VI/2015 tentang paham Syiah.

Kedua, yakni surat pernyataan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di Kota Bogor yang menyatakan penolakan segala bentuk kegiatan keagamaan Syiah. Ketiga, hasil rapat dari Muspida Kota Bogor.

 

Sumber: Hidayatullah.com
Editor: Fajar Shadiq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat