Soal Permintaan Maaf ke PKI, GPMI: Jokowi Melanggar Konstitusi

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Pengurus Pusat Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Iqbal Siregar mengatakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) melanggar konstitusi.

“Yang pertama perlu koreksi sejarah, Jokowi melanggar undang-undang karena sudah ada TAP MPRS/1965 bahwa PKI ideologi terlarang di negara ini, katanya kepada Kiblat.net di Jakarta, Ahad (16/08).

Menurutnya, negara sudah sepakat bahwa pengkhianatan PKI bukan pengkhianatan biasa. Dia meminta agar jangan hanya melihat peristiwa 1965 pada sisi akibatnya saja. Akan tetapi, juga harus mempersoalkan sisi sebabnya mengapa PKI dihabisi di Indonesia

“Kalau Jokowi meminta maaf kepada PKI, artinya menganggap TNI dan umat Islam salah, khususnya NU dan Muhammadiyah. Secara otomatis menganggap PKI benar,” tegas Iqbal.

Lebih dari itu, umat Islam siap turun menolak PKI. Kata Iqbal, karena masalah 1965 masalah kemuliaan umat Islam.

GPMI, ujarnya, juga menolak keras permohonan maaf kepada PKI. “Tidak ada sejarahnya. Kita memberi pintu peluang PKI untuk hidup lagi, karena PKI ideologi yang terlarang,” tandas Iqbal.

Sebelumnya, dikabarkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2015 mendatang akan meminta maaf kepada keluarga PKI. Tak ayal, kabar tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan.

 
Reporter: Bilal Muhammad
Editor: Alamsyah

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat