Komnas HAM: Penegakan Hukum Kasus Tolikara Harus Dilakukan

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas HAM  mengapresiasi upaya damai elemen umat Islam dalam menyikapi tragedi Tolikara. Namun, penegakan hukum harus tetap dilakukan atas peristiwa penyerangan saat salat Idul Fitri tersebut.

“Komnas HAM sangat menghargai itu,” kata Komisioner Komnas HAM, Dr Maneger Nasution, saat dihubungi Kiblat.net, Senin (10/08).

Maneger mengungkapkan bahwa perdamaian yang dipelopori oleh siapapun di Tolikara adalah hal yang sangat positif. Menurutnya, langkah seperti itu layak diapresiasi.

Namun, Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Tolikara itu juga menegaskan bahwa persoalan tindak pidana dalam tragedi itu harus diproses secara hukum. “Penegakan hukum sejatinya harus tetap dilakukan,” ujarnya.

Menurut Maneger, tindakan penegakan hukum tak hanya bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban hukum para pelaku. Akan tetapi, hal itu harus dilakukan dalam rangka menimbulkan efek jera, sehingga hal yang sama tidak kembali terulang di masa mendatang.

Umat Islam di Tolikara menjadi sasaran penyerangan oleh segerombolan orang saat tengah melakukan salat Idul Fitri, Jumat (17/07). Belakangan diketahui, para penyerang dari organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIdI).

Sejumlah elemen umat Islam segera bertindak setelah peristiwa tersebut, salah satunya Komite Umat Islam untuk Tolikara (Komat Tolikara). Upaya damai mereka tempuh dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk rehabilitasi Tolikara.

Reporter: Imam Suroso
Editor: Hunef Ibrahim

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat