Komnas HAM: Kasus Kerusuhan Tolikara Dipicu Intoleransi dan Perda Diskriminatif

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan setidaknya empat dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa Kerusuhan Tolikara 17 Juli 2015.

Hal itu diputuskan berdasarkan hasil penyelidikan Tim Komnas HAM pada 22-25 Juli 2015. Untuk itu, Komnas HAM mendesak kehadiran Negara untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.

Menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, berdasarkan mandat dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan dan penyelidikan atas Kasus Kerusuhan Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri 17 Juli 2015 di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 22-25 Juli 2015.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dengan meminta keterangan Ketua DPR Papua, Penasihat Majelis Muslim Papua (MMP), MUI Papua, PW Muhammadiyah Papua, PW NU Papua, Presiden GIDI, Bupati Tolikara, Pimpinan DPRD Tolikara, Kapolres Tolikara, Badan Pekerja Wilayah GIDI dan Tokoh Adat dan Pemuda Tolikara, Imam/Pimpinan Muslim Tolikara/mewakili korban Muslim, dan korban tembak Tolikara, serta keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, 5 Agustus 2015, dinyatakan telah terjadi Pelanggaran HAM dalam peristiwa kemanusiaan Tolikara 17 Juli 2015.

“Pertama, Kasus intoleransi, berupa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama seperti dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujar Maneger dalam pers rilisnya kepada Kiblat.net, Senin (10/08).

BACA JUGA  Pencopotan Baliho Habib Rizieq dan Operasi Militer Selain Perang

Faktanya, Bupati Tolikara Usman Wanimbo, mengakui sudah menandatangani bersama dua fraksi DPRD Tolikara (2013) terkait Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Perda itu dalam perspektif HAM dinilai diskriminatif. Bupati Tolikara berjanji akan memberikan dokumen Perda 2013 itu ke Komnas HAM.

“Fakta selanjutnya ialah surat dari Gereja Injili di Indonesia (GIdI) Badan Pekerja Wilayah Toli nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga, S.Th, MA,” tambah Ketua Tim Penyelidikan Kasus Tolikara ini.

Menurutnya, surat yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara ini dengan tembusan kepada berbagai instansi/lembaga itu memberitahukan adanya kegiatan Seminar dan Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) Pemuda GIDI tingkat Internasional pada 13-19 Juli 2015.

Dalam surat itu juga berisi poin-poin larangan, sebagaimana teks aslinya: (a) Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara, (b) Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura, dan (c) Dilarang Kaum Muslimat memakai pakai Yilbab.

Surat tersebut juga sudah dikonfirmasi kepada Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo, S.Th., juga kepada BPW GIDI Tolikara dan kemudian mereka mengatakan sudah meralat. Fakta (3) Terjadinya gerakan yang massa yang menyebabkan bubarnya orang beibadah, shalat Idul Fitri 1436 H, 17 Juli 2015 pada rakaat pertama takbir ketujuh.

BACA JUGA  Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Gandeng Ulama dan Akademisi

Selain adanya sikap intoleransi, Komnas HAM mencata juga temuan adanya pelanggaran hak hidup, pelanggaran hak aman dan pelanggaran hak milik dalam tragedi Tolikara.

 

Reporter: Fajar Shadiq
Editor: Bunyanun Marsus

 

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat