Kepada Kelompok Mana Kita Harus Bergabung (2)

KIBLAT.NET – Dalam tulisan pertama, Syaikh Abu Abdillah Asy-Syami menjelaskan tentang makna “Thaifah”, yang secara umum dapat dipahami sebagai sebuah kelompok. Selain itu, dipaparkan beberapa kriteria yang mendasari sebuah perkumpulan itu dapat disebut sebagai “Thaifah”. Di antara syaratnya adalah sistem kepemimpinan dan memiliki kekuatan.

Syaikh Abu Abdillah di akhir-akhir tulisan pertama juga sedikit menyinggung tentang “Thaifah Mumtani’ah” walaupun hanya secara bahasa. Untuk melengkapi pembahasan tentang hal itu, tulisan kedua inilah sebagai penjabaran dari makna sebuah “Thaifah Mumtani’ah” beserta beberapa konsekuensi yang mengikutinya.

Selamat membaca!

 

Untitled-1

 

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam, shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi waasallam dan kepada keluarga serta seluruh para sahabatnya. Wa ba’du!

Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian thaifah (kelompok), sekarang kita akan menjelaskan tentang Thaifah Mumtani’ah, yaitu tentang pengertian Thaifah Mumtani’ah dalam tinjauan fiqih Islam?

Sebelum masuk dalam penjelasan materi, terlebih dahulu kita harus memahami definisi imtina’ (menolak/ menahan). Secara umum makna imtina’ memiliki dua pengertian:  

Pertama; menahan diri dari segala bentuk penguasaan/penjajahan. Inilah pengertian yang dimaksudkan pada pembahasan yang lalu. Maka setiap kelompok yang memiliki kekuatan untuk menjaga eksistensinya serta mampu mempertahankan diri, maka kelompok seperti ini bisa disebut dengan Thaifah Mumtani’ah.

Terkadang sebuah kelompok dikategorikan Thaifah Mumtani’ah karena memiliki kekuatan militer beserta kelengkapannya, baik kekuatan yang murni dari dirinya atau dari kelompok lain. Contohnya dua kelompok yang bertemu dalam satu wilayah perang, ketika salah satu kelompok tidak mampu menghadapi yang lain, ia meminjam kekuatan kelompok lainnya.  Maka kelompok seperti ini tidak bisa langsung dihukumi dengan ketentuan hukum fiqih tertentu, ia hanya memiliki sifat dari Thaifah Mumtani’ah saja, belum terkena konsekuensi hukumnya.

Dalam pengertian ini, maka Jabhah Nushrah bisa juga disebut dengan Thaifah Mumtani’ah bis Syaukah (kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan). Sebagaimana sifat tersebut juga boleh disematkan kepada Jamaah Daulah, Jamaah Ahrar, Jamaah Al-Fajr, Jamaah Jaisul Islam, atau boleh juga disematkan kepada kelompok Harakah Hazm, Jamaah Jamal  Ma’ruf, Pasukan Basyar,  Kelompok Bakkah, Hizbullah dan selainnya.

Seluruh kelompok yang kami sebutkan di atas adalah sesuai dengan kriteria Thaifah Mumtani’ah bis Syaukah, karena semua jamaah tersebut memiliki pemimpin, pengikut yang loyal, serta ada tujuan yang mempersatukan mereka dan menjadikan mereka saling menolong untuk meraih tujuan tersebut.  Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan senjata yang dapat membela diri dan jamaahnya, serta melawan setiap serangan yang mengarah kepada mereka, kemudian ketika ada salah satu anggota mereka diganggu maka berujung pada perperangan.

Seluruh sifat-sifat Thaifah Mumtani’ah yang disebutkan di atas, pada dasarnya tidak langsung mendapatkan konsekuensi hukum syar’i. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—rahimahullah—dalam kajiannya tentang hukum para perampok/ penyamun. Dan orang yang menjadi penolong mereka tersebut akan terkena hukuman secara langsung. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah membunuh Rabiah Al-Muharibin, ia adalah orang yang memata-matai dari tempat tinggi untuk memberi info kepada pemberontak siapa saja yang lewat.

Dalam pembahasan tersebut Ibnu Taimiyah berkata, “Suatu kelompok jika ada rasa saling tolong menolong di antara mereka –sehingga menjadi Thaifah Mumtani’ah—maka status mereka sama dalam mendapatkan pahala atau hukuman seperti kelompok para mujahidin.” Maka perhatikan bagaimana Ibnu Taimiyah menggolongkan para mujahidin sebagai Thaifah Mumtani’ah.

images (1)

Kemudian ketika menjelaskan hadist “Orang yang berkendaraan membantu orang yang berjalan kaki diantara mereka”, Ibnu Taimiyah berkata, “Pasukan kaum muslimin jika mengutus sebuah sariyah (detasemen khusus) untuk melakukan perperangan kemudian mendapatkan ghanimah, maka pasukan tersebut memiliki hak yang sama terhadap ghanimah tersebut  karena diperoleh dengan perjuangan dan kekuatan bersama… Demikian pula jika pasukan mendapatkan ghanimah, maka mereka yang ikut sariyah juga mendapat jatah ghanimah tersebut karena keberadaannya memberi kemaslahatan bagi pasukan.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Para pendukung dan penolong Thaifah Mumtani’ah, status hukumnya berlaku sama di antara mereka.” (Majmu’ Fatawa, 28/312)

Kedua; kata imtina’ adalah istilah syar’i dalam kajian fiqih, yaitu sebuah istilah yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kajian fiqih tentang Thaifah Mumtani’ah. Yang dimaksud di sini adalah kelompok yang menolak syariat Islam secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Istilah Thaifah Mumtani’ah ini pertama kali disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, yaitu ketika pembahasan tentang status memerangi pasukan Tatar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian imtina’ (penolakan) ada dua bentuk. Bentuk Pertama adalah kelompok yang membela diri dengan kekuatan, yaitu seperti yang telah kami sebutkan di atas tentang sifat-sifatnya. Kelompok tersebut pada awalnya tidak memiliki konsekuensi hukum tertentu atasnya. Kita juga telah menyebutkan bahwa sifat-sifat tersebut juga terdapat pada Jamaah Daulah, sehingga kita juga sebut mereka dengan Thaifah Mumtani’ah bis Syaukah (kelompok yang membela diri dengan kekuatan). Sementara itu menurut hukumnya, kami memandang bahwa mereka adalah kelompok Khawarij yang menolak tahkim (pengadilan). Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi bahwa mereka adalah “kelompok yang menentang dan menolak tahkim.”

Kita juga telah menyebutkan bahwa kelompok seperti ini –Thaifah Mumtani’ah—terkadang  juga menentang dengan kekuatan yang dimilikinya atau dengan kekuatan yang bersumber dari kelompok lain sebagaimana yang terjadi dalam medan perang.

Sementara itu Bentuk Kedua adalah kelompok yang menolak seluruh hukum syariat Islam atau sebagiannya saja. Pembahasan inilah yang hendak kita bahas dalam makalah ini. Konsekuensi hukum yang berlaku terhadap kelompok tersebut tidak hanya satu macam,  namun berbeda-beda sesuai dengan bentuk penentangan yang mereka lakukan.

Kesimpulan tentang Makna Thaifah Mumtani’ah

Setelah dipahami perbedaan antara kelompok yang membela diri dengan kekuatan (Thaifah Mumtani’ah bis Syaukah) dengan kelompok yang menolak syari’at (Thaifah Mumtani’ah ‘anis Syari’ah), maka ada beberapa kesimpulan yang perlu kita catat:

Pertama: Ketika kita menyebut Thaifah Mumtani’ah dalam kajian fiqih Islam, maka yang kita maksudkan adalah pembahasan menurut kajian fiqih. Ya, persoalan fiqih dan tidak menyentuh ranah hukum wala’ wal bara’. Bahkan dalam urusan muamalah, kita hanya memberlakukan hukum kepada mereka sebagaimana yang diputuskan oleh para ulama dalam permasalahan fiqih. Di mana kami juga menyertakan berbagai macam dalil atas pendapat yang kami pegang dan membantah setiap pendapat yang menyelisihinya.

Selanjutnya kami akan membuktikan keshahihan dalil yang kami pegangi. Kemudian jika mereka tetap menyelisihi pendapat kami, maka bukan atas dasar ini kami menolak dan memusuhi mereka. Karena permasalahan ini tidak termasuk masalah aqidah yang mengandung konsekuensi hukum wala’ wal bara’! Akan tetapi hanya permasalahan hukum dalam kajian fiqih. Sedangkan permasalahan fiqih adalah ranah ijtihad, maknanya orang yang menyelsihinya disebut mukhti’ (yang salah) atau muta’ashib (fanatik).

Adapun mensifatinya dengan Ahlu Bid’ah, Murji’ah, Khawarij, Fasiq atau sesat, maka sebutan tersebut bertentangan dengan yang dicontohkan oleh para ulama kita dalam menyikapi permasalahan fiqih, apalagi sampai menghukuminya kafir.

Dan hal yang perlu diingat juga, terkadang orang yang menyelisihi pendapat tersebut berada di atas kebenaran sedangkan pendapatmu salah, maka jangan terburu-buru dalam menghukuminya. Ketahuilah! Bahwa sebagian ulama menyebut pengertian fiqih dengan slogan “Berlapang dada terhadap orang yang menyelisihi”.

fiqh

Saya sebutkan hal ini karena mayoritas saudara kita menyangka bahwa tema yang kita bahas ini murni pembahasan aqidah, padahal permasalahannya tidak demikian.

Memang, sebagian dari tema yang kita bahas masuk dalam ranah aqidah. Akan tetapi tidak semuanya berkaitan dengan kajian aqidah, sebagaimana perkara ushul yang mengandung konsekuensi hukum wala’ wal bara’. Terutama ketika dalam konteks mengamalkan hukum fiqih.

Kedua: yaitu perhatian terhadap tujuan utama. Hal ini mampu menyelesaikan banyak sekali problematika para ikhwan dan krisis intelektual mereka. Hendaknya kalian tahu perkara tersebut—wahai mujahidin yang kami cintai—bahwa para ulama kita ketika membahas tentang Thaifah Mumtani’ah itu hanya dalam konteks fiqih. Dalam membahasnya, mereka tidak bertujuan untuk menghukumi kafir terhadap yang menyelisihinya, karena tujuan dari pembahasan tersebut bukan untuk menghukumi kafir Thaifah Mumtani’ah. Jadi sekali lagi, bukan atas dasar itu para ulama kita mengkajinya. Mereka mengkaji tentang Thaifah Mumtani’ah untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan status memeranginya, sebagaimana pembahasan fikih pada umumnya.

Ulama yang menjadi pelopor dalam mengkaji Thaifah Mumtani’ah adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikh Abu Qatadah telah menyebutkan bahwa hukuman terhadap Thaifah Mumtani’ah ‘anis Syariah tidak ada kaitannya untuk menjelaskan hukum keislaman atau kekafiran sebuah kelompok, namun hanya menjelaskan ketentuan hukum fiqih dalam memeranginya.

Beliau berkata, “Mereka yang mengatakan bahwa Thaifah Mumtani’ah adalah kafir maka pendapat itu salah, demikian juga yang menyatakan bahwa mereka adalah muslim, pendapatnya juga salah. Hal itu karena bentuk imtina’ (menolak) itu bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkatan. Namun status hukum perperangan terhadap mereka tidak berbeda yaitu sama-sama diperangi, baik kelompok tersebut menolak dari sesuatu yang menyebabkan mereka kafir atau tidak. Oleh sebab itu, para ulama membahasnya secara khusus dalam pembahasan Thaifah Mumtani’ah.”

BACA JUGA  Membaca Langkah Biden di Afghanistan

Maknanya adalah, mereka membahas tentang Thaifah Mumtani’ah demi menjelaskan seputar hukum dalam memerangi mereka, dimulai dari bagaimana menyerang, bermu’amalah, menyikapi tawanan dan tentara, hukum seputar tawanan, membunuh yang terluka dan sebagainya terkait hukum yang berkenaan dengan hukum perperangan dan cara memperlakukan (bermuamalah) kelompok  tersebut; diperangi, dibunuh, ditawan, dan bagaimana hukum mengambil harta mereka. Karena hukum-hukum inilah para ulama membahasnya dalam tema Thaifah Mumtani’ah.

Syaikh Abu Qatadah berkata, “Permasalahan tentang Thaifah Mumtani’ah belum pernah dibahas dalam disiplin ilmu yang berujung pada penentuan kafir tidaknya mereka. Pembahasan ini tidak termasuk dalam tema tersebut. Karena itu, kami menyatakan bahwa kita sedang membahas permasalahan fiqih.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Ketika Ibnu Taimiyah membahas tentang Thaifah Mumtani’ah yang masuk dalam kelompok yang diperangi, beliau hanya ingin menegaskan kewajiban memerangi pasukan Tatar. Pada saat itu para fuqaha yang lain berselisih pendapat dengannya. Kewajiban memerangi mereka didasari dengan jihad melawan Thaifah Mumtani’ah, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan persoalan takfir.” Sekian kutipannya dengan sedikit perubahan.

Ketiga: yaitu pelengkap dari pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tujuan (visi) yang meyatukan satu kelompok terkadang berwujud sebuah pergerakan untuk meraih sesuatu. Seperti bertemunya sebuah kumpulan dalam satu kelompok atas dasar ideologi tertentu, atau berkumpulnya mereka demi mendapatkan sesuatu, seperti kelompok perampok atau penyamun.

Pasukan Tatar
Pasukan Tatar

Namun terkadang tujuan mereka berkumpul demi meninggalkan sesuatu, yaitu seperti kelompok yang menolak syariat, baik sebagian ataupun seluruhnya. Maknanya adalah,  ketika kita ingin menghukumi suatu kelompok yang masuk dalam pembahasan asma’ wal ahkam –yaitu dalam katagori menentukan status iman, kafir, fasik atau ahli bid’ah—maka harus menganalisa terlebih dahulu tindakan mereka serta perkara-perkara yang terkait keimanan yang mencakup perkataan dan perbuatan, juga kekufuran yang mencakup perkataan dan perbuatan.

Jika suatu kelompok berkumpul atas dasar ideologi kufur –seperti halnya partai buruh Kurdistan (Hizbul Ummal Kurdistan)—maka ini adalah kelompok kafir. Kemudian jika suatu kelompok berkumpul melakukan sesuatu yang termasuk dosa besar –seperti merampok—maka mereka termasuk kelompok perusak dan fasik sesuai besar kecilnya tindakan mereka. Selanjutnya jika mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk dalam kategori dosa besar –mungkin hanya ingin melakukan maksiat biasa atau karena salah ta’wil—maka hukumnya seperti hukum bughat (pemberontak). Di antara mereka ada yang disebut fasik dan ada juga yang tidak, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Hukum kebolehan memerangi mereka ini berlaku jika mereka bersatu dalam satu kelompok.

Dan sebaliknya, jika suatu kelompok menolak sesuatu yang masuk dalam kategori kekufuran, maka mereka disebut kelompok kufur, seperti halnya mereka yang menolak kewajiban shalat.  Dan jika sebuah kelompok menolak sesuatu yang masuk dalam katagori maksiat, maka mereka disebut kelompok fasik. Mereka juga disebut kelompok maksiat jika menolak untuk melakukan salah satu syariat walaupun mereka masih mengakui kewajibannya, yaitu seperti kelompok yang menolak hijab bagi perempuan dengan menggunakan kekuatan senjata.

Kemudian jika mereka menolak sesuatu dari amalan sunnah –seperti menolak untuk melakukan shalat sunnah fajar atau menolak untuk menampakkan syiar azan—maka mereka tidak bisa dihukumi fasik atau semacamnya.

Sampai di sini Anda dapat melihat bahwa menghukumi status Thaifah Mumtani’ah harus sesuai dengan tindak penolakannya. Status hukum perkumpulan mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang kafir, fasik, atau ada yang tidak boleh dikafirkan atau dihukumi fasik, namun semua kelompok tersebut tetap diperangi. Atas dasar inilah letak tujuan pembahasan Thaifah Mumtani’ah. Maksudnya, para ulama membolehkan untuk memerangi Thaifah Mumtani’ah, baik tingkatan kelompok tersebut kafir, fasik atau tidak. Karena hukum perang tidak mesti karena kafir.

Syaikh Abu Qatadah, “Thaifah Mumtani’ah kadang diperangi layaknya seperti memerangi orang kafir karena mereka berkumpul atas dasar kekufuran. Kadang juga diperangi bukan atas dasar kekafiran, namun tergantung atas dasar apa mereka berjamaah. Siapa saja yang berpendapat bahwa Thaifah Mumtani’ah kafir hanya atas dasar penolakan tanpa melihat pada sisi lain yang menyebabkan mereka berjamaah, maka pendapat tersebut salah. Demikian juga siapa saja yang menganggap bahwa Thaifah Mumtani’ah tidak bisa menyebabkan kafir secara mutlak, maka anggapan tersebut juga salah.”

Kemudian beliau melanjutkan, “Tidak semua Thaifah Mumtani’ah murtad, jika mereka menolak dari sesuatu yang meyebabkan kafir maka dihukumi kelompok kafir. Jika mereka menolak dari sesuatu yang sunnah, maka hukumnya pun sesuai dengan penolakan tersebut. Akan tetapi atas dasar penolakan tersebut, kita boleh untuk memerangi mereka.  Bahkan dalam keadaan tertentu hukumnya berubah menjadi wajib.”

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-12-14 07:29:26Z | |
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-12-14 07:29:26Z | |

Jadi Anda akan mengerti bahwa tujuan dasar dalam membahas tentang Thaifah Mumtani’ah adalah untuk menjelaskan seputar hukum memeranginya, bukan masalah mengafirkan atau tidaknya kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya Syaikh Abu Qatadah menafsirkan perkataan Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan status pasukan Tatar, beliau berkata, “Untuk menentukan secara spesifik bentuk penolakan pasukan Tatar adalah hal yang cukup rumit, apakah penolakan mereka berkonsekuensi hukum kafir, fasik atau bagaimana? Permasalahan ini telah menyebabkan perselisihan pendapat yang cukup alot di antara para fuqaha, namun Ibnu Taimiyah tidak ingin memperuncing permasalahan tersebut –yaitu permasalahan menetapkan status hukum pasukan Tatar serta menetapkan kekafiran mereka—meskipun beliau membahasnya. Yang beliau inginkan adalah mengarahkan dan mengajak umat untuk memerangi  pasukan Tatar. Beliau membangun pola ini sebagai dasar hukum dalam memerangi Thaifah Mumtani’ah dari kaum muslimin. Dan dalam Thaifah Mumtani’ah terdapat berbagai macam jenis kelompok.”

Jenis-jenis kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

  • Siapa saja yang menolak sesuatu yang termasuk dalam kategori kekafiran.
  • Siapa saja yang menolak sesuatu yang masuk dalam kategori dosa besar atau maksiat.
  • Siapa saja yang menolak selain dari penolakan di atas. Seperti mereka yang menolak perintah sunnah.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang urgensi memerangi pasukan Tatar, beliau telah mengategorikan berbagai macam Thaifah Mumtani’ah yang boleh diperangi, di antaranya adalah kelompok yang menolak syariat zakat, kelompok Khawarij, kelompok yang melarang orang lain yang hendak meninggalkan riba dan kelompok Khuramiyah. Tidak diragukan lagi bahwa setiap kelompok tersebut memiliki status yang berbeda-beda. Namun mereka semua sama-sama masuk dalam kelompok yang wajib diperangi, sampai mereka mau meninggalkan sebab-sebab yang mengharuskan diperangi, yaitu dari segala bentuk imtina’ (penolakan).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Kelompok Khawarij dan mereka yang menolak kewajiban zakat, serta kelompok yang tidak megharamkan riba, mereka semua diperangi sampai mau kembali kepada syariat yang telah ditetapkan dari Nabi SAW.”

Kemudian beliau melanjutkan, ”Setiap kelompok yang keluar dari salah satu bagian dari syariat Islam yang dhahir dan mutawatir, maka ia wajib diperangi berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat.”

Selain itu, beliau juga berkomentar, “Setiap kelompok yang menolak untuk menjalankan sebagian dari syariat Islam yang dhahir dan mutawatir, baik pasukan Tatar ataupun selain mereka, maka mereka wajib diperangi sampai mau menjalankannya, walaupun ketika itu mereka mengucapkan syahadat dan menjalankan sebagian syariat Islam yang lain. Sebagaimana sikap Abu Bakar dalam memerangi kelompok yang menolak kewajiban zakat. Sampai pada perkataannya, Demikian juga Nabi SAW telah menetapkan dalam haditsnya ketika menjelaskan sifat-sifat Khawarij, beliau mengabarkan bahwa mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk, kemudian beliau bersabda, ‘Kalian akan menganggap remeh shalat kalian jika dibandingkan dengan shalat mereka, puasa mereka dengan puasa kalian.’

maxresdefault (1)

Maka dapat dipahami bahwa Thaifah Mumtani’ah diperangi atas dasar penolakan tersebut meskipun dia mengakui kebenarannya. Dan ini merupakan pendapat seluruh para ulama dan tidak ada perbedaan di antara mereka.” (Majmu’ Fatawa, 28/503)

Syaikh Atiyatullah Al-Libi berkata, “Telah disepakati bahwa Thaifah Mumtani’ah tetap diperangi meskipun mereka adalah kaum muslimin. Ulama hanya berbeda pendapat tentang atas dasar apa mereka diperangi, mereka ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah seperti perang terhadap orang murtad, Khawarij atau selain itu?

Hukum-hukum Seputar Thaifah (Kelompok)

Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa menghukumi sebuah kelompok harus sesuai dengan perkara dasar yang menyebabkan mereka berjamaah atau tujuan mereka berjamaah, baik itu karena atas dasar ingin melakukan sesuatu, seperti ingin merampok untuk mendapatkan harta, atau berkumpul atas dasar ingin meninggalkan sesuatu seperti sekelompok orang berkumpul untuk menolak sebagian dari syariat Islam.

Telah kita katakan bahwa hukum atas mereka disesuaikan dengan jenis penolakan yang mereka lakukan. Jika penolakannya masuk dalam katagori hukum kafir –seperti menolak kewajiban shalat—maka mereka disebut kelompok kafir, dan jika mereka menolak untuk melaksanakan kewajiban walaupun mereka masih mengakui kewajibannya, maka tidak disebut kelompok kafir meskipun mereka tetap harus diperangi. Ini seperti mereka yang menolak syariat jihad.

Pada umumnya, tidaklah suatu kelompok berkumpul atas ideologi tertentu kecuali ia akan membedakan dirinya dengan kelompok lain. Jika sebuah kelompok berkumpul atas dasar aqidah kufur, maka dapat dipastikan mereka adalah kelompok kafir. Demikian pula jika sekolompok orang berkumpul atas dasar kekufuran meskipun dia tidak meyakininya, maka mereka juga disebut kelompok kafir. Yakni sebagaimana pasukan tentara Negara Islam Arab, di mana mereka berkerja untuk mengawal kepemimpinan thagut yang tidak menerapkan syariat serta menggantikannya dengan hukum yang lain, mereka loyal terhadap musuh-musuh Allah, Yahudi dan pasukan Salib. Serta hal-hal yang lain yang menyebabkan pasukan thaghut bisa menerapkan hukum-hukumnya di negara kaum muslimin.

BACA JUGA  Slamet Maarif: Reuni 212 Tahun Ini Ditunda

Maka, bagaimanakah menentukan manath (alasan penetapan hukum) yang tepat untuk menentukan hukum terhadap sebuah kelompok? Caranya adalah menganalisa setiap asas tujuan yang menjadikan mereka berjamaah—dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu, dalam bentuk perkataan atau perbuatan—baik dari sisi panji, tujuan umum, prinsip dasar atau kemaslahatan bersama. Selain itu bisa juga dilihat dari sisi manhaj ideologi atau agenda umum, aqidah, dasar peraturan yang diterapkan dalam kelompok tersebut atau hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Kemudian ketika menghukumi kelompok tersebut secara spesifik, maka harus sesuai dengan ketetapan dan ketentuan syariat Islam.

Telah kita jelaskan, ketika menghukumi kelompok, seluruh aspek yang mendasarinya harus bisa dipastikan dalam kelompok tersebut. Sehingga kita pun tidak salah dalam mensifati sebuah kelompok dengan hukum tertentu. Sedangkan terkait dengan kesalahan ta’wil oleh sebagian anggota kelompok atau ketidaktahuan mereka terhadap hakikat kelompok tersebut, hal itu tidak menghalangi jatuhnya status hukum terhadap kelompok itu sendiri. Kemudian hal itu juga tidak menghalangi untuk memberlakukan ketentuan hukum-hukum syar’i sesuai dengan asas umum yang ada dalam kelompok tersebut. Walaupun pada kenyataannya, ada perbedaan tujuan antara anggota dan visi misi yang diinginkan kelompok.

Jadi ketidaktahuan personal anggota, tidak menghalangi hukum terhadap sebuah kelompok, begitu juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengannya. Seseorang kadang dimaafkan ketika tidak tahu atau salah dalam melakukan ta’wil, tapi hal ini tidak berlaku dalam penisbatan hukum terhadap sebuah kelompok.

Dictionary definition of the word Forgive.
Dictionary definition of the word Forgive.

Sebagaimana halnya ketika dalam sebuah kelompok terkumpul antara tujuan yang benar dengan tujuan yang salah menurut syariat. Jika tujuan sebuah kelompok yang berkumpul untuk memerangi pemerintah dan juga ingin memerangi para mujahidin, maka hal itu tidak menghalangi penetapan hukum syar’i pada kelompok tersebut. Barangsiapa yang memerangi mujahidin dan kaum muslimin serta lembaga Islam atau salah satu komponen darinya demi mewujudkan kepentingan Amerika—sebagaimana keadaan pasukan koalisi—maka tidak diragukan lagi akan kekafirannya, meskipun tujuannya ingin membebaskan seluruh bumi Syam dari kekuasaan Nushairiyah.

Contoh seperti ini telah kami sebutkan dalam penjelasan perang bulan Juli antara  pasukan Hizbullah dan Yahudi. Perperangan kelompok Hizbullah dengan Yahudi tidak ada maknanya sama sekali jika asas dasar kelompoknya masih berdasarkan aqidah kufur yang menyatukan ikatan mereka, sehingga atas dasar itu pula kita  menghukumi mereka.

Di sini kami ingin mencatat perihal yang cukup penting, yaitu adanya proyek yang diagendakan oleh beberapa kelompok. Proyek tersebut telah mengalami pergeseran yang cukup nyata dan bukan lagi hanya terbatas asumsi yang masih meragukan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Jamaah Daulah. Iya, pergeseran agenda beberapa kelompok dan faksi, serta berubahnya tujuan dari memerangi Nushairiyah—tujuan syar’i—menjadi berperang melawan kaum muslimin atau menyerang para mujahidin, atau memerangi lembaga jihad Islam—Lembaga yang menjadi perwakilan negara Syam—sesuai dengan pesanan Barat.

Bersamaan dengan itu, mereka juga masih mempertahankan beberapa pertempuran melawan pemerintah Nushairiyah. Hal ini dilakukan sebagai tipu daya terhadap masyarakat dan pasukan kelompok tersebut. Adanya dualisme tujuan itu, bukan berarti dapat menghalangi kelompok tersebut dari vonis hukum syar’i, walaupun status tentara mereka ada yang masih dapat diterima udzurnya. Bukan dalam bab perang, tapi dalam bab takfir. Karena kebanyakan dari mereka belum merubah agenda proyeknya secara nyata dan tidak mengetahui bagaimana bentuk proyek baru yang akan dicanangkan kelompok tersebut. Ia masih disebut revolusioner atau mujahidin yang memerangi Bashar dan antek-anteknya.

Suatu hal yang harus diketahui oleh tentara tersebut, bahwa dengan berlalunya waktu fakta sebenarnya semakin tampak. Setiap bertambahnya waktu maka akan semakin terbuka  kedoknya. Dan setiap kali tersingkapnya hakikat kelompok tersebut, maka akan semakin mempersempit pemberian udzur terhadap para anggotanya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi anggota tersebut kecuali loncat dari kapal tersebut, sebelum ia tenggelam  bersamanya—semoga suatu saat nanti kita bisa menjelaskan permasalahan ini lebih rinci.

Tujuan kami dalam makalah ini adalah untuk menegaskan kembali tentang adanya perubahan proyek agenda kelompok. Dari yang sebelumnya memiliki orientasi syar’I berubah kepada orientasi kufur, tanpa sedikit pun diketahui oleh para pengikut serta tentaranya.

Meskipun para anggotanya dapat diberi udzur karena tidak mengetahui hakikat proyek kelompok yang sebenarnya, namun kejahilan personal tersebut tidak menghalangi untuk menetapkan status hukum kepada kelompoknya, sesuai dengan proyek agenda baru yang berubah dari jamaah revolusi melawan rezim, berubah menjadi jamaah yang bekerja untuk para pembesarnya yang berjalan sesuai dengan progam dan strategi Barat.

Sementara sikap kita, meskipun kelompok tersebut telah terbukti bersekongkol dan menjadi antek Amerika, namun hukum murtad hanya jatuh pada tingkat pemimpin dan status kelompoknya saja, sedangkan para tentaranya, kita tidak memvonisnya secara ta’yin. Penjelasan ini akan kita terangkan pada makalah selanjutnya—insyaAllah—pada pembahasan hukum seputar status anggota Thaifah Mumtani’ah.

Setelah adanya penjelasan tentang bagaimana menetapkan manath (alasan penetapan hukum) yang tepat dalam menghukumi kelompok tertentu. Dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sisi hukum serta kajian tahqiqul manath yang menyeluruh, maka seluruh kelompok tersebut dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

Pertama:  kelompok yang berkumpul atas sesuatu yang dapat membatalkan dasar agama (ushuluddin), yaitu pembatal yang tidak dapat diudzur, baik karena bodoh atau karena salah dalam ta’wil. Sebagaimana status kelompok Ateis, kelompok Wihdatul Wujud, kelompok Yahudi, Nasrani, Yazidiyah, Batiniyah, Nushairiyah, Duruziah, Ismailiyah, dan Mursyadiyah.

Nushairiyah
Nushairiyah

Seluruh kelompok tersebut masuk dalam katagori kelompok kufur, mereka kafir secara ta’yin. Maknanya adalah setiap yang meyakini ideologi kelompok-kelompok tersebut, maka dia kafir secara ta’yin. Dan yang menjadi perhatian di sini adalah status hukum kelompok tersebut sama saja, baik adanya aksi untuk membela diri dengan kekuatan—menjadi kelompok mumtani’ah—atau tidak. Bentuk penolakan mereka merupakan sifat yang tidak dapat memengaruhi status hukum yang telah ada. Sebagaimana keadaan pengikut nabi palsu, Musailamah dan Sajjaj yang meyakini kenabian dua Dajjal tersebut.

Hal ini karena menjadi pengikut Musailamah serta meyakini kenabiannya adalah murtad. Status hukum tersebut sama saja, baik diiringi dengan sikap menolak (imtina’) atau tidak. Mereka telah kafir karena keyakinan mereka terhadap Musailamah dan orang yang semisal dengannya. Hukum ini buka diputuskan lantaran mereka “menolong” Musailamah atau tidak, namun ditetapkan murtad karena keyakinan personalnya yang meyakini kenabian Musailamah. Persoalan ini telah dibahas dan disinggung oleh Syaikh yang tercinta Abu Yahya Al-Libi dalam tulisannya “Nadharat Fi Ijma’ Qathi”.

Jenis kelompok seperti ini  berada dalam dua keadaan:

1. Jika kelompok tersebut tidak menolak dengan kekuatan (Thaifah Mumtani’ah), maka bermuamalah dengan mereka sama seperti bermuamalah dengan orang yang berada dalam kekuasaan tanpa membangkang, yaitu diminta untuk bertaubat dan jika tidak mau maka dibunuh.

2. Jika mereka menolak dengan kekuatan, maka tidak mengapa untuk diperangi dan dibunuh. Mereka kafir secara ta’yin dan hukum yang diberlakukan sesuai dengan tindakan Abu Bakar dan para sahabat dalam memerangi orang murtad dari para pengikut Musailamah, Sajjaj, Tulaihah dan orang-orang yang semisal dengan mereka.

Dan jika dalam golongan mereka terdapat orang-orang yang belum tersampaikan dakwah—kafir asli—maka mereka tidak diperangi kecuali setelah ditegakkan hujjah dengan tersampainya dakwah kepada mereka. Dan jika hujjah tersebut telah sampai kepada para pembesar kelompoknya, maka hujjah tersebut telah tegak kepada seluruh anggota kelompok dengan tetap dilihat bentuk pembangkangan mereka. Hal tersebut adalah ketentuan Rasulullah SAW terhadap kelompok-kelompok yang membangkang yang belum tersampaikan dakwah kepada mereka. Di mana, Rasulullah mengirimkan surat kepada pemimpin kelompok tersebut. Inilah yang disebut para ulama dengan iqomatul hujjah al-hukmi (penegakkan hujjah secara hukum).

Perhatikan pertempuran Qadisiyah dan Yarmuk, dapatkah Anda bayangkan bahwa para sahabat tidak memerangi mereka sehingga seruan masuk Islam telah sampai kepada seluruh pasukan tersebut? Atau mereka hanya cukupkan berdakwah kepada para pimpinannya saja, kemudian mereka anggap bahwa hujjah telah sampai kepada seluruh pasukan dengan melihat sikap penolakan kelompok tersebut?!

Contoh dalam hal ini adalah apa yang diucapkan oleh sahabat Rib’i bin ‘Amir, “Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada hamba menuju peribatan kepada Rabb-nya hamba, dari kedhaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia dan akhirat.”

Kedua: kelompok yang berkumpul atas dasar sesuatu yang dapat membatalkan dasar agama (ushuluddin) namun mereka masih dapat diberi udzur karena kebodohan atau salah dalam ta’wil.

Karena luasnya pembahasan ini maka kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya—insyaAllah—Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga serta seluruh para sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil ‘alamiin!

 

Penerjemah: Fahrudin

Editor: Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat