RUU Minol Tak Nihilkan Keberadaan Minuman Alkohol

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi III Fraksi-PPP DPR-RI, Arsul Sani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tidak hanya mengatur minuman keras (Miras) produk industri tapi juga mengatur miras oplosan. Meski demikian, RUU Larangan Minol masih memberikan pengecualian untuk kepentingan terbatas. Seperti pada kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan perundang-undangan.

“Di dalam RUU ini ada pengecualian, bukan berarti menihilkan adanya Minol di negara kita,” katanya dalam Diskusi ‘Forum Legislasi: RUU Minuman Beralkohol’ beberapa waktu lalu di press room DPR-RI Nusantra III.

Arsul menampik kekhawatiran sebagian pihak bahwa pelarangan Minol akan menyentuh penggunaan Minol dalam ritual adat.

“Kita hanya ingin mengatur supaya negara kita dari rezim hukum rimba soal minuman beralkohol menjadi rezim yang bermartabat,” ujarnya.

Seperti di Inggris, lanjut Arsul, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol keras umumnya tersertifikasi dengan jelas. Artinya, penjualan minol tergolong ketat. Nantinya diatur siapa yang boleh membeli.

“Di Scottland dan di Inggris tempat penjualan minol itu jelas, tertulis license,” ungkapnya.

Menurut Arsul, dalam RUU itu sebenarnya juga diatur larangan produksi minuman beralkohol. Larangan itu mengatur tentang siapa saja yang tidak boleh memproduksi dan siapa saja yang boleh memproduksi.

“Ini yang saya kira akan menjadi pokok-pokok bahasan,” terangnya.

RUU larangan minol juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan perundang-undangan. Ada dua pasal pidana terkait produksi minol tanpa izin atau miras oplosan.

BACA JUGA  Dewan Dakwah Beri Penghargaan Pilot SJI82 Sebagai Pilot Teladan

“Di sini kami cantumkan pidana penjara minimal 2 tahun paling lama 10 tahun, plus denda,” ujarnya.

RUU Minol saat ini masih dalam tahap harmonisasi dan sosialisasi di Badan Legislatif DPR. Jika tidak ada halangan dan pertentangan dari fraksi-fraksi partai nasionalis atau tidak berbasis agama, RUU tersebut dapat disahkan tahun ini.

Reporter: Bilal Muhammad
Editor: Hunef Ibrahim

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat